Pemimpin KPU Sebaiknya Diberhentikan

Ketidakakuratan perhitungan di KPU menjadi masalah serius, bukan karena kesalahan manusia atau kesalahan data, tetapi disengaja dan dirancang dengan sengaja. Pola kecurangan ini tidak bersifat acak, melainkan terstruktur dan disetel sedemikian rupa untuk selalu memberikan keuntungan pada pasangan calon 02 dan selalu merugikan pasangan calon 01 dan 03.

Tindakan KPU telah melibatkan aktivitas yang dapat dianggap sebagai tindakan kriminal dan seharusnya mendapatkan proses hukum. Ketua KPU harus diberhentikan dan diadili jika tidak segera mengembalikan fungsi penghitungannya ke kondisi normal. Apabila Ketua KPU mengabaikan proses penghitungan yang transparan, adil, dan akuntabel, segera harus menunjuk Ketua KPU baru yang dapat dipercaya.

Beberapa kali KPU terlibat dalam manipulasi data, dan insiden yang mirip dengan kejadian tahun 2019 kini terulang kembali. Ada beberapa kejanggalan dalam sistem pengolahan data di KPU:

Pertama, sistem IT KPU dikendalikan dari luar negeri.

Beberapa pihak yang memiliki keahlian dalam bidang IT, termasuk Tim Amin dan Roy Suryo, menyatakan bahwa sistem IT KPU terhubung ke China dan Singapura. Ini berarti bahwa semua data telah dirancang dari luar untuk memanipulasi informasi, sementara operator KPU hanya bertugas sebagai pengguna sistem.

Kedua, terdapat pola dalam manipulasi data yang menggunakan rumus tertentu.

KPU telah merancang setiap suara yang masuk untuk pasangan calon 02 agar bertambah, sementara suara untuk pasangan calon 01 dan kotak kosong 3 pasti mengalami pengurangan. Hal ini terlihat dari hasil suara luar negeri dan beberapa kota besar di Indonesia, sehingga terdapat perbedaan antara rekapitulasi suara dari panitia dengan data suara yang tercatat di KPU.

Ketiga, proses pengolahan data di KPU, baik melalui Sirekap maupun Kawal Pemilu, sudah tidak dapat diandalkan lagi.

Baik Sirekap maupun Kawal Pemilu tidak dapat dipercaya lagi karena telah diatur untuk dimanipulasi secara keseluruhan. Jika ada teguran, hanya data yang ditunjukkan yang diperbaiki, sedangkan hal lainnya dibiarkan dalam keadaan tidak teratur.

Keempat, terdapat perubahan data dari TPS-TPS seiring dengan data yang mencapai KPU.

Jika saksi tidak dapat membuktikan keaslian suara dari TPS-TPS dengan membawa bukti formulir C1, perbaikan tidak akan mungkin dilakukan.

Kelima, Ketua KPU tidak menunjukkan niat baik untuk secara benar-benar menampilkan data yang valid dan akurat, bahkan cenderung mengikuti keinginan penguasa.

Diduga Ketua KPU tidak memiliki independensi dan terlihat mengikuti kehendak penguasa, sehingga kinerja KPU menjadi tidak jujur, adil, dan transparan. Bahkan, tampilan hasil dari real count disengaja disesuaikan dengan hasil quick count yang bersifat manipulatif. Semua ini merupakan upaya rekayasa dan manipulasi.

Apabila Ketua KPU tidak mampu menjalankan tugasnya dengan cara yang benar, jujur, adil, akurat, dan akuntabel, dan terus membiarkan sistem penghitungan suara tetap seperti sekarang yang merugikan Paslon 03 dan 01, maka Ketua KPU seharusnya diberhentikan dan hasil seluruh Pemilu harus ditolak. Jika melibatkan jalur hukum, mengajukan ke Bawaslu dan MK dianggap sia-sia karena keduanya sudah dianggap dikendalikan oleh penguasa yang didukung oleh kelompok oligarki.

Pemilu 2024 terlihat sangat curang. Jika pada tingkat KPU kejujurannya tidak dapat diandalkan, maka pelaksanaan Pemilu menjadi sia-sia. Tim Amin menegaskan bahwa jika KPU tidak dapat menunjukkan kejujuran, hasil KPU harus ditolak, dan pemilihan ulang harus dilakukan dengan mengganti seluruh pejabat KPU dan Bawaslu.