Lomba Menulis Tentang Mahalnya Pemberantasan Illegal Fishing Di Kawasan Takabonerate Selayar

Salah satu Contoh Tulisan yang Bersyarat Mengikuti Lomba : Wahai Oknum-oknum Kades Dan Para Oknum Petugas Di Kawasan Takabonerate Selayar Sadarlah !!......

Penanganan illegal fishing hingga saat ini terus berlanjut di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Malah  saking pentingnya kawasan laut dan jejeran pantai di wilayah kabupaten kepulauan Selayar yang merupakan pantai terpanjang di Sulawesi-selatan, telah  bermacam macam angkatan dan satuan, serta institusi ataupun organisasi yang telah ditugaskan di sana,  khususnya pada  kawasan nasional Takabonerate yang dikenal akan keindahannya sebagai taman laut terindah di dunia.  Tentu saja hal ini bukan merupakan hal mudah dan murah, karena  para petugas yang di tugaskan akan terpisah dari keluarganya. Mahalnya  pembiayaan karena selain anggaran daerah dari apbd selayar setiap tahun di keruk untuk fasilitas dan tunjangan, serta penyiapan anggaran pendampingan , anggaran negara dari apbn serta anggaran bantuan bank dunia juga ikut di keruk dalam pengawasannya. Bukan sedikit jumlahnya, malah bila di hitung mulai sepuluh tahun lalu hingga saat ini, telah mencapai angka seratusan miliar rupiah.   Mulai dari pengadaan kapal, speedboat, perlengkapan navigasi selam, navigasi komunikasi, pelatihan sdm, serta program pemberdayaan telah dibiayai  oleh uang rakyat. Belum lagi pengiriman –pengiriman nelayan, fasilitator dan pembanding, serta praktek dan pengadaan armada armada pemburu bagi pihak pihak yang mengaku sebagai lembaga yang mampu menyadarkan dan mengawasi  gerak gerak para nelayan dan pelaku illegal fishing semuanya bukan hal murah, karena semuanya telah tertunjang oleh pengalokasian anggaran yang tentu saja bisa terealisasi dengan adanya persetujuan pemerintah mulai dari tingkat  paling bawah hingga penentu kebijakannya.  Dan bila semua hal  kemudian terpenuhi maka akan muncul hal yang menjadi kekurangan dan akan menjadi kambing hitam lambannya proses pemberantasan illegal fishing dikawasan ini. Kelemahan tersebut kemudian di penuhi kembali oleh Negara dan donator namun kemudian pada tahun anggaran baru muncul lagi hal kelemahan  yang akan menjadi kambing hitam kelemahan penanganan dan pemberantasan illegal fishing di kawasan ini. Inilah yang terjadi hingga akhirnya belasan tahun program penanganan dan pendampingan serta pemberantasan illegal fishing yang dibiayai oleh badan dunia kemudian mentah dan ampal di Selayar.   Kenapa bisa demikian hasilnya ? apakah semuanya hanya sebatas teori belaka ? atau bagaimanakah yang sebenarnya ?  bila tidak ada jawaban maka akan muncul pertanyaan ,  bagaimana dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran  puluha miliar rupiah yang telah di gelontorkan sebelumnya ?

Dari hasil pengumpulan informasi  tanpa dibarengi dengan pengumpula bukti fisik oleh salah satu lembaga pemerhati Selayar atau Forum Peduli Selayar dalam 2 tahun terakhir di simpulkan bahwa  oknum oknum kepala desa dan oknum oknum petugas dari seluruh penugasan  ditemukan fakta yang pada kalimat ini wajib menulis di duga” atau di sinyalir” untuk menghindari jerat hukum melakukan pencemaran nama baik dan fitnah atau mengedarkan berita bohong, bahwa  90% para oknum kades dan para oknum petugas yang berada dalam wilayah kawasan nasional takabonerate disinyalir kuat telah terlibat dan mengetahui terjadinya kegiatan illegal fishing  dengan bahan peledak dan bahan bius dari zat potassium sianida  yang di lakukan oleh nelayan local maupun pendatang , dengan syarat melakukan upaya dil dil illegal dalam setoran atau  pungutan liar. Malah dalam rangkaian perjalanan FPS mengumpulkan informasi dikawasan ini tentang illegal fishing , sebagian dari para oknum kades dan para oknum petugas adalah pemain yang modus operandinya mereka berperan di belakang layar.  Ini fakta namun tidak ada alat bukti fisik yang diminta  dalam proses hokum yang berlaku, karena memang ini bukanlah sebuah laporan pidana akan tetapi  sebuah tulisan hasil karya jurnalis.  