Inikah Alasan Mengapa Yusril Ihza Mahendra Bilang Jurus PSBB Jokowi Akan "Tumpul"?

"Dalam Permenkes diatur tentang keharusan daerah bekerjasama dengan aparat keamanan dalam hal ini polisi. Tetapi, apa yang menjadi kewenangan polisi juga tidak ada diatur dalam UU, kecuali diberlakukan karantina wilayah. Sekarang ini Kapolri sudah keluarkan maklumat, tetapi maklumat itu sejatinya adalah sebuah 'pengumuman' tentang sesuatu, bukan berisi norma hukum yang mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, dan seterusnya," tutur Yusril.

Artinya, menurut Yusril, negara butuh aturan  baru untuk menegakkan disiplin masyarakat dalam PSBB, utamanya soal sanksi dan jawabannya adalah berbentuk Perppu.

Jokowi Akan Berhati-hati Menerbitkan Perppu

Jika kita telisik lebih jauh, dari segi hukum, dasar penerbitan Perppu biasanya  mengacu pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang".

Dikutip dari hukumonline, dikatakan bahwa Pasal 22 mengatur tentang hak presiden mengeluarkan Perppu jika terdapat "kegentingan memaksa", sedangkan Pasal 12 mengatur tentang kewenangan presiden untuk menetapkan "keadaan bahaya". Kedua pasal itu tidak dapat dipisahkan. Secara harfiah pun, kata "genting" artinya "berbahaya" dalam bahasa Melayu.

Atau dalam kata lain, Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 itu lebih genting dan amat terpaksa, sehingga tanpa menunggu syarat-syarat dalam suatu pembentukan UU, presiden berhak menetapkan Perppu sekaligus menyatakan suatu keadaan bahaya atau darurat.  Asas yang digunakan adalah "salus populi suprema lex" yang menempatkan keselamatan rakyat/kepentingan umum sebagai hukum tertinggi.

Jika melihat dasar hukum ini, rasanya Jokowi akan sangat hati-hati untuk menggunakan opsi dari Yusril Ihza Mahendra ini, jika melihat dari asas dasar dan peruntukkannya.

Jokowi rasanya akan  lebih memilih untuk menunggu terlebih dahulu efektifitas implementasi aparat keamanan kepada PP dan Permenkes PSBB, apalagi Permenkes PSBB baru diterbitkan hari ini.  Rasanya jikalau keadaan menjadi sangat memaksa, baru opsi dari Yusril akan menjadi pilihan bagi Jokowi.  

Referensi