Menekan Angka Pengangguran di Bandar Lampung
Â
Pendahuluan
      Pengangguran merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang sering dihadapi oleh berbragai wilayah di Indonesia, termasuk di kota Bandar Lampung. Pengangguran adalah Angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan dan sedang dalam tahap pencarian kerja. Pengangguran terjadi Ketika jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar dari permintaan tenaga kerja. Dengan kata lain, ada surplus penawaran tenaga kerja dipasar tenaga kerja. Ketidak sesuaian antara permintaan lapangan pekerjaan dengan penawaran lapangan kerja ini lah yang menciptakan pengangguran. Masalah ini berdampak signifikan pada perekonomian, stabilitas sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Pengangguran terjadi Ketika jumlah pencari kerja melebihi jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, yang sering kali disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Bandar lampung sebagai ibu kota provinsi Lampung memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, baik di sektor industri, perdagangan, maupu jasa. Meskipun terdapat lapangan pekerjaan yang beragam tetap saja Tingkat pengangguran di kota ini cukup tinggi. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kota Bandar Lampung di tahun 2023 mencapai 7,43% yang mengalami penikatan menjadi 7,44% di tahun 2024 dari 1.100.109 jiwa, Tingkat pengangguran di kota Bandar Lampung mengalami peningkatan yang menunjukan adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang ada dengan kesempatan kerja yang tersedia.
      Permasalahan pengangguran di Kota Bandar Lampung disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, peningkatan jumlah penduduk usia kerja yang tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja, rendahnya kualifikasi angkatan kerja, dan kurangnya investasi pada industri yang mempunyai angkatan kerja terpengaruh. Kemungkinan besar perlu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Situasi ini semakin diperparah dengan ketidaksesuaian antara pendidikan formal dengan kebutuhan dunia kerja, karena banyak lulusan perguruan tinggi yang tidak memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan para pencari kerja. Sektor informal masih menjadi pilihan utama bagi sebagian besar penduduk yang tidak terserap ke dalam pasar tenaga kerja formal. Namun, pekerjaan di bidang ini cenderung kurang produktif dan memberikan gaji yang lebih rendah. Perkembangan teknologi dan digitalisasi yang pesat kurang dimanfaatkan sebagai peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru di Bandar Lampung. Situasi ini semakin diperparah dengan kurangnya pelatihan keterampilan profesional dan program pendampingan yang tepat sasaran bagi pencari kerja dan wirausaha baru.
      Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, diperlukan intervensi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menekan angka pengangguran di Kota Bandar Lampung. Upaya ini tidak hanya membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah, tetapi juga kolaborasi antara sektor swasta, dunia pendidikan, dan masyarakat. Melalui pendekatan yang terencana diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi pengangguran serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kota Bandar Lampung.
Deskripsi Masalah
      Tingkat pengangguran yang tinggi tidak hanya berdampak pada pemerintah, namun juga masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran menjadi penyebab hilangnya potensi masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya. Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber daya manusia memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan. Pembangunan sektor ketenagakerjaan bertujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran. Dalam mengatasi pengangguran, pemerintah mempunyai tugas untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakatnya, baik melalui cara internal maupun eksternal. Perluasan kesempatan kerja melalui hubungan kerja eksternal terjadi melalui penciptaan kegiatan produktif dan berkelanjutan yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi tepat guna. Hal ini dilakukan melalui penggunaan model pelatihan dan pengembangan pekerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan model lain yang dapat mendorong kesukarelaan dan penciptaan lapangan kerja baru.
Rekomendasi Kebijakan
      Untuk mengatasi masalah pengangguran di Bandar Lampung, pemerintah daerah harus menerapkan langkah-langkah yang berfokus pada peningkatan kualitas angkatan kerja, penciptaan lapangan kerja baru, dan penguatan sektor ekonomi lokal. Pertama, kualifikasi terkait pasar tenaga kerja (pelatihan kejuruan) harus diperluas, khususnya pada sektor-sektor potensial seperti industri kreatif, pariwisata, dan teknologi. Kedua, mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, dan fasilitasi pemasaran, sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Ketiga, kolaborasi antara pendidikan dan industri perlu diperkuat untuk memastikan keselarasan antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja. Selain itu, pemerintah perlu memanfaatkan teknologi digital untuk membangun platform pencarian kerja yang menghubungkan pencari kerja dan perusahaan. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi pengangguran secara signifikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bandar Lampung.
Kesimpulan
