Menyimak skenario pemerintah cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam menghadapi tahun ajaran baru, sepertinya akan menjadi suatu catatan yang patut menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan di bidang ini.
Betapa tidak, lagi-lagi lantaran pandemi Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19) yang masih menjadi batu sandungan, tahun ajaran baru yang sejatinya dimulai awal bulan Juli mendatang pun kemungkinan besar masih belum bisa dipastikan dapat terlaksana sebagaimana biasanya.
Terlebih lagi apabila merujuk kepada penyebaran pagebluk positif Covid-19 tersebut yang dari ke hari cukup signifikan. Sebagaimana tercatat per 20 Mei 2020, ditemukan  19.189 kasus yang artinya terdapat penambahan 693 kasus dari hari sebelumnya, sungguh merupakan momok mengkhawatirkan.
Sehingga kemungkinan besar alternatif kegiatan belajar mengajar (KBM) satu-satunya di saat memasuki tahun ajaran baru adalah dengan masih memberlakukan secara jarak jauh, atau belajar di rumah secara online, dan melalui layar televisi sebagaimana yang telah berlangsung selama hampir tiga bulan ini.Â
Akan tetapi yang patut menjadi perhatian, cara KBM secara online tersebut, kiranya pihak pemerintah (Kemendikbud) dituntut selain menyediakan alat yang dibutuhkan, yakni laptop dan gawai  bagi setiap para pengajar dan setiap anak didiknya, juga biaya untuk subsidi kuota internet pun menjadi hal yang perlu diperhatikan juga.
Demikian juga soal cara-cara mengoperasikan piranti digital tersebut tidak kalah pentingnya untuk mendapat perhatian. Lantaran masih banyak para tenaga pengajar (guru) yang masih gagap, bahkan masih awam terhadap teknologi yang satu ini. Hal tersebut terutama banyak ditemukan di pelosok daerah. Dan terutama terjadi pada guru dari kalangan kaum perempuan yang memasuki usia lebih dari 50 tahunan.
Hanya saja yang menjadi pertanyaan, apakah pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud mampu menyediakan peralatan belajar dan mengajar untuk  sekolah dasar (SD dan sederajat) sekolah menengah pertama (SMP dan sederajat), sekolah menengah atas (SMA dan sederajat), dan SMK yang tercatat sebanyak 1.085.536 di seluruh Indonesia, plus 204 lembaga sekolah sederajat yang berada di luar negeri?
Itulah masalahnya. Anggaran pendidikan untuk tahun 2020 berdasarkan data dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 508,1 T, atau 20 persen dari belanja ABBN, sepertinya sebelum munculnya pandemi virus corona belum dicantumkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut.  Selain karena sudah terserap ke sektor lain, salah satunya untuk penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS), bisa jadi sebagian sudah terserap juga pada  pengadaan buku KBM yang selama ini menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas pendidikan.
Sehingga untuk mengatasinya pun tidak menutup kemungkinan apabila sisa dari  dana operasional sekolah (BOS) dan anggaran pengadaan buku dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan alat bantu KBM jarak jauh yang dibutuhkan secara mendadak dan mendesak seperti sekarang ini.
Bahkan tidak menutup kemungkinan pula, dengan diberlakukannya KBM secara online, maka akan menjadi momen bersejarah dalam pengadaan buku di luar ketentuan Kemendikbud, yakni pengadaan buku yang biasanya selama ini  dilakukan pihak swasta yang bekerjasama dengan pihak  kantor dinas Dikbud di beberapa daerah, dan dijual secara "paksa" ke setiap sekolah, bisa dihentikan.
Sebab praktik penjualan buku yang dilakukan secara "paksa", dan di Jawa Barat dikenal istilah jual dedet, sudah menjadi rahasia umum, dan banyak dikeluhkan pihak guru di setiap sekolah, dan oleh orang tua /wali murid sendiri, tentu saja. Karena selain materi yang disajikan kurang relevan, harga jualnya pun tidak sepadan dengan manfaat bagi kegiatan belajar mengajar itu sendiri. ***
Â
