Terkesan sekali seolah mau memberikan sinyal, ini lho sebenarnya DPD-DPD menolak tapi karena kebaikan hasil jasa (.....???.....) maka munaslub akhirnya dilaksanakan dan memberi dukungan ke pemerintah. Jadi pemerintah harusnya berterimakasih atas upaya dan kerja keras selama ini. Maka selanjutnya janganlah bermain-main lagi dengan menahan-nahan SK dan sebagainya....
Kesan yang lain adalah, nih kami sudah sudah berjuang untuk munaslub walaupun sebelumnya kami konsisten menolaknya. Namun sekarang berkat keinginan tulus untuk memperbaiki Golkar. Akhirnya penolakan oleh DPD dapat di netralisir dan munaslub akan tetap dilaksanakan. Tentu ini mesti diingat ya, berkat kebaikan siapa.?
Sampai disini kita masih acungi jempol dua untuk mereka-mereka yang berniat baik menyelesaikan konflik ini suatu keberanian dan trobosan yang luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena bagi mereka-mereka yang mengerti organisasi partai, sudah paham bahwa Keputusan Setingkat Munas haruslah diselesaikan juga dengan Munas. Tidak ada dalam kamus berorganisasi apalagi organisasi politik Keputusan Munas di kalahkan oleh keputusan Rapimnas, padahal forum tertinggi dalam partai adalah Munas.
Coba kita flash back kembali bahwa Keputusan menjadi Oposisi dan menetapkan kepengurusan 2014-2019 dalam munas di Bali adalah keputusan resmi Munas Golkar tahun 2014 menurut versi munas Bali. Serta keputusan saat itu disaksikan oleh publik seluruh rakyat Indonesia. Dimana dengan semangatnya mereka-mereka membacakan keputusan demi keputusan atas munas yang mereka selenggarakan.
Namun keputusan tahun lalu melalui munas yang kontroversi. Tetapi pada hari senin malam 25 Jan 2016 saat penutupan rapimnas Golkar. Dengan terang benderang diperlihatkan bahwa keputusan dari munas Bali telah di elaminir atau telah di tolak sendiri oleh DPD-DPD yang berkumpul di Rapimnas. (kesalahan kolektif yang seharusnya dipertanggung-jawabkan dalam munaslub)
Logika standar saja bahwa kumpulan DPD yang terdiri dari 34 DPD ditambah DPP dan undangan lainnya. Lalu mereka berkumpul di Jakarta hadir dalam forum yang bernama Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) dan membuat keputusan yang bertentangan dengan hasil munas Bali. Dimana munas Bali dalam AD/ART partai adalah forum tertinggi partai untuk memutuskan arah dan haluannya. Serta dalam munas dihadiri oleh seluruh DPD dan DPC serta Organisasi kino-kino atau anak partai, DPP, Para sesepuh dan sebagainya.
Penentangan hasil munas melalui forum setingkat dibawahnya, merupakan sinyal suatu preseden buruk dalam organisasi sekelas partai politik. Bagaimana mungkin forum tertnggi partai hanya di atur semaunya saja oleh forum sekelas dibawahnya yakni forum rapimnas. Lalu dalam forum rapimnas keputusan-keputusan strategis diserahkan kepada ketua umumnya?? Bukan kah ini akan menciptakan diktator ketua umum dalam berpartai?? Apapun namannya langkah ini adalah langkah yang paling keliru dalam berpartai??
Mengapa keliru?, dari sisi mekanisme bahwa keputusan tertinggi partai di forum munas telah di elaminir dalam forum setingkat rapimnas. Dari sisi pelanggaran partai jelas sekali ini melanggar AD/ART partai. Serta konsekuensinya jika ketua umum sendiri yang melanggar AD/ART. Maka dalam forum munaslub-lah agar mereka-mereka dimintai pertanggung-jawabanya atas pelanggaran yang mereka lakukan. Tapi bagaimana mungkin jika munaslub yang akan diselenggarakan justru panitia atau penyelenggaranya adalah mereka-mereka yang sebelumnya melanggar keputusan munas. Suatu hal yang tidak mungkin dilakukan???
Kita tahu bahwa setelah rapimnas seperti yang dimuat dalam beberapa media, terkesan di beberapa petinggi rapimnas mengomentari bahwa keinginan mereka adalah agar bisa menjadi penyelenggara munaslub yakni adalah kubu Bali. Adalagi penyataan yang terkesan menginginkan agar SK Menkumham segera dikeluarkan supaya legalitas penyelenggara sah sebagai pengurus yang akan laksanakan munaslub tersebut.
Lagi-lagi saya katakan kedua keinginan ini adalah konyol, dan pemerintah tak akan semudah ini memenuhi keinginan mereka. Hanya karena pemerintah di-imingi dengan telah didukung oleh Golkar? Dan dijanjikan akan melaksanakan munaslub? Mereka lupa bahwa selama ini mereka sendiri telah menyatakan oposisi dan menolak munaslub. Kok tiba-tiba menyatakan menjadi pendukung dan mau munaslub? Semudah itukah pemerintah akan percaya? Kiranya tak perlu di jawab? Cukup kita tertawa dalam hati masing-masing semoga kelucuan ini tidak berlanjut?
Lain lagi dengan rumors bahwa adanya kursi Dewan Pertimbangan???.. Selama konflik ini nama-nama mereka yang masuk dalam dewan pertimbangan menjadi bulan-bulanan kedua kubu artinya terjadi tarik menarik untuk setiap anggota Wantim atau Dewan pertimbangan agar secara pribadi mendukung masing-masing kubu. Tapi secara umum wantim sebetulnya peranannya tidak dianggap sama sekali oleh mereka-mereka yang berkonflik, alias tak ada pengaruh apa-apa terhadap mereka walaupun kinerja ataupun saran dari wantim baik adanya. Tapi jika tidak sesuai dengan keinginan ketua umumnya maka wantim dicuekin. Bahkan terkesan tidak dianggap sama sekali.
