Beruntunglah seorang yang menduduki jabatan Gubernur di DKI Jakarta - ibu kota negara Republik Indonesia. Karena paling tidak  Gubernur DKI Jakarta lebih banyak muncul dalam pemberitaan di media mainstream, baik media televisi, media cetak, maupun online, bila dibandingkan dengan kepala daerah lainnya.
Setiap hari warga +62 selalu saja menemukan berita tentang kegiatan, kebijakan, sampai kontroversi sikap dan ucapan seorang Gubernur DKI Jakarta yang kebetulan sekarang ini dijabat oleh mantan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Mendikdasbud) di dalam Kabinet Jokowi-JK, yakni Anies Rasyid Baswedan.
Sehingga tidak heran kalau Anies  Baswedan selalu dianggap memiliki tingkat popularitas yang tinggi bila dibandingkan dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, atawa Ganjar Pranowo yang menjabat Gubernur Jawa Tengah, misalnya.
Hanya saja apabila dicermati, popularitas Gubernur yang satu ini sepertinya cenderung lebih banyak hal yang kontroversinya, Â ketimbang kebijakannya yang berpihak kepada rakyat banyak.
Sebagaimana halnya dengan kebijakan ijin reklamasi pantai Ancol yang tengah menjadi sorotan sekarang ini yang mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Termasuk para pendukungnya sendiri yang merasa telah dibohongi.
Para pendukungnya  yang habis-habisan memperjuangkan pasangan Anies-Sandi dengan segala cara agar memenangkan kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, ahirnya harus menelan kekecewaan.
Betapa tidak, sekarang ini Anies dianggap telah mengingkari kontrak politiknya, yakni menolak reklamasi pantai teluk Jakarta, dan dalam kenyataannya justru mengingkarinya.
Sebagaimana yang diungkapkan KoordinatorRelawan Jaringan Warga (Jawara) Anies-Sandi, Â Sanny A Irsan.
Ia mengaku, para pendukung Anies merasa kecewa karena dulunya Anies pernah berjanji akan menghentikan semua reklamasi yang ada di Ibu Kota. Namun ternyata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengizinkan reklamasi kawasan Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan).
Atas kekecewaannya itu, Jawara bersama Forum Lintas Masyarakat Jakarta Utara dan Forum Komunikasi Nelayan Jakarta membuat pernyataan bersama, menolak Kepgub Nomor 237 Tahun 2020 itu. Kepgub itu telah bertolak belakang dari janji kampanye Anies yang dulu membuat para relawan mendukung Anies-Sandiaga Uno. Anies dinilai telah ingkar janji.
Demikian juga halnya dengan Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus Betawi). Melalui Ketua Badan Musyawarah Suku Betawi (Bamus Betawi), Zainuddin, meminta Anies Baswedan mengingat kembali memorinya saat kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017.
