Hal pertama yang kalian pikirkan tentang demokrasi pasti tentang mengemukakan pendapat bukan? Â Nah, demokrasi sendiri berasal dari kata yunani yaitu "demos" berarti rakyat dan "kratos" pemerintahan. Istilah demokrasi sendiri sering disebut dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Karena pada dasarnya demokrasi sendiri itu diciptakan untuk membuat rakyat bisa berpendapat dengan bebas dan dapat mengemukakan ide yang ada di dalam pikirannya sendiri.Â
Ada juga pendapat Menurut Haris Soche demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat karena setiap kekuasaan di pemerintah itu terdapat porsi untuk rakyat seperti mempertahankan atau melindungi dirinya dari paksaan orang lain.
Saat ini, demokrasi dapat dikatakan sudah tidak berlaku lagi di Indonesia. Kenapa begitu? Hal tersebut dikarenakan demokrasi sekarang lebih cenderung ke arah oligarki.
Oligarki yang dimaksud adalah kekuasaan pemerintah yang hanya dikuasai oleh segelintir orang. Nah adanya oligarki ini dapat menghambat demokrasi, dikarenakan membuat tatanan politik di Indonesia menjadi terganggu atau tidak seimbang. Keadaan demokrasi yang dapat dirasakan ialah suara-suara yang selalu tidak di dengar meskipun sudah demo berhari-hari namun tak kunjung mendapat respon atau di dengar pemerintah maupun perwakilan rakyat.
Oligarki selalu berdekatan dengan kata rezim bukan? Nah rezim ini sendiri adalah pemerintah yang menguasai kekuasaan secara total atau mengatur operasinya pemerintah dan interaksinya dengan masyarakat.
Rezim di pemerintah sendiri belum pernah hilang sampai sekarang, kenapa dapat disebutkan seperti itu. Karena rezim yang ada di pemerintah Indonesia itu hanya mengutamakan orang yang memiliki kekayaan dan kekuasaannya saja.
Rezim bisa ikut andil dalam pemerintahan karena melalui investasi politik. Nah meskipun kekuasaanya telah habis, mereka akan beralih ke investasi kekuasaan yang caranya itu membeli orang terpandang di politik yang mana itu hanya diperalatkan dan sebenarnya dibaliknya itu yang menguasai adalah orang rezim yang terdahulu karena tidak bisa melupakan kekuasaanya.
Kasus pelanggaran demokrasi yang sudah kita tidak asing lagi mendengarnya adalah politik uang. Kata politik uang ini pandangan kita akan beranggapan seperti menyuap orang untuk kepentingan pribadi agar tercapainya terpilih pada saat pemilihan.
Seperti kasus Caleg Gerindra di Nias yang tertangkap karena politik uang. Uang yang disita polisi mencapai 60 juta, yang mana uang itu akan dibagikan kepada warga-warga agar pada saat pemilu memilih urut nomor 2 yang berinisial DRG. Tertangkapnya DRG bersama 3 orang tim suksesnya dan mengaku bahwa uang 60 juta itu dibagikan kepada 2.400 orang agar memilihnya pada saat pemilu, per orang 20.000 dan sisa 12 jutanya untuk bensin yang bekerja dilapangan.
Kasus seperti politik uang ini bisa dianggap sudah kerap sering terjadi pada saat pemilihan yang berkaitan dengan pemerintah ataupun yang lainnya. Karena membutuhkan banyak suara agar terpilih, akan tetapi pelanggaran tetap pelanggaran karena di tetapkan pada UU Pasal 73 UU No.10 Tahun 2016. Salah satunya isinya yaitu calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
Dengan kasus salah satu pelanggaran demokrasi yaitu politik uang, patut dipertanyakan bukan? Kemanakan demokrasi pada saat ini karena demokrasi adalah hak rakyat untuk memilih yang rakyat pilih bukan membuat rakyat memaksa memilih hanya karena uang. Yang pada akhirnya karena politik uang ini rakyat tidak memilih pilihannya sendiri.
