Demokrat menyebut telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi terkait tudingan bahwa ada upaya kudeta kepemimpinan di partai berlamabgn mercy tersebut yang melibatkan elemen kekuasaan.
Istana sudah menjawab. Melalui Mensesneg, Pratikno, Istana menganggap bahwa ini persoalan internal partai, sehingga Jokowi merasa tidak perlu untuk menanggapinya.
Sesudah jawaban dari Istana itu, ternyata diskursus tentang surat ini belum usai. Partai Demokrat masih menganggap penting bahwa ada jawaban yang lebih spesifik daripada itu, meskipun tak sedikit pihak yang setuju bahwa Istana memang tak perlu menjawab surat ini.
Surat ini memang memiliki berbagai interpretasi terutama soal tujuan surat ini. Salah satunya adalah menganggap bahwa memang ada keterlibatan Jokowi di dalam manuver politik yang dituding dilakukan oleh Kepala KSP, Moeldoko.
Disinilah poin tentang surat ini ramai-ramai ditolak, untuk apa Jokowi menjawab surat yang  bertedensi menyasar kemungkinan keterlibatan Jokowi---meski Demokrat juga melalui petinggi partai, terutama Andi Malarangeng menyebut bahwa tak ada tendensi seperti itu di sana.
Pengamat politik, Burhanudin Muhtadi dalam sebuah dialog di salah satu staisun televisi menilai bahwa keterlibatan Jokowi dalam tudingan ini sangat-sangatlah kecil.
Mengapa? Ada dua alasan yang dikemukakan;Â
Pertama, kekuatan politik Jokowi yang sangat kuat saat ini, mencapai hingga 80 persen. Setiap kebijakan politik Jokowi pasti didukung karena kekuatan politik mayoritas yang kuat itu. Oleh karena itu, tidak ada kepentingan secara politik bagi Jokowi.
Kedua, Jokowi jelas tidak mempunyai kepentingan untuk Pilpres 2024, apalagi memakai dan mengintip kendaraan Demokrat sebagai sarana. Â Hal ini berkaitan dengan masa jabatan Jokowi sudah berakhir sesudah periode kedua ini.
Lalu pertanyaannya adalah, masih pentingkah Jokowi menjawab surat ini, meskipun memang tidak ada keterlibatan di dalamnya?
Tentu saja ini pertanyaan menarik. Karena dari kemustahilan Jokowi terlibat, namun tak bisa dipungkiri bahwa kemungkinan bahwa da orang di luar lingkaran Jokowi melakukan manuver masih mungkin terjadi.
