Lemahnya Pengawasan Membuka Peluang Demikian Besar

Terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum aparatur pemerintah, salah satu penyebabnya adalah karena lemahnya pengawasan. Malahan oknum pejabat pengawas pun tidak menutup kemungkinan bisa jadi diajak kongkalingkong oleh pelaku kejahatan itu.

Mengapa tidak. Pejabat pengawas di tingkat 2,  kabupaten atawa kotamadya, maupun propinsi, yang namanya Inspektorat diangkat oleh Bupati/Walikota/Gubernur. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau Bupati, Walikota, atawa Gubernur melakukan penyelewengan anggaran, akan ditutup-tutupi oleh pejabat pengawas di inspektorat. Karena takut dimutasi atawa dirotasi ke tempat yang rendah, misalnya, malahan tidak menutup kemungkinan juga sampai dipecat.

Terlebih lagi yang namanya bupati, walikota. gubernur, dan presiden berangkat dari partai politik. Sehingga 'kekuatan' parpol penguasa bisa mencengkeram kuat birokrat. Buktinya seperti yang terjadi saat ini. Parpol tampak begitu dominan mengendalikan jalannya pemerintahan. Bahkan dalam pengangkatan pejabat, atau PNS pun turut menentukan. Tak pelak korupsipun seakan hanyalah sekedar komoditas politik saja. Sebagai alat untuk saling menjatuhkan, oleh parpol yang satu dengan lainnya.

Demikian juga yang namanya lembaga BPK, BPKP tokh manusia juga. Dalam bekerja tampaknya sering gamang pula. Apalagi kalau sudah 'mendekati' wilayah istana. Sehingga muncul juga pikiran, buat apa ada lembaga pengawasan internal semacam itu kalau kerjanya tidak optimal, malah memboroskan anggaran saja. Karena buktinya, kinerja aparat pemerintah yang mestinya diawasi mereka,  baik mental maupun sikapnya masih juga brokbrok seperti yang tercermin dari pegawai Ditjen Pajak ini.

Tidak percaya? Coba sekali-kali meluangkan waktu ke kantor pemerintahan. Di saat jam kerja, masih banyak kita lihat para pegawai duduk sambil ngobrol, atau baca koran, bahkan main game terus-terusan! Mana tindakan nyata dari lembaga pengawas itu?

Sehingga sampai kapanpun,  tindak pidana korupsi di negeri ini akan terus berkembang tiada henti kalau pengawasan dan tindakan yang jelas atau signifikan tidak dilakukan. Maka jangan disalahkan, kalau citra dan wibawa aparatur pemerintahan di mata rakyat semakin tergelincir ke titik nadir. Tak ada harganya sama sekali. Jangankan di pandang sebelah mata, dilihatpun tidak. Aparat pemerintah sudah pasti akan identik dengan tumpukan sampah yang menjijikan.

Wallohu 'alam.