Pelelangan Jasa Konsultan dalam APBD Selayar Disinyalir Sarat KKN

Pelaksanaan lelang jasa konsultan yang dilaksanakan oleh pemerintah ramai menjadi bahan pembicaraan disebuah warkop di bilangan ibu kota kabupaten kepulauan Selayar.  Salah satu hal yang menjadi bahan pembicaraan adalah mudahnya pengusaha jasa konsultan untuk ikut memenangkan sebuah lelang pekerjaan jasa konsultan dengan anggaran ratusan juta rupiah yang penting melalui seorang broker yang selama ini juga dikenal sebagai konsultan. Dengan menyebut sejumlah nama nama anggota dewan yang bisa dijadikan sebagai reperensi untuk memenangkan pelelangan. Bila tidak terakomodir maka dirinya siap membongkar kasus kasus dugaan korupsi anggota dewan tersebut, malah menyebut nama Bupati sebagai backing dibelakangnya. Mengenai panitia lelang atau sekarang dinamai ketua ULP, dirinya mengaku siap dan sanggup mempengaruhi dan bila tidak maka siap siap terkena mutasi, lantangnya dalam sebuah perbincangan dengan seseorang atau teman duduknya di salah satu meja dalam ruangan warkop yang terdengar ke telinga kompasianer cukup jelas.

Bila kemudian hal ini benar maka sangat jelaslah bahwa penentuan pemenang lelang jasa konsultan di Kabupaten Kepulauan Selayar perlu mendapat perhatian pemerintah dan lembaga terkait dalam pelaksanaan pelelangan yang menggunakan uang negara. Terindikasi ada bentuk KKN dalam pelelangan dan kontrak jasa Konsultan di seluruh pelaksana tehnis yang menggunakan kontrak jasa konsultan untuk tahun 2011 dan 2012. Pasalnya ada juga kabar miring bahwa oknum ini telah melakukan serangkaian kegiatan survey dan pengukuran lahan sekolah penerima bantuan dana Pendidikan dalam Proyek DAK Pendidikan 2012 padahal pelelangan jasa konsultan untuk paket ini belum dilaksanakan. Termasuk sejumlah kegiatan di dinas PU kabupaten Selayar yang terdengar disebutkan dalam perbincangannya adalah pekerjaannya, padahal belum ada satupun pelelangan jasa konsultan dilaksanakan.