VIVAnews - Pemerintah akan melakukan reformasi birokrasi terhadap 12 Kementerian/Lembaga pada 2010. Dengan program reformasi tersebut, gaji PNS yang berada di instansi tersebut akan melonjak secara signifikan. Bahkan, menurut Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, dengan program reformasi tersebut, ada pejabat yang akan mengalami kenaikan gaji hingga 10 kali lipat menjadi sekitar Rp 40 jutaan. Itu adalah pejabat eselon satu, dirjen, sekjen, deputi, atau jenderal. Untuk mendanai program reformasi itu, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran untuk tahun depan. Bahkan, anggaran belanja pegawai 2010 dinaikkan luar biasa besar hingga Rp 28 triliun menjadi Rp 161 triliun, termasuk di dalamnya untuk membiayai program reformasi. Sebelumnya, program reformasi birokrasi sudah dipelopori di Departemen Keuangan, khususnya Ditjen Pajak dan Bea Cukai yang berlanjut ke direktorat lainnya. Pada 2008, program pembenahan birokrasi diikuti oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk 2010, program reformasi akan diterapkan pada 12 lembaga. Ke-12 lembaga itu adalah Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan, Departemen Hukum dan HAM, Kantor Menko Perekonomian, Kantor Menko Kesra, Kantor Menko Polhukam, Kantor Meneg PAN, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Kepolisian Negara RI, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebagian dari lembaga itu, sudah mulai merintis program reformasi di lembaga masing-masing. Misalnya, di Kepolisian, Kejaksaan Agung, Bappenas dan lainnya. Bahkan, mereka sudah menampilkan di website mereka mengenai program reformasi dengan tujuan memperbaiki layanan publik yang akan diterapkan di lembaga masing-masing. Misalnya saja Kejaksaan Agung. Lembaga hukum ini mulai meluncurkan program reformasi sejak September tahun lalu. Tujuannya adalah membenahi pelayanan hukum kepada publik semakin membaik. Apalagi berbagai tindakan aparatur Kejaksaan telah menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN), Taufik Effendi mengungkapkan pada Maret lalu bahwa program reformasi birokrasi ini akan berlanjut ke departemen-departemen lain. Targetnya, pada 2011 reformasi birokrasi sudah tuntas dan menyentuh seluruh departemen di pemerintahan. "MENGAPA HANYA GURU, TNI/POLRI DAN 12 DEPARTEMEN" yang terus naik menjulang, untuk PNS dilingkungan Pemkab, Pemprov kapan ? 5% ... nasib...nasib ..... mudah-mudahan banyak bersyukur dan tidak melakukan korupsi.
