Sementara yang dilakukan Anies dan Sandi justru sebaliknya. Jalan yang sudah ada pun ditutupnya. Memang benar untuk menempatkan para pedagang kaki lima yang selama ini dianggap sebagai biang kesemrawutan. Tapi jika harus mengorbankan para pengguna jalan yang semestinya, dan melanggar aturan perundang-undangan, dinamakan apa lagi kalau bukan sebuah upaya yang memiliki tujuan tertentu dalam mengumbar syahwat politiknya.
Bukti lain dari sikap duet yang diusung partai Gerindra dan PKS tersebut yang dianggap bertentangan dengan kebijakan pusat, adalah kebijakan terkait honor Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Teguran Kemendagri ditanggapi lain oleh Anies yang terkesan sedang didzolimi oleh pemerintahan Jokowi.
Begitu juga dengan rencana dana parpol yang besarannya melebihi dari yang ditetapkan pemerintah pusat, bisa jadi merupakan bentuk perlawanan pasangan yang sekarang memimpin DKI Jakarta tersebut. Kemungkinan besar maksudnya kalau rencananya itu berhasil, paling tidak anggota DPR RI di Senayan pun akan menuntut pemerintah agar meningkatkan lagi besaran dana parpol secara nasional.
Hanya saja meskipun demikian, berbagai cara dilakukan untuk mengganggu pemerintahan Presiden Jokowi, sebagaimana biasanya pula Jokowi akan menghadapinya dengan cara-cara yang smart, dan senyap, tetapi pada akhirnya akan sangat telak. Terlebih lagi dengan akrobat semacam yang sedang dilakukan duet DKI Jakarta ini, orangt awam saja sudah bisa menebaknya.***
