Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan rakyat dan untuk rakyat. Seperti dalam pemilihan umum, rakyat mempunyai hak untuk memilih wakil mereka untuk membentuk pemerintahan. Prinsip-prinsip dari demokrasi sendiri melibatkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, supremasi hukum, melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), dan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia berkomitmen akan menciptakan sistem demokrasi yang adil jika warga negara Indonesia berpartisipasi aktif dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara.
Salah satu prinsip demokrasi yaitu berkedaulatan rakyat. Seperti yang disebutkan di atas bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan kelompok kecil tertentu yang mengendalikan negara, melainkan masyarakat Indonesia sendiri secara keseluruhan. Lalu rakyat juga memiliki hak dalam pengambilan keputusan politik negara, seperti pemilihan umum yang sudah sempat dijelaskan sebelumnya, yaitu warga negara berhak memilih wakil mereka sendiri yang dapat mereka percayakan untuk memimpin maupun mewakili suara mereka. Sehingga dalam membuat keputusan, warga negara harus mendapatkan akses informasi yang memadai yaitu dengan sifat transparansi dan kebebasan media. Dalam prinsip kedaulatan rakyat ini tentu saja membutuhkan pertanggungjawaban pemerintah sehingga memungkinkan adanya koreksi dan perbaikan.
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sampai sekarang masih ada warga negara yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum, bisa dikarenakan kurangnya pemahaman politik, sehingga membutuhkan sosialisasi atau peningkatan akses informasi di media. Selain itu transparansi dari pemerintah juga nyatanya masih kurang apalagi dalam pengelolaan anggaran publik sehingga masih terjadi yang namanya korupsi, oleh karena itu dibutuhkan penguatan pada lembaga pengawas dan memperbanyak kampanye anti korupsi. Pada intinya pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakan mereka kepada rakyat, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat.
Demokrasi Indonesia mempunyai komitmen terhadap keadilan sosial. Melalui prinsip keadilan sosial ini, pemerintah berusaha mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antar kelompok masyarakat. Namun yang terjadi adalah masih adanya ketidaksetaraan pembangunan infrastruktur antar wilayah karena kebanyakan memfokuskan pembangunan di daerah kota saja. Meskipun dengan memfokuskan pembangunan di daerah kota memiliki manfaat pada sisi ekonomi dan sosial, penting juga untuk memperhatikan pembangunan di daerah kecil agar dapat mencapai keseimbangan atau yang disebut dengan pengembangan yang merata untuk mengurangi adanya kesenjangan antara wilayah kota dan pedesaan.
Akses terbatas terhadap pendidikan pun masih ada terutama di daerah terpencil, tentunya ini menjadi peringatan bagi pemerintah. Untuk itu perlunya strategi atau solusi seperti peningkatan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah perdesaan, pastikan sarana yang ada memadai. Bisa juga dengan melakukan penugasan kepada guru-guru ke daerah terpencil dan tentunya tidak lupa dengan akses transportasi seperti jalan ataupun jembatan yang memadai. Dengan beberapa upaya atau strategi yang disebutkan, pemerintah dapat meningkatkan akses pendididkan daerah terpencil sehingga peluang mendapatkan pendidikan antara daerah pedesaan dan daerah kota menjadi setara.
Prinsip supremasi hukum menjadi pondasi yang kokoh dalam demokrasi di Indonesia. Prinsip ini menyatakan bahwa kekuatan tertinggi yang mengatur masyarakat dan pemerintah adalah hukum. Pemerintah haruslah tunduk pada hukum dalam menjalankan kekuasaannya, dan bersikap adil dalam membuat kebijakan maupun tindakan hukum, serta mendefinisikan batasan dan tugas-tugas pemerintahan. Pada intinya prinsip ini merupakan prinsip yang menempatkan hukum di atas segala bentuk kekuasaan, termasuk otoritas pemerintah itu sendiri. Contohnya seperti lembaga penegak hukum menuntut pejabat tinggi atau elit politik karena melakukan tindak korupsi, ini menunjukkan bahwa hukum diterapkan tanpa pandang bulu. Tetapi masalahnya adalah apakah benar tindakan tersebut selalu dilakukan oleh Lembaga penegak hukum. Apakah ada jaminan bahwa lembaga hukum di Indonesia ini selalu dapat dipercaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa bisa saja orang dari lembaga hukum itu sendiri yang melakukan tindak korupsi.
Demokrasi Indonesia juga menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dari setiap warga negara Indonesia, yang bisa disebut sebagai pilar keadilan dan kebebasan. Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dan berpendapat tanpa takut atas diskriminasi. Selain itu, dalam konteks yang lebih beragam, demokrasi juga mengakui dan menghormati keragaman budaya yang ada di Indonesia. Semua jenis keragaman mulai dari agama, suku, dan budaya harus selalu dihormati, terutama antar masyarakat, tanpa memandang latar belakang. Karena kembali lagi pada hak asasi manusia, bahwa semua orang berhak hidup dan berpendapat, misalnya dalam suatu musyawarah, tidak boleh ada yang saling mendiskriminasi satu sama lain, entah ia tidak menerima pendapat karena merasa berbeda suku, berbeda budaya, padahal dengan memahami perbedaan yang ada justru dapat menyatukan kita semua. Disebut aneh, orang-orang yang masi memandang latar belakang ketika sedang berada dalam lingkaran musyawarah. Di mana harusnya mementingkan pembahasan dari permasalahan yang dapat dikolaborasikan dari berbagai pandangan atau pendapat sehingga mencapai satu keputusan yang mufakat. Sehingga jika kita dapat mengimplementasikan prinsip ini, terciptalah lingkungan yang adil, bebas, dan partisipatif dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan merangkai prinsip-prinsip yang sudah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi Indonesia merupakan sistem pemerintahan yang inklusif, adil, dan memberdayakan atau mengutamakan rakyat. Mengingat sistem demokrasi berarti sistem yang kekuasaannya berada di tangan rakyat dan untuk rakyat. Namun untuk melaksanakannya juga membutuhkan partisipasi dari warga negara itu sendiri. Sehingga melalui pengamalan prinsip-prinsip demokrasi, Indonesia terus meneguhkan dirinya sebagai negara yang berkomitmen pada nilai-nilai kedaulatan, keadilan, partisipasi, dan hak asasi manusia.
