Seiring dengan dimulainya program bela negara di 45 kabupaten/kota yg melibatkan 4.500 orang, yang nantinya akan dijadikan kader pembina, Pemerintah dalam hal ini Kementrian Pertahanan harus mampu mensosialisasikan Program Bela Negara ke masyarakat dengan sebaik-baiknya. Hal ini guna menghilangkan persepsi publik akan adanya wajib militer yg cenderung militeristik.
Saya sejatinya sepakat program bela negara mutlak hadir untuk mengantisipasi situasi kekinian, khususnya guna
Membangun nilai-nilai patriotisme, nilai optimisme, nilai kebersamaan dalam keberagaman, kesatuan sebagai suatu bangsa melalui sebuah sistem pendidikan dan kurikulum tersendiri. Kita atas nama demokratisasi telah lengah menyiapkan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya yg berjiwa Indonesia. Dulu ada pendidikan budi pekerti, diubah pendidikan moral pancasila dan dilapisi kuliah 3 SKS Wawasan Nusantara, tanpa terasa membawa dampak positif dalam konteks pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Sekarang kan tidak ada, cilakanya dari awal anak-anak kita dididik "being global", yg membuat segala sesuatu tanpa sekat, tanpa batas termasuk batas negara. Ini berbahaya, kita lengah disaat sekeliling kita membangun keyakinan berbangsa. Ambil contoh malaysia dg One Malaysianya. Jadi, bela negara mutlak perlu. Saat ini kan posturnya 80% teori dan 20 %praktek di lapangan, hal tersebut tidak menjadi masalah, materi muatannya memgenai nilai kebangsaan, wawasan nusantara dan pengetahuan tentang sistem pertahannannya harus dikaji kembali. Apa perlu dilakukan di instansi militer seperti di Rindam dan tidur di barak. Metode dan cara juga penting, jangan sampai yang terjadi justeru meningkatkan paham kekerasan dan militeristik, jangan nanti timbul ekses seperti IPDN, padahal IPDN itu modul dan kurikulum serta lokasi pendidikan lebih dekat ke pendidikan profesi, akan tetapi kedisiplinannya yg kerjasama dengan militer, tapi nuansa militerismenya cukup tinggi. Padahal yang kita mau hanya belajar disiplinnya dr militer.
Saya usul bela negara tetap ada, justeru nantinya dikelola oleh Kemendagri bekerjasama dengan Kementrian kebudayaan dan pendidikan dasar dan menengah maupun Kemenristek dan pendidikan tinggi. Jadi konsepnya National Services bukan wajib militer. Kami akan bicarakan dengan Mendagri terlebih dahulu, saya pikir Menhan juga tidak akan keberatan, kan intinya bagaimana membangun karakter bangsa yang cinta tanah air. konsepnya harus jelas instrumennya, kan sudah disepakati yakni pendidikan, yang mengutamakan proses. Jadi waktu pun tidak cukup satu minggu. Kita coba kombinasikan spt bulan pembinaan mahasiswa baru yg durasinya satu semester, dimasukkan sebagai mata kuliah wajib universitas tapi ada praktek, nah prakteknya bisa dimana saja dan tidurnya tidak musti d barak.
