Mohon tunggu...
Herdian Armandhani
Herdian Armandhani Mohon Tunggu... Jurnalis - Pemuda yang Ingin Membangun Indonesia Melalui Jejaring Komunitas

Kalau Tidak Mampu untuk Menjadi Pohon Beringin yang Kuat untuk Berteduh, Jadilah Saja Semak Belukar yang Sisinya Terdapat Jalan Setapak Menuju Telaga Air

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Menyikapi Wacana Gaji Menteri Akan Naik

9 September 2014   05:08 Diperbarui: 18 Juni 2015   01:15 67
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Tadi pagi penulis membaca salah satu berita disebuah situs portal berita online dimana dalam berita tersebut wakil presiden terpilih Bapak Jusuf Kalla mengatakan akan berencana menaikkan gaji menteri di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. Alasannya karena dengan menaikkan gaji menteri akan meminimalisir seorang menteri untuk melakukan tindak pidana korupsi. Gaji menteri dalam sebulan 19 juta rupiah. Belum lagi ditambah tunjangan mobil, rapat kabinet, uang kesehatan, uang komunikasi, dan tunjangan lainnya. Penambahan gaji menteri di kabinet yang akan datang bukan sebuah alternative solusi untuk mengurangi seseorang menteri untuk melakukan tindak pidana korupsi. Gaji menteri yang saat ini 19 juta perbulan sudah sangat mencukupi kehidupan seorang menteri. Bila dirasa gaji sejumlah 19 juta sangat kurang, balik lagi ke gaya hidup menteri tersebut dan keluarganya yang menyukai kehidupan mewah.

Salah satu cara agar menteri tidak melakukan tindakan korupsi adalah memilih orang-orang yang rekam jejaknya bersih dan memiliki pengalaman kerja yang mumpuni. Saat memilih menteri juga carilah menteri yang tidak hanya mengejar gaji yang besar, namun lebih ke sosok pribadi yang mengabdi kepada masyarakat. Menteri di kabinet selanjutnya juga lebih baik bukan dari kalangan politisi sebab belajar dari pengalaman sebelumnya kasus korupsi banyak melibatkan para menteri yang berasal dari cabinet pendukung pemerintahan. Kabinet haruslah zaken cabinet artinya berasal dari mereka yang berasal dari kalangan praktisi dan professional.

Lebih baik rencana anggaran untuk menaikkan gaji menteri dialokasikan untuk peningkatan mutu pendidikan di Negara Indonesia. Masih banyak dipelosok-pelosok Indonesia yang mutu pendidikannya kurang diperhatikan. Banyak gedung-gedung sekolah untuk adik-adik kita yang sudah reyot dan mau roboh belum mendapatkan perhatian pemerintah. Masih banyak adik-adik kita yang ke sekolah hanya menggunakan sandal karena tidak memiliki sepatu lantaran kondisi perekonomian orang tua yang jauh dari kata sejahtera. Masih banyak adik-adik kita yang tidak memiliki seragam sekolah saat mengenyam pendidikan di sekolah. Masih banyak adik-adik kita yang membutuhkan buku-buku pelajaran dan ruangan perpustakaan untuk menambah wawasan mereka.

Kabinet selanjutnya mesti legowo dengan gaji perbulan 19 juta dan tunjangan lainnya. Fokus terhadap permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika para menteri di awal hanya akan ribut soal gaji lebih baik mundur saja dari jabatan menteri. Rakyat Indonesia tak butuh dengan menteri yang hanya mengurusi urusan perutnya sendiri. 19 Juta adalah angka yang sudah sangat besar untuk seorang gaji menteri.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun