Politik Petak Umpet Ala Perpanjangan SK Munas Riau, Legalitas Ketua DPR RI dipertanyakan?
Foto : Agung Pambudhy - Detik.com
Â
Jalan terakhir yang di tempuh oleh Kemenkumham terhadap penyelesaian konflik Golkar adalah mengeluarkan SK sekaligus memperpanjang kepengurusan munas Riau, bisa dikatakan politik cerdas juga bisa dikatakan politik alibaba, tapi saya lebih suka mengatakan politik petak umpet.
Bila kita cermati baik-baik artinya konflik ini mulai mengarah dan melangkah ke arah penyelesaian yang bersifat merangkul semua pihak dalam kepengurusan di kedua kubu, baik itu di kubu AL maupun di kubu ARB.
Setelah sebelumnya euforia kehadiran beberapa menteri bahkan dalam acara penutupan wakil presiden sendirilah yang langsung menutup rapimnas tersebut dimana rapim itu sebagai penyelenggara dilaksanakan oleh kubu ARB atau lebih sering identik disebut dengan kubu Munas Bali.
Kehadiran mereka-mereka disambut baik oleh ARB, hal ini tercermin dengan pidato-pidato ARB dalam acara munas tersebut. Dengan penuh harap ARB terkesan sepertinya bahwa SK Menkumham sudah didepan mata dan segera akan dikeluarkan. Apalagi sehabis pentupan ada janji informal bahwa langkah hukum segera akan diberikan untuk memperlancar munas.
Tetapi apalacur, janji yang di harapkan sebenarnya oleh penyelenggara rapimnas adalah SK Menkumham untuk mengesahkan kepengurusan munas Bali. Tetapi ternyata ada permainan petak umpet yakni yang dikeluarkan justru adalah SK perpanjangan kepengurusan Riau.
Itulah namanya politik? Satu sisi seolah menyanjung tapi sisi lain sebetulnya mencari dan mendapatkan kelemahan lawan. Jadilah cerdik seperti ular dan jinak seperti merpati. Penyesalan tak berguna, karena semua sudah terlanjur dibaca dan telikung oleh lawa-lawan politik yang mempunya jam terbang dan pengalaman cukup lama.
Yang ada sekarang adalah melaksanakan politik kompromi, merangkul semua pihak, mengajak mereka-mereka yang kecewa. Lupakan masa lalu dan mulai lah dengan saling bekerja sama kembali.
Sampai disini mungkin SK perpanjang munas Riau positip adanya akan mengarah ke langkah rekonsiliasi Golkar kedepan. Tapi sebetulnya disisi lain efek atau dampak politis dan hukum dari keluarnya SK ini tentu berpengaruh langsung terhadap keputusan-keputusan yang telah di keluarkan oleh masing-masing kedua kubu tersebut.
