Jika kita telaah lebih jauh, apa yang dikatakan oleh Jonan memang ada benarnya, minimal soal penunjukan personal atau petinggi PLN yang dikatakan oleh Jokowi sebagai "Orang Pinter-Pinter" ini.
Menteri BUMN, Rini Sumarno yang bertanggung jawab untuk menunjuk direksi PLN, terutama setelah  Direktur PLN Sofyan Basir terjerat kasus suap PLTU Riau.
Amat disayangkan bahwa Rini masih menunda untuk menunjuk definitif pengganti Basyir dan masih lebih suka menunjuk Pelaksana tugas seperti Sripeni Inten, padahal secara organisasi kewenangan Plt amatlah terbatas .
Bahkan menurut berbagai sumber, pergantian yang dilakukan oleh Rini dianggap tidak signifikan untuk mendongkrak kinerja PLN, karena dari 12 jajaran direksi tidak ada satupun yang memiliki latar belakang jaringan transmisi. jajaran direksi lebih banyak diisi orang dengan latar belakang distribusi.
PLN dianggap sebagai pencari profit semata. Sebenarnya tidak masalah, tetapi sebagai BUMN yang tanpa kompetitor bahaya paling besar adalah fokusnya lebih kepada profit tanpa menjaga kualitas, tidak ada check and balance yang jelas sehingga persoalan black out seperti amunisi yang menunggu waktu untuk meledak.
Sampai di titik ini, logis jika akhirnya kita akan sepakat dengan Jonan, bahwa PLN adalah wilayah yang mesti diatur oleh Rini Sumarno. Akan tetapi, tentu kita perlu menunggu investigasi mendalam yang mungkin mendapati bahwa persoalannya bisa saja ada di regulator di pihak Jonan, ESDM juga perlu bertanggungjawab.
Publik juga bersyukur bahwa ada semacam keberanian di antara para menteri untuk mulai tunjuk tangan pada rekan sejawat menteri yang lain, seperti membela diri. Jonan tanpa ragu mengatakan ini persoalan dari BUMN bukan ESDM.
Bukan sebuah persoalan besar, jika ini berkaitan dengan kompetensi atau unjuk kerja dari para menteri. Akan tetapi tidak cukup sampai disitu saja. Publik amat  menunggu, jikalau terbukti, pejabat harus berani bertanggung jawab bahkan berani mengundurkan diri.
Sebuah kultur yang masih jauh dari pejabat dalma negeri, dan hanya sering dilihat dilakukan oleh  pejabat publik di luar negeri yang memilih mengundurkan diri saat ada kejadian atau kebijakannya dinyatakan merugikan banyak orang.
Apakah Jonan atau Rini berani melakukan hal yang sama?Â
