Sindiran anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade kepada Ahok dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI dengan PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero) dan PT PGN Tbk di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/2/2020) Â berbuntut panjang dengan saling sindir di medsos.
Sebelumnya, Andre mengatakan bahwa peran Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sudah berlebihan karena terlalu sering tampil. Andre bahkan, mengingatkan jangan sampai ada istilah komisaris rasa direktur utama.
Andre lalu memberi saran kepada Wamen Budi Gunadi agar direktur utama berperan sebagai juru bicara. Ia pun berpesan kepada Budi Gunadi agar Ahok tak terlalu tampil.
"Bahwa dirut perannya tetap tampil sebagai juru bicara pimpinan Pertamina. Berharap ke depan itu disampaikan Pak Wamen, jangan terlalu majulah jangan sampai orang bicara ada komisaris rasa dirut," jelasnya.
Sindiran Andre menuai kritikan netizen. Salah satunya dari pengamat politik, Yunarto Wijaya. Dalam cuitannya di lini masa Twitter, Yunarto mengatakan bawah Andre Rosiade lebih keren dari Ahok, Andre itu "DPR rasa Satpol PP".
Jika Ahok dianggap seperti jubir karena sering tampil, maka alasan Andre disebut "DPR rasa Satpol PP" karena pernah memimpin razia kelab malam dan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Padang.
Gelinya, Andre yang menjadi Jubir Prabowo- Sandi pada kampanye Pilpres 2019 lalu itu sekarang malah dikritik tajam karena disangka telah menjebak PSK dalam penggeberekan yang menurut kabar diinisiasi juga olehnya.
***
Ah, lupakan sejenak Andre dengan masalah prostitusi ini, karena disisi lain ada hal menarik dapat disimak dari sindiran Andre kepada Ahok ini.
Poin yang ingin disampaikan Andre dalam frasa "Komisaris Rasa Dirut" ini tentu tidak serta merta mengatakan bahwa Ahok tidak usah ikut campur, namun ada batasan yang harus terlihat antara Komisaris dan Direksi.
Jika merujuk, Undang-Undang no 19 tahun 2003 mengenai BUMN, direksi adalah pihak yang mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan dari perusahaan, sedangkan komisaris merupakan pihak yang mengawasi kinerja perusahaan agar arah kebijakannya bisa sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan.
Selain itu komisaris pun harus mengawasi kinerja dewan direksi. Komisaris juga diberikan hak untuk menegur atau menasihati dewan direksi dalam melakukan pekerjaannya.
Dari penjelasan ini dapat dibayangkan bahwa Komisaris memang bukan juru bicara tetapi juga bukan seorang yang hanya duduk, diam dan terima duit. Apalagi jikalau melihat sepak terjang Ahok selama ini, Andre seharusnya mafhum bahwa Ahok bukan seorang Komisaris biasa.
Sebagian publik mungkin berpikiran yang sama dengan Andre, bahwa Komisaris hanya perlu diam mengawasi, tidak lebih tidak kurang.
Sebenarnya wajar-wajar saja, karena memang selama ini itulah yang terlihat. Â Komisaris dianggap kursi empu bagi para politikus sebagai balasan kebaikan pada penguasa.
Makanya tak perlu heran jika beberapa partai politik memberikan pesimisme  bahkan berprasangka buruk ketika Menteri BUMN mulai menunjuk nama-nama beken sebagai Komisaris pada beberapa BUMN.
Misalnya ketika Erick menunjuk Putri Presiden Keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid dan Triawan Munaf  sebagai Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) langsung meradang.
Melalui Ketua DPP Mardani Ali Sera, PKS meminta agar Yenny Wahid cs dapat menunjukkan kinerja yang baik agar tak ada prasangka buruk. "Mbak Yenny dan Mas Triawan Munaf mesti menunjukkan kinerja yang baik. Untuk buktikan bahwa penunjukan itu bukan bagi-bagi jabatan," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (23/1/2020).
Akan tetapi kehadiran Ahok, Yenny dan yang lainnya, apalagi di bawah penunjukan Erick Thohir yang visioner membuat ada harapan baru agar wajah Komisaris tidak lagi berada dalam stigma negatif seperti itu.
Ada harapan besar bahwa jikalau Komisaris memiliki semangat dan profil seperti Ahok dan Yenny maka perubahan kea rah yang lebih baik dapat terjadi di BUMN. Â
Ahok memang nampak bergerak dengan cepat di Pertamina. Meski dianggap terlalu tampil oleh Andre, Kabarnya Ahok memiliki sejumlah rencana gebrakan untuk mendorong kinerja Pertamina.
Di antaranya, Ahok membuka peluang untuk menurunkan harga gas dan mengawal subsidi BBM-LPG setelah sepekan sebelumnya Ahok menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat pemerintah pusat.
Soal ini, bahkan Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan bahwa Ahok sudah merencanakan hal ini dengan detail.
"Kita ngobrol tentang sinergi antara Kemensos dan Pertamina, khususnya di dalam membantu rakyat miskin, prasejahtera dalam hal ini dari program-program pemerintah seperti subsidi elpiji, subsidi bahan bakar," kata Juliari  seusai pertemuan digelar di Kantor Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).
"Nanti Pak Ahok akan pimpin langsung. Kan kuncinya soal ketepatan sasaran dari pada pendistribusian distribusi ini supaya benar-benar rakyat yang paling layak yang dapat," tambah Juliari.
Di kesempatan lain, soal program ini, Ahok menjelaskan bahwa tak boleh ada salah sasaran. "Kita tidak mau lagi ada orang yang tidak tepat sasaran terima bantuan. Harusnya ya keadilan sosial dong," tandas Ahok.
Kita berharap agar Direksi dan Komisaris agar mampu bergerak secepatnya dan bekerja dengan maksimal  seperti Ahok.
