Pemikiran Politik Islam Klasik: Perspektif Sunni dan Syiah

Pemikiran politik Islam klasik tidak mempersoalkan kedudukan agama dan negara, apakah terintegrasi atau terpisah. Perdebatan yang terjadi pada zaman klasik tentang pendirian negara, pemilihan kepala negara, dan syarat-syarat yang harus dimiliki seorang kepala negara. Kemunculan paham Sunni merupakan bentuk kegelisahan terhadap sudut pandang yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang cenderung mendiskreditkan posisi sahabat Nabi yang dianggap oleh sebagian kalangan yang berseberangan telah melakukan pengkhianatan atau makar. Bagi Sunni, kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad bersifat terbuka tidak terbatas menjadi milik ahl bayt.

Politik Islam dalam sejarah sangatlah menarik, dilihat dari peradaban Islam dari masa ke masa. Situasi kekuasaan politik pada era klasik dan abad pertengahan, beberapa perdebatan kerap menyelimuti perjalanan politik Islam yang menimbulkan fragmentasi di kalangan umat Islam yang pada gilirannya melahirkan dua kelompok besar, yakni Syiah dan Sunni. 

Dinamika ini melahirkan banyak pemikir untuk memperkuat argumentasi kelompoknya masing-masing. Masalah konflik politik muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad, dimana terjadi kekosongan kepemimpinan. Terjadi perselisihan pada awal pengangkatan pemimpin baru penerus Nabi Muhammad.

Pada era Khulafaur Rasyidin, konflik politik tersebut berkembang menjadi perpecahan yang serius, karena masing-masing kelompok yang berbeda pandangan politik membangun diferensiasi teologis di dalam kelompoknya masing-masing. Dimana Pendukung Saqifah yang mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah membentuk landasan teologis yang berikutnya dikenal sebagai Sunni, sedangkan pendukung Ali mengembangkan konsepsi teologis yang kemudian dikenal sebagai sekte Syi'ah.

Imamah dalam kepercayaan Syiah adalah sistem kepemimpinan yang mengintegrasikan kekuatan politik dan agama dalam satu lembaga kepemimpinan rakyat dan terdapat sosok imam (pemimpin) sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam membimbing umat menuju kebenaran hakiki sebagaimana sebelumnya Allah SWT.Iimamah harus berdasarkan dalil dan nash agama, tidak diputuskan melalui musyawarah (musyawarah), tetapi harus berdasarkan wasiat. Pengikut Syiah percaya bahwa sebelum kematiannya, Nabi Muhammad telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya dan akan tetap dilanjutkan oleh garis keturunan Ali bin Abi Thalib. Merujuk pada Surat Al Baqarah ayat 30, kata “khalifah” adalah wakil Tuhan di muka bumi, dan sebagai wakil Allah, manusia adalah salah satu alat untuk mengatur bumi.

Era klasik dalam peradaban Islam dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama sebagai abad kemajuan ditandai dari ekspansi, integrase, dan konsolidasi kekuatan politik Islam, dan masa keemasan Islam.  Periode kedua disebut sebagai era disintegrasi politik Islam dimulai sebelum berakhirnya Dinasti Umayyah dan memuncak pada Dinasti Abbasiyah. Terjadi perpecahan kepercayaan masyarakat regional terhadap pusat kekuasaan.

Pada masa Dinasti Abbasiyah, pemikiran politik Islam mulai dikembangkan oleh sejumlah intelektual Islam seiring dengan prestasi intelektual Dinasti Abbasiyah yang berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan di berbagai bidang.Ciri utama dari pemikiran politik Islam pada era klasik adalah kentalnya pengaruh pemikiran para filosof Yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles. Hal ini terlihat ketika merumuskan pemikiran tentang negara dan pemerintahan lebih menekankan pada aspek logika daripada aspek agama, meskipun tetap memasukkan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam. Para pemikir politik Islam pada era klasik ,mengadopsi teori politik Plato untuk kerjasama dan integritas dalam pembentukan negara. Sebuah pemikiran yang lahir sebagai respon terhadap kondisi sosial politik yang ada.

Singkatnya, salah satu prinsip yang membedakan Syiah dari Sunni adalah bahwa Syiah percaya bahwa Ali dan keturunannya (kemudian disebut para Imam) mewarisi kema'suman (suci dari dosa) dari Nabi Muhammad sehingga menjadi tonggak kepemimpinan spiritual dan politik. dilanjutkan oleh Ali dan keturunannya. 

Sedangkan kalangan Sunni berpendapat bahwa kepemimpinan setelah wafatnya Nabi bersifat terbuka dan tidak terbatas pada Ahl Bayt. Apapun latar belakangnya, jika dirasa tepat dan berkompeten, bisa diusulkan menjadi pemimpin. Terdapat sebuah perdebatan untuk kepemimpinan Khilafah dan Imamah antara Sunni dan Syiah. Bagi Al-Mawardi, seorang imam atau khalifah (yang dalam pikirannya adalah seorang raja, presiden, sultan) adalah sesuatu yang diperlukan. Artinya, keberadaannya sangat penting dalam suatu masyarakat atau negara.

Pemikiran politik Islam klasik disebabkan oleh perpecahan dari konflik politik yang terjadi saat kekosongan kepemimpinan pasca wafatnya Nabi Muhammad. Konflik politik yang terjadi karena masing-masing kelompok dengan pandangan politik yang berbeda membangun diferensiasi teologis di dalam kelompoknya masing-masing, baik dari segi teologi, fikih, sosial, budaya, dan politik. Munculnya pemikiran Sunni untuk pemikiran kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad bersifat terbuka dan tidak terbatas hanya pada ahl Bayt.