 [caption caption="hdwallpapers.im"]
[/caption]
Riuh Korupsi, Pencucian Uang, dan Penggelapan Pajak
Tepat pengamatan Srikandi Ekonomi Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, yang menyebutkan 3 (tiga) masalah besar penggerogot ekonomi global yaitu Korupsi, Pencucian Uang, dan Penggelapan Pajak (Corruption, Money Laundering, Tax Evasion). Jika kemudian OECD mendorong implementasi Automatic Exchange of Financial Account Information (AEFAI), hal tersebut merupakan salah satu upaya mempersempit gerakan dan aktivitas transaksi yang berkaitan dengan 3 hal tersebut.
Seakan tren, Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK menjadi topik berita. Dari penelusuran lanjutan, OTT tersebut berkaitan dengan penyuapan ataupun penggelapan dalam berbagai bentuk demi mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Yang hangat tentunya berkaitan dengan Proyek Reklamasi lautan di utara Jakarta, perilaku direksi salah satu BUMN, dan kepala daerah di Jawa Barat yang ternyata melibatkan oknum penegak hukum jaksa.
Tetapi kemudian yang lebih menyita perhatian adalah kasus pengadaan lahan di sekitar Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemda DKI Jakarta; birokrasi pemerintahan yang mengelola dan bertanggung jawab atas wilayah DKI yang luasnya hampir 7.000 km2 (termasuk lautan; luas daratan kurang dari sekitar 664 km2) dengan penduduk hampir 10 juta jiwa (kurang 4% penduduk Indonesia). Kontroversi dan adu opini pada ranah publik dan media termasuk media sosial antara institusi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK (sekedar selingan, konon nama ketua BPK tercantum dalam Panama Papers) dan Pemda DKI Jakarta, ibarat menyaksikan dua penjual obat emperan yang masing-masing menjajakan "obat kuat" dan "obat kumis" bagi para pria agar tampak jantan.
Kondisi Tak Normal
Bukan tanpa kajian jika Menko Perekonomian menyebut "Situasi ekonomi sedang tak normal". Sementara Menteri Keuangan menyebutkan 4 (empat) alasan pengajuan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang intinya perluasan cakupan pajak dan peningkatan penerimaan negara.
Sementara saat bertemu dengan para Kepala Daerah, Presiden Jokowi memberikan pengarahan dan penekanan pada masalah Persaingan dan Kompetisi, Deregulasi, dan Anggaran.
[caption caption="twitter.com/setkabgoid"]
Sebelumnya, dalam sektor pangan dan energi Presiden berkicau : "Energi dan pangan akan menjadi persaingan dunia. Kita perlu memiliki strategi besar untuk memenangkan pertarungan -Jkw"; sementara berkaitan dengan pembangunan infrastruktur telah ditentukan 30 proyek infrastruktur prioritas dalam masa 2016-2019.
