Kebocoran Pipa Emas Freeport Kenapa di Ikuti Dengan Pembakaran Mesin ATM Bank di Jogja

Pipa milik PT. Freeport Indonesia kembali bocor. Kebocoran pipa konsentrat perusahaan Amerika tersebut sering dikabarkan bocor. Selang lahar konsentrat emas Freeport tersebut bocor, terjadi aksi pembakaran ATM di Yogyakarta. Polisi dan warga menemukan adanya selebaran yang beredar di areal ATM berisi isu-isu ketidakadilan di Kulonprogo, Papua, Aceh dan daerah lain. Kasus pembocoran pipa menjadi tragedi fisik yang dialami PT. Freeport Indonesia, disaat manajemen perusahaan asing di Papua itu menghadapi para pekerjanya menuntut kenaikan upah. Sedangkan pembakaran ATM di Yogyakarta dengan tulisan dalam selebaran isu Papua merupakan hal baru terjadi selama dekade puluhan tahun. Warga Papua di Jogja berjumlah enam ribu lebih yang menimba ilmu pengetahuan di sejumlah kampus dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Kasus-kasus sosial mahasiswa dan mahasiswi Papua di Jogja memang ada, tetapi hanya seputar bentrok dengan warga akibat perbedaan karakter dan budaya. Di Jogja juga pusat aktivitas pemuda Papua yang kritis terhadap kebijakan pemerintah di Papua. Salah satu isu yang menjadi hangat di perjuangkan ialah masalah operasi pertambangan Freeport di Papua ditambah isu-isu seputar sejarah integrasi Papua kedalam Republik Indonesia. Pelaku pembakaran ATM Jogja dan kebocoran pipa freeport terjadi di hari dan tanggal yang sama ( 6 oktober 2011 ). Tidak ada indikasi pembocoran pipa oleh pihak tertentu dibanding di jogja ditemukan pelakunya berasal dari Bandung. Dari sudut konsentrasi sosial dari dua kejadian yang sama tersebut, kasus ATM di Jogja memang hal lain dan baru terjadi setelah bom di Gereja GBIS solo bula september silam. Buruh freeport di Papua sudah satu bulan lebih mogok, dan rencananya ditambah hingga bulan november mendatang. Bisa saja, pipa yang bocor akibat dari para pekerja yang tidak masuk kerja lalu perawatan terkait operasi freeport menjadi terganggu. Lalu, semurah itu pica bocor dengan pembakaran ATM punya hubungan dan maksud terntentu?. Tentunya pengalaman pengalihan isu yang dilakukan pihak-pihak tertentu " penjaga aset negara " cenderung bikin kasus pengalihan isu, tujuannya agar publik dialih isukan dengan bencana yang menimpa suatu perusahaan strategis negara. Pengalaman pengalihan isu demi pengamanan Freeport bukan hal baru terjadi dan bukan hal tidak mungkin dilakukan. Rentetan peristiwa di Papua memang disadari efeknya dialami kalangan pemuda Papua di Yogyakarta. Peristiwa pembunuhan secara sadis yang dialami orang Papua di Jogja memang diakui tidak menemukan siapa pembunuhnya. Elizabeth Isir, Mahasiswi Papua di Jogja dibunuh dan dibuang di rel kereta api. Kejadian tersebut membuat panik dan panas warga Papua karena pelakunya tidak ditemukan sampai sekarang. Tragedi kemanusiaan yang terjadi dan dialami orang Papua di Jogja cenderung punya hubungan erat dengan kasus sosial politik dan kekerasan bersenjata di bumi Papua. Bila ada tentara ( TNI/Polisi ) yang tewas tertembak di Papua, mahasiswa Papua di Jogja menjadi sasaran empuk pembalasan itu. Tidak hanya di Jogja, tetapi ditemukan beberapa kasus di Jawa. Tidak hanya pembunuhan secara fisik langsung, tetapi melalui racun yang dilakukan oleh orang yang punya niat negatif terhadap keberadaan anak-anak Papua. Kini polanya sudah beranjak pada penggunaan isu Papua untuk aksi-aksi anarkis. Pembelokan isu dengan mengatasnamakan Papua perlu dibaca sebagai pola baru kelompok anarkis akhir-akhir ini. Kasus pembakaran ATM lalu ditemukannya selebaran dengan didalamnya ditulis kasus sosial Papua ( Lihat: Liputan Kompas.com ), Beberapa kasus disebutkan dalam selebaran itu, seperti penindasan di Papua Barat, penindasan di Kulon Progo, di Aceh, di Bima, di Takalar, di Makassar, konsesi hutan, hingga penangkapan Tukijo, aktivis masyarakat petani lahan pasir di Kulon Progo. Dalam selebaran itu juga disebutkan, "Apa yang kami lakukan merupakan puncak dari semua kegelisahan serta kenmarahab terhadap sistem yang berjalan selama ini. Sistem yang memberhalakan uang, sistem yang merecoki keseharian masyarakat dengan televisi agar mereka membeli barang-barang yang tak mereka perlukan, agar mereka terus bekerja seperti mesin." Pola memunculkan peristiwa disaat freeport sedang menghadapi suatu gejolak sosial merupakan dugaan rakyat Papua selama ini bahwa alat-alat negara terus bertarung melindungi perusahaan asing di Indonesia termasuk PT. Freeport di Papua. Gurita pengalihan isu murahan merupakan rekayasa kapitalisme dan antek-anteknya dalam menjaga dan melindungi kepentingan ekonomi nasional negara asing yang bercokol di bumi pertiwi. Pemerintah lebih hati-hati menjamin keamanan perusahaan daripada berdiri memihak kepentingan rakyatnya sendiri, dan dengan demikian merupakan ciri pemerintahan neoliberal. Polemik tuntutan kenaikan gaji karyawan freeport sampai sekarang menjadi bumerang bagi freeport sendiri. Padahal, PT. Freeport merupakan satu perusahaan yang mengeruk keuntungan lebih banyak selama beroperasi di Papua. Namun, oleh freeport, keuntungan yang didapat malah dipakai membeli saham baru sedangkan nasib kesejahteraan pekerja diabaikan saja. Sama saja watak dan prilaku perusahaan di nusantara selama beroperasi hanya mengedepankan keuntungan daripada kesejahteraan buruh serta rakyat yang punya tanah. Kerja sistematis bagi kalangan tangan-tangan tak kelihatan ( kapitalisme dan anteknya ) hanya bertujuan mengalihkan isu. Sejarah keberadaan freeport di Papua penuh dengan rekayasa, baik diawal konsensi untuk mendapatkan ijin maupun selama beroperasi sampai sekarang. Pemogokan karyawan yang sudah ditetapkan untuk dilanjutkan hingga bulan november 2011 harus dijawab dengan konkrit dengan memberi kenaikan gaji yang lebih memadai sesuai standar pekerja. Semoga saja peledakan ATM dan selebaran isu Papua yang terjadi pasca kejadian tersebut bukanlah alasan negara untuk mengalihkan isu dari peristiwa pemogokan buruh Freeport, serta kasus-kasus politik nasional seperti skandal century, KPK vs Banggar, RUU Intelejen dan seterusnya semata, tetapi negara sudah saatnya berada di lingkaran rakyat dengan menghentikan budaya pengalihan isu sebagai bentuk lari dari tanggungjawab negara ( Pemerintah ).