"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta pada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini," kata Jokowi  dalam Channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/2/2021).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya bicara soal UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sedang ramai disorot berbagai pihak. Pernyataan Jokowi jelas dan tegas, bahwa dirinya bakal mengajukan revisi UU ITE ke DPR jika UU tersebut dinilai tak bisa memberi keadilan.
Menarik melihat berbagai reaksi orang akan pernyataan Jokowi ini. Di lini masa medsos saya, ada tanggapan yang menarik perhatian saya yakni dari teman yang selama ini bersikap oposan--jika tak mau dibilang anti Jokowi.
Teman ini bereaksi seperti terkejut dan tak percaya bahwa Jokowi pada akhirnya akan mengeluarkan pernyataan seperti ini.
Mulai dari pernyataan Jokowi yang mengatakan akan meminta Polri untuk memilah kasus yang berkaitan dengan UU ITE dan akan memberi masukkan melakukan revisi jika ada pasal karet di UU ITE tersebut.
Speechless, tak bisa bicara banyak. Mengapa? Karena sepertinya teman tadi mengira bahwa Jokowi akan bersikeras untuk tidak akan melakukan apa-apa terhadap UU ITE ini, yang berarti cap bahwa pemerintah itu anti kritik semakin menebal.
Selama ini saya amati, teman saya ini bukan politikus, tapi memang nampak tidak suka sejak Pilpres 2019 lalu karena perbedaan ideologi dan pilihan. Bagi saya sesuatu yang biasa di negara demokrasi ini.
Hanya sikapnya yang tak percaya dan terkejut atas pernyataan ini, seperti membuka perspektif saya lebih jauh, bahwa secara politis isu ini bisa digulirkan kemana-mana oleh pihak yang menginginkannya.
Maksudnya seperti ini. Saya termasuk di pihak yang berharap agar hukum di negara ini tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Saya juga berusaha rasional, untuk bisa membedakan kritik, ujaran kebencian atau fitnah ketika melihat isu pemerintah yang anti kritik ini yang dibalut dengan UU ITE ini bergulir semakin panas.
Hanya saya juga berusaha rasional dan tetap mawas bahwa ketika isu ini bergulir liar terbuka peluang akan adanya muatan provokatif  dan ditunggangi pihak-pihak tertentu yang ingin  membuat pemerintah semakin tidak dipercaya dan bisa berdampak pada situasi politik.
