Siapa sosok Herbert Feith?
Herbert Feith merupakan seorang yang akademisi asal Australia yang memiliki ketertarikan terhadap Indonesia, khususnya di bidang politik dan pemerintahan. Ketertarikan Herbert Feith terhadap Indonesia dimulai saat ia membaca tulisan karya Douglas Wilkie tentang kisah-kisah Indonesia. Bahkan Herbert Feith pernah terbang dari Australia ke Indonesia pada Desember 1950 hanya untuk menjadi pegawai di Kementerian Penerangan selama dua tahun. Sebagai seorang akademisi, Herbert Feith banyak menjadikan Indonesia sebagai lokus penelitiannya. Herb, panggilan akrabnya, menulis Political Developments in Indonesia in the Period of the Wilopo Cabinet, April 1952-June 1953 sebagai tesis masternya di Universitas Melbourne, Australia. Selain itu, Herb menulis The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia sebagai disertasinya untuk gelah Ph.d di Cornell University, Amerika Serikat.
Dari paparan diatas, dapat dikatakan bahwa Herbert Feith merupakan seorang Indonesianis yang sempurna. Ia telah mengamati dan menyaksikan bagaimana jatuh bangunnya, perkembangan, dan perubahan dinamika politik di negara Indonesia. Salah satu buah pemikiran Herbert Feith yang banyak digunakan sebagai rujukan dalam pembelajaran politik di Indonesia adalah pemetaannya tentang lima aliran pemikiran politik di Indonesia pasca kemerdekaan (1945-1965) yang Ia tuangkan dalam buku yang berjudul Pemikiran Politik Indonesia 1945-1964. Buku ini menjelaskan terdapat 5 airan pemikiran pitik yang berkembangdi Indensia seteah kemerdekaan, yaitu komunis, sosialis, islam, tradisional jawa, dan nasionalis.
Pemikiran Politik: Komunis
Pada dasarnya komunisme hadir sebagai respon dari penindasan yang dirasakan oleh kaum proletar pada masa revolusi industri. Seperti yang kita ketahui bahwa pada revolusi industri muncul stratifikasi sosial yang mengelompokkan masyarakat menjadi dua golongan, yaitu golongan proletar atau buruh dan golongan borjuis atau para pemilik modal. Menurut buku yang ditulis oleh Karl Marx yang berjudul Manifesto Komunis, pada masa itu kaum borjuis kerap mengeksploitasi kaum buruh dengan memberikannya jam kerja yang berlebihan tetapi tidak disertai dengan gaji yang layak dan fasilitas yang aman. Komunisme adalah sebuah ideologi politik, ekonomi, dan sosial yang berusaha untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas, dimana semua orang memiliki kedudukan yang sama. Komunisme sebagai salah satu ideologi memandang bahwa kepemilikan semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata (Yulia, 2008: 103).
Komunisme memiliki sifat atau ciri khas tersendiri. Dalam menyebarkan pemikirannya, komunisme bergerak secara infiltrasi dan subversi. Infiltrasi artinya komunisme bergerak secara diam-diam ke dalam sebuah organisasi atau negara. Subversi memiliki arti menggulingkan, artinya komunisme berusaha menggulingkan paham resmi yang sedang dianut oleh sebuah negara. Inilah yang menjadi ciri khas dari komunisme, begitupun cara komunisme masuk ke Indonesia. Komunisme masuk ke menggunakan infiltrasi dengan cara masuk secara diam-diam ke organisasi Sarekat Islam melalui seorang tokoh asal Belanda bernama Sneevliet. Selanjutnya, Sneevliet menggunakan taktik devide et impera dan subversi untuk menancapkan paham komunisnya dalam Sarekat Islam. Taktik yang digunakan oleh Sneevliet berhasil karena pada akhirnya Sarekat Islam terpecah belah menjadi dua yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. SI Putih dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto yang berlandaskan asas nasional-religius. Sedangkan SI Merah dipimpin oleh Semaun, Alimin, dan Darsono yang berlandaskan asas komunisme. SI Merah lah yang kemudian menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia (PKI).
Perkembangan pemikiran komunis di Indonesia dapat ditelusuri melalui wadah yang menganut paham ini, yaitu Partai Komunis Indonesia. PKI didirikan pada 23 Mei 1920, dari periode 1920-1965, PKI kerap melakukan pemberontakan pada pemerintahan Hindia Belanda maupun pemerintah Indonesia. Salah satu pemberontakannya adalah Pemberontakan PKI Madiun 1948 yang disebabkan oleh gagalnya Kabinet Amir Syarifuddin dalam perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia. Yang menarik bagi saya adalah bagaimana PKI yang merupakan organisasi radikal dengan paham “sama rasa, sama rata” mendapatkan simpatisan yang besar dari masyarakat Indonesia pada saat itu? Mengapa masyarakat Indonesia tidak memilih organisasi lain seperti Nahdlatul Ulama atau PNI yang lebih humanis dan moderat? Setelah membaca beberapa sumber jurnal dapat diketahui bahwa paham komunis memiliki daya tarik dalam nilai pengikatnya. Partai-partai lain umumnya dibentuk berdasarkan garis-garis etnis atau agama, seperti partai Budi Utomo atau Sarekat Islam. Sebaliknya, PKI diorganisasikan atas dasar kelas, yang berarti bahwa partai ini terbuka untuk semua agama dan ras, dan selaras dengan gerakan buruh internasional (Oliver, 2022:574).
Terlepas dari pergerakan organisasinya yang radikal, PKI sempat mengalami masa kejayaan ketika Indonesia berada dibawah kepemimpinan Soekarno. Partai Komunis Indonesia berhasil menarik menarik simpati Soekarno yang menyebabkan partai ini mendapatkan perlakuan istimewa dari Soekarno. PKI berhasil menjadi satu dari empat partai besar yang sedang berlaga di panggung politik Indonesia seperti Masyumi, PNI, dan NU. Bahkan Soekarno membuat Front Nasional yang dinamakan NASAKOM untuk memobilisasi seluruh kekuatan politik agar berada dibawah pengawasan pemerintah. NASAKOM merupakan gabungan dari elemen yang dapat memperkokoh kedudukan Soekarno. NASAKOM menggabungkan tiga kekuatan besar, yaitu nasionalisme (kekuatan politik militer/TNI-AD), agama (kekuatan politik islam/NU), dan komunis, (kekuatan politik komunisme/PKI).
Pada tahap selanjutnya yaitu periode 1963-1965, PKI menjadi peran utama dalam kehidupan politik. Pemikiran atau ideologi presiden Soekarno semakin sejalan dengan rumusan dan kedudukan PKI. Maka dari itu PKI semakin kuat pada waktu itu. Hal ini mengakibatkan adanya persaingan antara Angkatan Darat dan PKI. Persaingan ini memuncak saat terjadi peristiwa berdarah Gerakan 30 September 1965, dimana TNI kehilangan enam perwiranya dalam peristiwa berdarah ini. Peristiwa ini tentunya menjadi titik kehancuran PKI dan Soekarno dalam perpolitikan di Indonesia. PKI semakin meredup saat dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang berisi pelarangan secara resmi organisasi masyarakat yang erat kaitannya dengan PKI atau paham komunis. Sikap anti-komunis pemerintah Indonesia saat itu semakin terlihat dengan diterbitkannya TAP MPRS No. XXV tahun 1966 yang ditandatangani oleh Ketua MPRS - RI Jenderal TNI A.H Nasution tentang Pembubaran PKI dan Pelarangan penyebaran paham Komunisme, Marxisme, dan Leninisme.
