Menteri Pertahanan Prabowo Subianto secara resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo menunjuk untuk menjadi leading sector pengembangan lumbung pangan nasional.
Hal itu dikatakan Jokowi setelah bersama Prabowo meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah bersama Prabowo, Kamis (9/7/2020). Â "Karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, leading sector-nya akan kita berikan ke Pak Menhan," kata Jokowi.
Soal lumbung pangan ini tidak ingin saya bahas lebih mendalam, meskipun saya setuju bahwa isu ketahanan pangan nasional masih merupakan isu yang strategis mengingat kecukupan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan memiliki dimensi yang terkait dengan dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Â
Artinya ketahanan pangan merupakan tantangan yang mendapatkan prioritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia masa kini dan masa depan.
Yang menarik perhatian saya adalah soal yang lebih receh, yaitu respon dari beberapa pihak yang menurut saya kocak seusai penunjukan Prabowo ini. Ada dua hal yang saya soroti;
Pertama, soal siapa yang lebih layak menangani lumbung pangan nasional ini dan mengapa harus Prabowo sebagai Menhan?
Adalah fraksi PKS DPR RI yang ramai-ramai mengaku bingung dengan ditunjuknya Prabowo, menurut PKS yang selalu beda ini, menugaskan Kemenhan bukanlah sebuah hal yang urgen.
"Kami juga bingung dan masih menduga-duga ada alasan apa yang mendesak sehingga Presiden menugaskan Kemenhan yang menggarap lumbung pangan," kata anggota Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin kepada wartawan, Rabu (8/7/2020).
Ternyata, kebingungan ini bukan dialami oleh PKS saja, dalam konteks yang hampir sama di internal, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo bahkan beberapa hari lalu menegaskan leading sector dalam proyek lumbung pangan nasional (food estate) tetaplah dipegang oleh dirinya.
"Kenapa di 700 ribu hektare lahan rawa gambut, Mentan tidak disebut, beliau (Menteri PUPR) menjelaskan. Jadi sebenarnya dalam momen itu, bahwa kehadiran Menteri PUPR, kehadiran Menhan, kehadiran Menteri BUMN dalam proses 700 ribu Ha di situ, Mentan memang tidak langsung masuk, tetapi leading sectornya tetap Menteri Pertanian," kata Syahrul dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (7/7/2020).
Jadi Mentan ingin menjelaskan bahwa meski Menhan, bahkan Menteri PUPR dan Menteri BUMN terlibat, tetapi bosnya adalah Mentan.
