Peristiwa penyerangan TNI ke Mako Brimob di Batam, Kepulauan Riau, belum lagi mau berlanjut mengikuti kabar yang terkait  iktikad kedua belah pihak, institusi TNI dan Polri di dalam penyelesaian masalah yang konon telah membuat Batam mencekam, eh, dari berita tentang asal-mula terjadinya peristiwa itu saja saya menemukan dua versi yang berbeda.
Betapa tidak, di Kompas.com disebutkan bahwa penyerangan TNI ke Mako Brimob Kepri itu dipicu dari cekcok di rumah makan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan, bentrok antara anggota TNI dan Polri di Batam, Kepulauan Riau, berawal dari saling tatap mata antara beberapa anggota Brimob Polri dan TNI di sebuah kedai rumah makan. Sementara di Tempo.co ditulis kalau peristiwa itu diawali di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Diawali dengan saling lirik, kemudian terjadilah percekcokan di antara mereka. Merasa tidak senang, seorang tentara memanggil rekan-rekannya sebanyak 30 orang untuk menyerang Markas Brimob.
Akan tetapi perbedaan versi dua situs media online itu tidaklah menjadi permasalahan yang akan dibesar-besarkan. Karena bisa jadi wartawan kedua media tersebut mendapatkan narasumber yang tidak sama juga. Dan itu sudah menjadi suatu hal yang wajar di dunia jurnalistik. Hanya saja dari perbedaan itu saja, saya teringat dengan keterangan para petinggi TNI dan Polri terkait kasus penembakan anggota TNI oleh anggota Polri sebelumnya yang juga terjadi di Batam beberapa bulan lalu (21 September 2014). Sebelumnya kepada wartawan para petinggi Polri dan TNI memberikan keterangan yang berbeda, malah berujung pada penyelesaian yang tidak jelas. Hanya dari keterangan hasil investigasi pula kita jadi tahu kalau permasalahannya, sebagaimana diakui TNI sendiri, karena ada beberapa anggota TNI yang jadi beking pada penimbunan BBM ilegal tersebut.
Pengakuan TNI tadi meskipun muncul di ahir cerita, setidaknya jiwa kstaria TNI ternyata masih tersisa. Institusi ini masih mau jujur, dan mengatakan yang sesungguhnya. Sapta Marga yang selalu diucapkan seluruh jajaran TNI dalam setiap upacara, belum sampai sekedar pembacaan ritual belaka bagi mereka.
Hanya saja, yang jadi pertanyaan, substasi dari sering terjadinya bentrok antara TNI dengan Polri selama ini sepertinya belumlah jelas, sejelasjelasnya. Padahal rakyat pun sudah begitu tahu kalau TNI memiliki tugas pokok untuk menjaga kedaulatan negara dari serangan dari luar, atau pihak-pihak yang akan berbuat ‘makar’. Sedangkan Polri sendiri memiliki tugas utama untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Tapi mengapa keduanya ibarat ‘anjing dengan kucing’ saja ? Aneh. Padahal tugas keduanya saja jelas-jelas berbeda.
Memang ada berbagai pendapat, kalau bentrok yang sering terjadi antara dua institusi ini, misalnya saja yang menjadi pemicunya itu adalah adanya ‘kecemburuan’, dari salah satu pihak. Dianggapnya pihak yang mereka cemburui karena ‘dianakemaskan’ oleh pemerintah. Jika memang itu benar, dalam hal apa hingga muncul istilah anak emas dan anak tiri tersebut ? Lagi pula kalau dasarnya hanyalah karena rasa cemburu saja, itu artinya mereka belum sadar, siapa diri mereka sebenarnya. Pertanyaan yang lebih ekstrim lagi pun muncul, mengapa kalian mau jadi bagian/anggota institusi tersebut jika yang dipersoalkan hanya terkait isi perut ? Bukankah di dalam kata-kata suci Sapta Marga tertulis: Patriot nusa dan bangsa. Urusan keluarga dan perut, mustinya tidak lagi dinomorsatukan jika patriot yang diutamakan.
Isu yang beredar, malahan sudah menjadi rahasia umum, pemicu lain dari sering terjadinya bentrok TNI dengan Polri adalah adanya rebutan lahan dalam mendapatkan uang tambahan. Sebagaimana yang terjadi di Batam September lalu. Oknum anggota TNI jadi beking penimbunan dan penyelundupan           BBM ilegal. Selama ini pekerjaan sambilan dalam mendapatkan uang tambahan seolah dilegalkan memang. Kita tentu ingat anggota Kopasus yang jadi pengawal Boss Asaba yang ditembak mati anggota Marinir atas permintaan mantan menantunya sendiri beberapa tahun lalu. Demikian juga halnya dengan anggota Polri yang jadi ‘anjing herder’ pengusaha kelas kakap, adalah sama sekali bukan bagian dari tugas kedua institusi. Tapi itulah, para petingginya terkesan tutup mata, dan seolah melegalkannya.
Jadi kalau boleh ikut bicara, bukan kecemburuan atau semacamnya dengan sering terjadinya bentrok TNI dengan Polri tersebut. Melainkan karena disiplin Polri sebagai penegak hukum, maupun TNI sebagai penjaga kedaulatan negara, sama sekali tidak lagi ditegakkan di dalam institusi masing-masing. Malahan jiwa korsa pun tampaknya sudah jauh menyimpang dari yang  sesungguhnya.
Nah, sudah tentu pemerintahan Jokowi-JK yang punya program Revolusi Mental, mendapatkan lagi satu tantangan dari kasus antara TNI dengan Polri ini. Rakyat menunggu realisasinya. Karena selain korupsi yang memang sudah jelas-jelas sudah mewabah, dan harus dibasmi, kasus TNI-Polri pun perlu mendapat perhatian penuh. Bagaimana pun penjaga kedaulatan negara dan penegak hukum yang selama ini sering gontok-gontokkan, dan membikin onar, perlu di- ‘revolusi mental’ ternyata. ***