Bila kemudian tertulis bahwa setoran dalam kalimat sebelumnya adalah sebuah informasi kepada pihak lain, maka sudah selayaknya dilakukan pengembangan informasi dan tentu saja pihak yang mengembangkan akan melakukan upaya pengembangan di lokasi dimaksud tanpa adanya koordinasi gelap alias bocor informasi ke wilayah tersebut. Pasalnya dalam memburu pelaku illegal fishing maka haruslah betul betul aman dari para kaki tangan pelaku. Bisa dibayangkan bila kalimat ini kemudian di artikan bahwa apa yang telah berlangsung di kawasan nasional takabonerate Selayar adalah sebuah sindikat dari para pengusaha ikan  di Indonesia.  Memaparkan nama dan lokasi serta tanggal waktu transaksi serta muara dari semua hasil tangkapan dan hulu dari semua kegiatan tidaklah sulit untuk di hentikan. Bila para oknum oknum petugas dan para oknum oknum pemerintah desa di kawasan nasional takabonerate serius dan betul betul bertugas maka persoalan pemberantasan illegal fishing tidaklah akan menjadi sebuah hal yang mahal dan sulit dilaksanakan. Namun bila kepentingan lain kemudian muncul maka semuanya kan berubah menjadi sebaliknya. Hingga  awal bulan September 2011, tercatat sejumlah aparat pemerintahan desa dan oknum petugas telah menjadi bagian dari sindikat perdagangan ikan hidup yang menyalahi surat izin usaha perikanan tangkap dan pengolahan,di wilayah kawasan nasional takabonerate Selayar. Pasalnya dalam seluruh siupp yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar  melalui dinas perikanan  sejak 2 tahun terakhir, tertulis pada salah satu pasalnya bahwa para pengusaha atau pemohon siupp perikanan dilarang beroperasi didalam kawasan nasional takabonerate.  Namun pada kenyataannya ternyata berbanding terbalik, karena dari  semua yang berizin melakukan usaha perikanan di selayar 80- % beroperasi di kawasan nasional takabonerate Selayar tanpa teguran dan tanpa peringatan dari seluruh jajaran pemerintah terkait dan seluruh jajaran oknum petugas terkait di wilayah kawasan nasional takabonerate.  Malah dari penuturan sejumlah nelayan pemilik kapal tangkap Gae dari luar Selayar yang beroperasi dikawasan takabonerate seperti di Tinabo dan Jinato, mengaku memiliki izin namun tetap menyetor  pajak kepada petugas pada setiap musim tangkap. Bilakemudian di Tanya, kepada siapa mereka menyetor , mereka spontan menjawab kepada petugas….” Hasil hasil yang merupakan idola bagi nelayan diantaranya ikan Napoleon hidup, ikan sunu hidup, lobster hidup, penyu hijau hidup , yang  pada kegiatan illegal fishing para nelayan  akan terbantu dan mudah menangkap serta hasil yang banyak dengan menggunakan potassium sianida. Bahan bahan ini  awalnya dipasok oleh para pembeli ikan hidup yakni pengusaha local yang merupakan perpanjangan tangan dari pengusaha ikan dari bali yang kerap di panggil dengan nama oknum berinisial C” atagu Pak K” serta saingannnya  A”. Ada juga yang kemudian merupakan pembeli asal Makassar yang merupakan perpanjangan tangan dari pengusahaikan asal Jakarta. Salah satu yang terkenal adalah perushaan pulauamas dan fajar timur yang  kolam penampungan ikan hidup serta lobsternya di kawasan paotere. Biasanya sebelum di jemput oleh kapal ekspor, ikan ikan hasil tangkapan nelayan ini di simpan pada keramba yang di letakkan di pantai sekitar pulau para pengusaha local berdia, dan bila ikannya adalah ikan napoleon maka di simpan pada keramba tenggelam yang lokasinya hanya di ketahui oleh pemilik keramba. Belum lagi ketika bersamaan anataranelayan baru menyetorkan hasil tangkapan untukdi timbang , keburu kapal penjemputikan hidup tiba di keramba, maka suntika formalin pun di gunakan, agar saat ada petugas beneran yang memeriksa maka ikan ika tersebut tidak terdeteksi dari hasil kegiatan illegal potas  alias bius.  