Baru-baru ini Presiden Joko Widodo menunjuk ekonom Faisal Basri sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Gebrakan pertama pun dilakukan yang bersangkutan dengan mengurai ‘benang kusut’ yang selama ini dianggap melilit anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Trading Limited (Petral) yang berkedudukan di negara tetangga, Singapura.
Bagaimanapun sejak lama publik sudah mengetahui kalau anak perusahaan Pertamina (Persero) tersebut  adalah melakukan jual-beli minyak. Lebih tepatnya membeli minyak dari mana saja untuk dijual ke Pertamina. Semua aktivitas itu dilakukan di Singapura. Akan tetapi di Petral pula banyak dianggap sebagai sarang para mafia - mafia migas, tentu saja. Triliunan rupiah uang negara ‘menguap’ entah kemana, sedangkan negara sendiri tak henti-henti untuk menggelontorkan anggaran bagi BBM bersubsidi.
Berdasarkan catatan data Pertamina (Persero), Petral berdiri pada 1969 dengan nama PT Petral Group dengan dua pemegang sahamnya dari Petra Oil Marketing Corporation Limited yang terdaftar di Bahama dengan kantornya Hong Kong, serta Petral Oil Marketing Corporation yang terdaftar di California, Amerika Serikat (AS).
Pada 1978, kedua perusahaan pemegang saham Petral tersebut melakukan marger dengan mengubah nama perusahaanya menjadi Petra Oil Marketing Limited yang terdaftar di Hong Kong.
Kemudian pada 1979-1992, kepemilikan saham Petra Oil Marketing Limited dimiliki oleh perusahaan Zambesi Invesments Limited yang terdaftar di Hong Kong dan Pertamina Energy Services Pte Limited yang terdaftar di Singapura.
Pada 1998, perusahaan tersebut diakusisi oleh PT Pertamina (Persero) dan pada 2001 mengubah namanya menjadi PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Selain Pertamina, sahamnya juga dimiliko Zambesi Invesments Limited dan Pertamina Energy Services Pte Limited.
Akan tetapi berdasarkan hasil investigasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas baru-baru ini, ditemukan nama-nama pemegang saham ketika Petral pertama kali dibentuk. Saham Petral tidak seluruhnya dikuasai Pertamina. Perusahaan migas BUMN tersebut hanya memiliki saham sebesar 40 persen. Sisanya dimiliki Tommy Soeharto 20 persen, Bob Hasan 20 persen, dan sisanya Yayasan Karyawan Pertamina.
Kalau saja dugaan itu jelas-jelas terbukti, dan hegemoni keluarga Cendana dalam ‘permainan’ harga BBM masih dianggap berpengaruh besar sekali, sehingga merugikan anggaran negara yang nilainya begitu tinggi hanya untuk sektor yang satu ini, maka tim yang dipimpin Faisal Basri  pun dituntut untuk mampu menuntaskan tugasnya sampai sektor migas betul-betul sehat paripurna, dan mampu mendongkrak anggaran negara demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, tentu saja.
Semoga. ***