Menonton acara Debat Final calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rabu (12/4/2017) di layar kaca , lewat stasiun televisi KompasTV, paling tidak membikin mata semakin terbuka.
Sehingga publik pun akan bisa membedakan, paslon mana yang sukses, juga paslon mana yang gagal “menyihir” massa dalam penyampaian programnya, maupun saat adu argumentasi dengan lawannya.
Oleh karena itu, suka maupun tidak, hasil debat pun sudah dapat dipastikan akan memiliki pengaruh yang signifikan untuk menjaring suara warga Jakarta pada hari-H 19 April mendatang.
Memang dalam pelaksanaan debat terahir itu tampak ada sedikit perubahan dari sebelumnya. Di samping menghadirkan tujuh panelis, KPU DKI Jakarta juga mendatangkan komunitas masyarakat - sebagaimana diperkenalkan moderator, Ira Koesno - yang terdiri dari kelompok UMKM, transportasi, permukiman dan rumah susun, nelayan, pendidikan dan disabilitas yang akan diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kepada kedua pasangan calon, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Mengawali ronde pertama, Ira Koesno melempar pertanyaan seputar penyusunan APBD untuk kedua paslon, dan bagaimana mengelolanya. "Sesuai ketentuan APBD yang disusun pemda, harus ada persetujuan DPRD. Berdasarkan pengalaman alotnya pembahasan karena ada oknum DPRD yang meminta kompensasi," kata presenter cantik itu.
Ahok-Djarot yang mendapat kesempatan pertama pun menekankan transparansi menjadi faktor penting di dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu. Bagaimana pun jika transparansi tercipta, maka tak ada kesempatan kecurangan dalam penyusunan anggaran.
Sebagaiman yang pernah dialaminya dalam penyusunan APBD tahun 2015 lalu, kenapa pihaknya sampai menerbitkan Pergub, karena tidak adanya kesepakatan dengan DPRD. Bahkan ia pun menyentil beberapa anggota dewan yang diketahui kemudian telah berlaku culas.
Sementara itu cagub nomor urut tiga, Anies Baswedan, saat mendapat kesempatan, tampaknya hampir mirip juga dengan jawaban Ahok. Dirinya pun akan mengedepankan transpansi plus komunikasi.
Sehingga kesimpulannya, dalam masalah APBD tersebut, Anies malah mengamini pendapat Ahok, tanpa memunculkan solusi lain yang lebih gres dari sekedar transparansi.
Dalam ronde kedua, giliran Djarot dan Sandiaga yang mendapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari wakil komunitas UMKM, terobosan seperti apa untuk mengatasi kesulitan mendapatkan permodalan yang selama ini menjadi kendala mereka.
Sandiaga memberikan jawaban, bahwa pihaknya sudah memiliki program OK OCE. Lebih jauh pengusaha muda yang namanya muncul dalam Panama Papers beberapa waktu lalu itu berpendapat bahwa ada tiga persoalan yang dihadapi UMKM. Pertama adalah lahan usaha, kedua pemasaran, dan ketiga soal permodalan. Menurutnya persoalan ini bisa terselesaikan dengan program OK OCE dan OK Omart.