Salah seorang oknum kepala desa yang di duga banyak mengetahui  seluk beluk bisnis jual beli ikan hidup di kawasan nasional takabonerate adalah kades jinato, yang cukup dikenal oleh para petugas diantaranya mantan kasat reskrim polres selayar yang telah pindah tugas ke kabupaten Bulukumba, dan dari seorang sumber lain di kawasan paotere Makassar,  di informasikan  bahwa sang oknum dalam tahun ini pernah menjual bamboo laut  pada seorang pedagang berinisial H.B di paototere Makassar bersama seorang oknum petugas di desanya. Dimana sangoknum petugas berseragam cokelat"di desa tersebut, juga di informasikan sering ikut bermain dengan menyiapkan bahan baku potassium kepada nelayan yang membutuhkan, namun sangatsusahlah untuk membuktikan hal ini, pasalnya sangat rapi dan tersembunyi bagi pihak luar.Namun informasi dari sumber yang menceritakan dan sempat terekam sembunyi sembunyi membenarkan hal tersebut, pasalnya sang sumber juga adalah nelayan yang kerap ikut bermain. Ditambahkan sumber  selanjutnya dalam rekaman yang ada , bahwa salah seorang oknum petugas dari satuan hijau di desa jinato  pernah menangkap  potasium sianida seberat 7 kilogram yang kemudian di lepaskan karena di ketahui adalah milik rekan petugas cokelat  yang ada di desa jinato.  Belum lagi informasi mengenai petugas yang sama, menjadi seorang broker ikan komuditas pasar Sinjai dengan merental kapal es dan menyiapkan pelempar  bom ikan di pulau panjang sebelah barat pulau kayuadi. Yang paling mencengangkan adalah peristiwa ketegangan dan perkelahian  antara seorang oknum petugas polhut dan masyarakat DesaJinato yang terjadi akibat persoalan setoran  yang dinilai kurang oleh sang oknum sementara nelayan menilai telah lebih dari cukup sekitar 300 ribu perkapal per musim tangkap dikalikan dengan ratusan nelayan di desa tersebut dan hal ini kemudian oleh oknum telah di konfirmasikan kepada D” juru catat setoran yang tidak lain masih saudara ipar dari kepala desa jinato.  Dari penuturannya kemudian diketahui bahwa semua setoran untuk musim tangkap  pertengahan  Agustus 2011 telah di serahkan oleh D kepada oknum petugas binmas yang pada saat terjadi ketegangan antar warga jinato dengan oknum petugas polhut Jagawana inisial H” tidak berada di tempat dan menurut warga hanya datang saat ada kebutuhan atau bawa barang atau saat waktu setoran. Lokasi penangkapan didalam kawasan nasional takabonerate diantaranya di Taka gantarang, Bungeng Belle, Bungeng Kamase dan Taka Bandera  yang  mana lokasi lokasi ini berada di zona inti kawasan nasional takabonerate,  tepatnya di sebelah timur pulau kayuadi, sebelah barat pasitallu , selatan pulau jinato. Kemudian kerah timur kawasan hingga sekitar taka Tinabo atau PulauTinabo hingga ke Timur sampai pulau karompa.  Sementara di luar Kawasan adalah Taka Nambolaki, Taka Sani sani, Selat Bahuluang, Batu Sobbolo, Pulau Panjang, Bajangan, Guang Malibu, Taka Tallu, Taka Barugaia, Taka Batangmata ke utara di sepanjang pantai barat pulau Selayar. Ikan ikan hidup yang ditampung di keramba di beli oleh pengusha Bali selanjutnya di ekspor ke luarnegeri utamanya hongkong, dan yang di beli pengusha makassarakan di kirim melalui udara ke Jakarta selanjutnya dipasaran lokaldan ekspor. Sehingga untuk harga ikan hidup, nelayan lebih memilih menjual ke pengusaha bali yang sedikit lebih tinggi. Termasuk olahan dan ika hias hasil pbius di arahkan ke bali. Kapal kapal pengangkut ikan hidup dan ikan hias inilah yang kemudian kerap membawa stok posium sianida dalam drum bahan bakar mereka , sehingga terkesan bahwa yang ada adalah bahan bakar. Dari penelusuran lainnya, sngatlah di sayangkan karena jarak dan waktu serta medan tempuh menuju kawasan dari pusat pemerintahan  cukup menjadi kendala bagi pejabat penentu kebijakan.  Yang hanya bisa berteriak dan berkoar koar pemberantasan illegal fishing. Namun pada keyataannya  jajaran mereka di daerah tersebut hanya ABS saat umbul umbul penjemputan dipasang dan saat dipanggil melaporkan seluruh kebohongan dan kemunafikan atas kelakuannya dengan menjilat seluruh kalimat ancaman  dari para penegak hokum. Seharusnya mereka bisa sadar secepatnya, bahwa apa yang telah dinikmati oleh keluargamereka adalah hasil setoran nelaya yang pada dasarnya telah berat hati menyerahkan hasil keringanya mencari ikan dengan jalan haram pula.  Sadarlah bahwa menikmati uang dari hasil keringat orang lain yang terpaksa memberi adalah haram dimata Allah SWT. Nauzu Bilah…….