Rabu (13 November 2019) pagi. Menteri BUMN, Erick Tohir bertemu mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Usai pertemuan, BTP mengaku akan menduduki kursi di perusahaan BUMN di bulan ini, atawa paling lambat Desember.
Lalu perusahaan pelat merah yang mana yang akan dipimpinnya?
Dikutip dari CNN Indonesia, saat ini terdapat empat BUMN yang pucuk pimpinannya masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Yaitu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT PLN (Persero) Tbk, dan PT Inalum (Persero).
Apabila melihat empat BUMN di atas, sepertinya BTP lebih baik ditempatkan untuk menjadi pimpinan di PT Inalum (Persero). Tantangan kerja keras, tegas, dan jujur seorang BTP sangat ditunggu bangsa ini untuk menambah pundi-pundi pemasukan ke kas negara.
Betapa tidak. PT Inalum (Persero) yang mengendalikan PT Freeport Indonesia, selama ini sudah menjadi rahasia umum sebagai "sapi perahan" banyak elit di negeri ini. Salah satunya, mungkin masih ingat dengan kasus "Papa Minta Saham" yang cukup menghebohkan itu.
Dengan hadirnya seorang BTP, diharapkan bisa menyapu bersih tikus-tikus yang doyan menggerogoti duit negara. Bagaimana pun kinerja BTP selama memimpin DKI Jakarta sudah teruji. Tegas, terbuka, dan memiliki integritas yang tidak disangsikan lagi.
Pilihan kedua, selain di PT Inalum (Persero), di PT PLN (Persero) pun boleh-boleh saja. Selama ini banyak proyek pembangkit listrik yang dijadikan bancakan oknum elit partai politik, maupun pejabat birokrasi.
Bahkan walaupun saat ini Ahok, atawa BTP bergabung dengan PDIP, praktik KKN tetap akan diharamkannya. Sekalipun misalnya ada petinggi partai berlambang banteng hitam dengan moncong putih itu merayu-rayunya untuk minta jatah, sudah pasti BTP dengan tegas akan menolaknya.
Pada awalnya memang publik berharap, agar BTP ditempatkan sebagai pengawas KPK. Bisa jadi hal itu di samping merupakan uji nyali paska mendekam di balik terali besi, akibat didakwa sebagai penista agama, apakah setelah menyandang predikat mantan napi nyalinya masih berkobar, atawa sudah padam? Selain itu ekspektasi publik terhadap sosok mantan wakilnya Jokowi di DKI Jakarta ini pun -- tentu saja, berharap agar komisi antirasuah tidak dianggap lagi matisuri.
Terlepas di perusahaan milik pemerintah mana pun Ahok ditempatkan, publik berharap agar BTP tetap mampu memberikan warna tersendiri, dalam arti yang positif -- tentu saja. Di dalam Kabinet Indonesia Maju, juga untuk Indonesia tercinta ini.
Kita tunggu saja gebrakannya.***
