Pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu didukung oleh sinergi antara otoritas moneter dan fiskal. Kompleksitas perekonomian utamanya di negara berkembang seperti Indonesia perlu didukung oleh peran kelembagaan. Historis perekonomian Indonesia yang telah mengalami beberapa masa sulit akibat krisis ekonomi memberikan pembelajaran penting terkait dengan peran kelembagaan baik pemerintah maupun Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem ekonomi.
Kebijaan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi baik dari sisi inflasi maupun nilai tukar Rupiah. Kedua hal ini pada gilirannya memilki peran yang besar dan saling berkaitan terhadap sektor fiskal. Yang mana sering melemahnya kondisi fiskal yang dicerminkan dari defisit fiskal terjadi akibat ketidakseimbangan perekonomian.
Kebijakan ekonomi yang efektif menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi suatu negara, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Instrumen kebijakan fiskal yang dikelola oleh pemerintah serta kebijakan moneter yang oleh Bank Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan ekonomi, seperti inflasi, perlambatan ekonomi, dan ketidakstabilan pasar keuangan. Sinergi tersebut telah tercermin dar beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan juga pemerintah untuk menjaga perekonomian Indonesia dari guncangan instabilitas ekonomi.
Sinergi Komite Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia
Bank Indonesia bersama dengan Kementrian Keuangan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pembentuan KSSK ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Dalam pelaksanaannya, KSSK bertugas untuk memantau dan memelihara stabilitas sistem keuangan, menangani permasalahan bank sistemik, serta mengawasi dan mengatur kegiatan di sektor jasa keuangan.
Krisis keuangan yang beberapa kali terjadi memberikan pelajaran penting bagi pemangku kebijakan mengenai pentingnya sinergi dan koordinasi untu menciptakan stabilitas sistem keuangan yang terjaga. KSSK Â menerapak Protoko Manajamen Krisis (PMK) yang merupakan mekanisme kerja dan prosedur yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan memitigasi adanya kondisi yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi. Dalam hal ini, setiap lembaga yang tergabung dalam KSSK memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang harus dijalankan sesuai dengan koridornya.
Bank Indonesia mendorong perekonomian melalui sebagai otoritas moneter melalui upaya menjaga stbilitas Rupiah dengan kebijakan moneter dan pertumbuhan ekonomi melalui instrumen kebijakan makprodensial. Tidak hanya itu, pada masa covid-19 dimana kondisi fiskal Indonesia mengalami defisit sehingga Bank Indonesia menerapkan kebijakan pelonggaran kuantitative (quantitative easing) guna menstimulus perekonomian.
Disamping dari upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menjaga perekonomian Indonesia tetap tumbuh melalui sejumlah pelonggaran kebijakan moneter, pemerintah juga melakukan sejumlah upaya untuk memulihkan ekonomi pasca covid-19. Pemerintah menyalurkan sejumlah bantuan yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, sejumlah bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga didukung oleh pelonggaran pajak.
Rendahnya daya beli masyarakat pada saat pandemi covid-19 ditunjukkan dari inflasi yang jauh dibawah sasaran. Sasaran inflasi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2020 yakni sebesar 31% sedangkan inflasi aktual hanya sebesar 1,68%. Tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 juga terkontraksi hingga 2,07% y-o-y sehingga semakin melemahkan kondisi ekonomi Indonesia.
Kondisi ini yang mendorong pemerintah untuk melonggarkan pajak utamanya pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.03/2021. Pelonggaran pajak oleh pemerintah utamanya ditujukan bagi UMKM dan sektor strategis lainnya guna menjaga perekonomian tetap kokoh.
Dari kondisi diatas, perlu disadari bahwa bauran kebijakan moneter dan fiskal memainkan peran penting dalam perekonomian. Penekanan terhadap bauran kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan pemerintah Indonesia perlu memiliki pendekatan yang terukur pada isu tertentu. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi shock ekonomi utamanya ketidakpastian global yang tinggi akan berdampak terhadap ekonomi domestik.
