Jebakan Hasrat
Senin malam 17 November 2014 merupakan tonggak penting perjalanan perekonomian bangsa saat Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JKW-JK) dengan kepercayaan diri penuh mengumumkan kenaikan harga literan BBM yaitu Bensin Premium menjadi Rp.8.500,- dan Solar menjadi Rp. 7.500,-. Suatu epilog melodrama BBM bebas subsidi yang disambut sikap pro-kontra masyarakat.
Aksi mendistribusikan dan memberlakukan berbagai rupa kartu (Kartu Sehat, Pintar, Sejahtera) langsung bergulir sebagai bentuk pembelaan kepada rakyat yang terdampak kenaikan harga BBM. Kebutuhan pokok masyarakat diupayakan tidak mengalami kenaikan dengan jaminan ketersedian dan distribusi.
Dalam bidang perkenomian, para pembantu presiden menyampaikan hasrat dan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan industri termasuk transportasi dan logistik.
Menteri ESDM sebagai pengawal masalah energi mengutarakan hajat pengembangan kelistrikan agar terhindar dari krisis. Dalam hal BBM, akan ditingkatkan kemampuan kilang dan investasi agar produksi minyak bertambah.
Layak diapresiasi hasrat untuk bergerak cepat memenuhi harapan masyarakat menuju peningkatan kemakmuran yang ukurannya pertumbuhan tahunan Produk Domestik Bruto (sasaran : Tujuh Prosen) atau bahkan lebih.
Jika digabungkan seluruh hasrat pemerintah daftarnya mungkin membutuhkan beberapa halaman. Namun, diingatkan akan halnya persiapan dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian secara komprehensif agar dapat menggapai dan mewujudkan hasrat dalam rentang waktu tertentu pada masa mendatang sehingga tidak jatuh dalam "jebakan hasrat yang berlebihan".
Infrastruktur sebagai Prioritas
Alkisah, bebas dari jebakan “subsidi BBM”, akan memberikan kelonggaran anggaran yang kelak dialihkan untuk pengembangan infrastruktur, fasilitas kesehatan dan pendidikan dan perbaikan layanan bagi masyarakat. Dari lawatan Presiden Jokowi pada Pertemuan Tingkat Tinggi APEC, ASEAN & Mitra, Pimpinan G20, serta berbagai pertemuan bilateral dengan pimpinan negara Tiongkok, Paman SAM-USA, Rusia, Jepang, Vietnam, Myanmar, dan kontak lainnya, terbersit akan banyaknya dukungan dan minat untuk berinvestasi di Indonesia dalam bidang infrastruktur, industri, serta saling mendukung secara bilateral. Adanya Asian Infrastructure Investment Bank yang digagas Tiongkok, negeri yang mempunyai cadangan devisa terbesar di dunia, mengindikasikan dukungan finansial dalam pengembangan infrastruktur Indonesia.
Rumusan atau Rule of Thumb yang sering digunakan, besaran investasi infrastruktur selayaknya mencapai 5% dari PDB (pada masa 2013 berkisar 4.5%). Jika dapat dilakukan peningkatan 10%(sepuluh prosen) dari besaran tersebut maka dapat diharapkan tambahan pertumbuhan PDB sebesar 1% (satu prosen). Belajar dari pengalaman negara-negara di Eropah Barat pasca Perang Dunia II dan negara-negara BRICS (Brazil, Rusia, India, China, South Africa), investasi dan pengembangan infrastruktur merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi sehingga harus mendapatkan perhatian utama.
