Bantuan Pemerintah dan Miskomunikasi di Tingkat Bawah

Kamis (2/3/2020) sore, ketua RT menerima perintah dari Kepala Dusun (Kadus) agar mengumpulkan data para pemudik dari Jakarta, yang rata-rata merupakan pedagang kecil (informal). Karena, katanya, mereka merupakan warga yang terdampak akibat wabah virus corona, dan akan mendapat bantuan dari pemerintah.

Ketua RT tidak langsung menerima perintah Kadus, dia malah balik bertanya, kenapa cuma  para pendatang yang mencari nafkah di Jakarta saja, yang akan mendapatkan bantuan itu, mengapa warga yang bermukim di kampung, dan jelas-jelas ikut terdampak pandemi Covid-19 tidak diperhatikan?

Tapi Kadus keukeuh mengatakan bahwa hanya para pedagang kecil yang sudah pulang dari Jakarta saja yang harus didata, sebagaimana perintah yang diterimanya dari kecamatan.

Mendapat jawaban Kadus yang seperti itu, tentu saja Ketua RT keheranan. Padahal warga di sekitarnya pun banyak yang sudah terdampak akibat wabah penyakit yang berasal dari Wuhan, Provinsi Hubei, RRT tersebut. 

Seperti Si Maman, pedagang cimol yang biasa jualan dengan gerobak dorongnya di sekolah-sekolah, sejak seluruh sekolah diliburkan, eh, diperintahkan untuk belajar di rumah, praktis tak bisa jualan lagi. Malahan ketua RT sendiri yang profesinya sebagai sopir bis antarkota-antarprovinsi (AKAP) sudah dua minggu ini di terpaksa harus di rumah saja.

Oleh karena itu, setelah Kadus pamitan, ketua RT mengumpulkan jajaran kabinetnya, sekretaris, bendahara, dan beberapa orang yang yang membawahi berbagai seksi (bidang), seperti humas, keamanan, dan perlengkapan. 

Setelah semuanya berkumpul, ketua RT mengulang kembali perintah Kadus, dan meminta pendapat jajaran pengurus, apakah benar atawa jangan-jangan ada miskomunikasi, alias penjelasan pihak kecamatan tidak disimak dengan jelas oleh Kadus, sehingga yang disampaikannya pun hanya warga yang biasa mencari nafkah di Jakarta saja. Sementara warga yang bermukim di kampung, tapi jelas terdampak,  sama sekali tidak disebutnya.

Selain itu, ketua RT pun mengatakan kalau dirinya masih merasa trauma dengan peristiwa masa pemerintahan Presiden SBY. Saat beberapa warganya mendapat bantuan langsung tunai (BLT), dirinya didemo oleh warga yang tidak menerima, tapi jelas-jelas warga tersebut keadaannya termasuk golongan masyarakat yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan. Sementara mereka yang menerima BLT dianggap termasuk kriteria warga yang hidupnya berkecukupan.

Sehingga hal itu jelas menimbulkan kecemburuan. Bahkan akibatnya kemudian, banyak warga yang tidak menerima BLT, menolak ketika diajak untuk bergotong-royong., atawa dipungut urunan. Mereka menyuruh ketua RT untuk mengajak, dan meminta kepada warga penerima BLT saja.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi agar tidak terulang kembali hal seperti jamannya BLT, ketua RT meminta saran dan pendapat dari jajaran pengurusnya.

Untunglah persoalannya tidak berlarut lama. Sekretaris RT kebetulan ikut bergabung dalam grup WA Kader Desa. Melalui Whatsapp ia menerima edaran dari Kepala Desa tentang hasil rapat bersama pemerintah kabupaten sehari sebelumnya.