Obyek Wisata Pantai S Disinyalir Beroperasi Tanpa Izin

Selayar. Tempat wisata yang dinamai Pantai Sunari terletak di Kabupaten Kepulauan Selayar Sulsel, telah beroperasi sebagai kawasan wisata berbayar di daerah ujung selatan Sulawesi Selatan. Ironisnya, karena lokasi berbayar tersebut ternyata, sejak dioperasikan hingga hari ini, belum memiliki izin resmi sebagai tempat wisata dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Keindahan obyek wisata tersebut juga tidak terlalu menakjubkan dan istimewa seperti obyek wisata lainnya di Indonesia, namun cukup ditahu dilokalan Selayar karena seringnya berbagai kegiatan organisasi dilaksanakan ditempat tersebut. Apalagi lokasinya cukup jauh dari Ibu Kota Benteng.

Kompasianer mencoba mencari keterangan dari pihak-pihak terkait dalam perizinannya. Kompasianer tidak menyebutkan nama nara sumber terkait hal ini, namun menjamin bahwa keterangan para nara sumber dapat dipertanggungjawabkan. 

Selain belum memiliki izin operasi sebagai obyek wisata, dilokasi tersebut juga telah dibangun sejumlah cottage dan bangunan lainnya yang dinilai membutuhkan izin. Seperti IMB dan Izin restauran. Termasuk UKL/UPL dan AMDAL pengelolaan sebuah lokasi wisata. Apalagi ini erat kaitannya dengan pantai dan daerah perlindungan laut dipesisir pantai Pulau Selayar. 

Mencoba melakukan penelusuran ke narasumber lainnya di Kecamatan Bontosikuyu, juga menyebut hal yang sama, bahwa selama beroperasi, obyek wisata pantai Sunari belum memiliki izin resmi Pemerintah daerah sesuai peruntukannya. Kendati demikian sumber menyebut bahwa pengelola sementara mengurus kelengkapannya. Sumber menjelaskan bahwa sangat susah mengurus izin tersebut. Dipertegas tentang susah atau di persusah, dijawab, sementara dirampingkan sistemnya oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam satu atap. 

Pertanyaan kemudian mengalir dan muncul, bahwa apakah tanpa izin operasi sebagai tempat wisata, pengelola bisa menarik pembayaran ? nara sumber menjawab, bisa saja selama pengelola menyiapkan fasilitas didalamnya. 

Selanjutnya ditanya mengenai apakah dibenarkan bila sebuah obyek wisata beroperasi tanpa izin dan memungut retribusi ? , dijawab bahwa silahkan tanyakan ke bagian Keuangan Pemkab Kepulauan Selayar. 

Sementara itu seorang pejabat yang berkompeten dibidang pengembangan Pariwisata Selayar, menjelaskan bahwa domain perizinan sebenarnya bukan di Pariwisata, namun dirinya memberi masukan agar pengelola obyek wisata, segera melengkapi legalitasnya. Ditanya mengenai legalitas apa saja yang dimaksud, Sumber menjawab silahkan ke bagian perizinan Pemkab Kep. Selayar. 

Ia juga berharap agar jangan ada pengabaian terhadap Peraturan. Baik itu peraturan daerah maupun peraturan negara. Pemerintah dituntut tidak tebang pilih dalam hal perizinan. Dan seyogyanya bisa melakukan penataan pada hal-hal semacam ini.

Penarikan pembayaran saat masuk ke lokasi tersebut dan transaksi dilokasi obyek wisata tersebut, seharusnya mendapat perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah secara resmi. sehingga bila muncul keuntungan maka negara atau daerah tersebut juga ikut untung. Jangan pengelola untung, daerah tidak dapat sepeserpun atau malah dirugikan. Dan kalau ini terjadi maka tentu saja ada sangsi yang menunggu.

Sementara itu, sumber lainnya yang ditemui terkai izin operasi sebuah obyek wisata, sebagian menjawab bahwa seharusnya izin dulu baru operasi. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa tanpa izin seharusnya tidak memungut bayaran. Mengenai adanya jasa kebersihan dan lain-lain, itu bukan resiko wisatawan tapi resiko pengelola.