Waduh, JK Ikut Mempertanyakan Cara Kritik Tanpa Dipanggil Polisi

"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?," kata Jusuf Kalla. 

Mantan Wakil Presiden Jokowi, Jusuf Kalla (JK) nampak begitu bersemangat bicara dalam acara "Mimbar Demokrasi Kebangsaan" yang dilaksanakan oleh Fraksi PKS DPR RI  secara  daring di kanal PKS TV dan sejumlah akun media sosial (medsos) Fraksi PKS DPR, Jumat (12/2/2021).

Dalam sesinya tersebut, JK menyinggung tentang survei dari The Economist Intelligence Unit (EIU),  yang menunjukkan indeks demokrasi di Indonesia yang menurun.

Survei tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia, dengan skor indeks demokrasi Indonesia memperlihatkan angka 6,48 dalam skala 0-10.

JK lalu menilai bahwa inti persoalannya adalah dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri.

"Indeks demokrasi kita dalam surveinya menurun, oleh the Economist Intelligence Unit (EIU). Tentu ini bukan demokrasinya menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu," urai JK.

Melanjutkan penilaiannya ini, JK juga mengguit pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya tentang kebebasan memberikan kritik pada pemerintah namun dengan mempertanyakan cara untuk mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.

"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?," ujar JK.

Saya perhatikan, tautan berita tentang apa yang dikatakan JK ini, sontak menuai pro dan kontra dari warganet. Menarik melihat alasan dibalik ini.

Pihak yang kontra lebih banyak melihat dari sikap JK yang nampak berbeda dengan sikap sebelumnya ketika dia menjabat.