Beritanya begini, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dimarahin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Â Perkaranya adalah soal pengurusan bantuan sosial bagi warga DKI Jakarta.
Jadi saat Anies melaporkan bahwa ada data warga miskin terbaru di DKI Jakarta mencapai 3,6 juta orang. Â
Maka pihak  Muhadjir merespons dengan berpijak pada perkataan Anies yang mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap untuk mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya, sisanya bagian pemerintah pusat.
Dari itu, hitung-hitungan sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Dari 2,5 juta bagian pusat itu, ada sekitar 1,3 juta kepala keluarga (KK) yang telah melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah pusat. Sipp.
Mulai muncul persoalan menurut Muhadjir adalah saat Pemprov DKI mendistribusikan bansos di masyarakat. Muhadjir mendapati bahwa Anies keliru dalam menyampaikan sesuatu kepada warga.
"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," kata Muhadjir dikutip dari Kompas.com.
Padahal konsepnya menurut Muhadjir tidak demikian. Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing, bukan salah satu mengisi kekosongan yang lainnya sebagaimana diungkapkan Anies Baswedan.
"Makanya kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)" ujar Muhadjir.
"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," tambah Muhadjir.
Terakhir, kemarahan pemerintah pusat terhadap Anies nampak bertambah. Kali ini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang mengatakan bahwa Pemprov DKI tidak memiliki anggaran untuk bantuan sosial 1, 1 juta warganya.
Apa yang anda rasakan sesudah membaca sengkarut  antara Muhadjir dan Anies ini?
