Tadi malam, teman saya diundang ke lunching buku Presiden SBY. Dia dapat goody bag dan tentu saja bukunya. Buku tergeletak di meja tamu. Saya iseng-iseng membukanya.
Saya lihat, judulnya menarik, “Selalu Ada Plilihan”. Wah, apa ini? Selintas saya pikir, ini judul lagu, atau buku yang disatukan dengan lagu. Ternyata ini memang hanya judul buku saja, tanpa lagu (catet..) Tebalnya lumayan, sekitar 800 halaman, sehingga bisa multi fungsi. Bisa untuk bantal tidur,membangunkan orang tidur (dengan menimpuk tentunya), atau bahkan gaya-gayaan dibawa ke sana kemari tanpa dibaca..
Iseng-iseng saya baca, satu halaman, dua halaman, langsung ke tengah dan masuk ke halaman 30, mata saya tertumbuk ke sub judul yang menarik. “Masihkah kita Menganut Sistem Presidensial? Wah, menarik nih, saya membatin. Saya juga sering mendapatkan tulisan ini di beberapa media. Jadi penasaran. Kira-kira apa ya isinya? Lumayan untuk bahan paper...hehe
Di buku dikatakan, bahwa ini adalah masa yang menurut orang, berakhirnya kekuatan besar eksekutif. Nah lo, apa tuh maksudnya? Dilanjutkan di buku itu, Presiden kini tak bisa lagi leluasa membentuk Undang-Undang, memberi grasi, abolisi bahkan mengangkat dubes. Semuanya harus melalui pertimbangan lembaga lain, seperti Mahkamah Agung, dan utamanya, siapa lagi kalau bukun DPR. Waw, mantab juga nih DPR.
Mungkin ini yang jadi sebab selama ini SBY dipersepsikan Presiden yang lamban dan takut ambil keputusan. Di bab itu dijelaskan bahwa Presiden memerlukan dukungan politik di parlemen jika ingin memuluskan kebijakan. Meski didukung oleh mayoritas suara rakyat dan suara mayoritas di DPR, tapi itu tak otomatis menjamin mulusnya usulan kebijakan lo. Setiap kebijakan yang diusulkan belum tentu akan didukung oleh partai-partai lain, jika tidak ada koalisi. Hhm kasihan juga ya Presiden masa kini...
Dibandingkan dengan masa almarhum Presiden Soeharto, Presiden dulu mungkin lebih enak. Jadi teringat senyum beliau sambil melambai tangan di belakang truk barang ‘Piye kabare? Masih Enak Jamanku toh?’ Dulu, pada masanya, Presiden Soeharto didukung oleh basis politik Golongan Karya (70%), plus ABRI (yang dulu masih punya hak perwakilan di DPR (20%)). Alhasil, semua kekuatan politik ada di tangan Presiden Soeharto sehingga almarhum mampu mencanangkan program-program pembangunannya. Berani bersuara beda? Siap-siap di re-call. Mantap. Sementara sekarang? Tak lagi seperti itu.
Jadi teringat juga, pelajaran tata negara dulu soal, sistem Presidensial dan Parlementer. Coba cari-cari di beberapa sumber dapat salah satunya http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/08/perbedaan-sistem-pemerintahan.html
Nah, sampe di sini jadi bingung lagi, jadi sebenarnya Indonesia ini menganut sistem presidensial, sistem parlementer atau sistem campuran ya? Mungkin ada yang bisa menjelaskan bedanya?
Yang jelas, terpikir bahwa memang tak mudah sih menentukan langkah kalau selalu dibayang-bayangi interupsi dan kekuasaan DPR yang besar banget. Baru mau menerapkan kebijakan, sudah diinterupsi. Ujung-ujungnya....politik uang. Tak heran jika banyak anggota DPR yang terjerumus ke sel KPK.
Coba saja kalau ongkos poliitk itu bisa ditekan. Uangnya bisa dipakai untuk beli bus tingkat yang bagus, lebih nyaman dan lebih banyak, bangun MRT, perbaikin tanggul banjir, perbaiki puskesmas, buat santunan untuk yang miskin dan jobless, buat bikin pendidikan gratis hingga kuliah...waw, kereen.
So, lihat kenyataan di atas, baiknya sistem negara kita pakai sistem apa ya? Parlementer atau Presidensial? Gimana menurut Kamu?
