26.000 Red Notice Interpol kepada Beni Wenda Warga, Negara Inggris

Red Notice Beni Wenda Versi Interpol

Kepolisian Indonesia telah mengeluarkan surat edaran penangkapan terhadap sekertaris jenderal Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka ( DEMMAK ) yang kini menjadi warga negara Inggris karena meminta suaka politik ke negeri kerajaan ini. Selama di London, Benni kerap melakukan lobi-lobi dukungan bagi Papua. Tindakan tersebut bikin pemerintah kembali mengorek peristiwa Abepura lalu dijadikan sebagai alasan untuk menjeratnya. Bisa kah seorang penerima suaka politik bisa di tangkap? walaupun sudah punya status kewarganegaraan di negara bersangkutan. Ataukah tindakan pemerintah menyuruh polisi antar negara menangkap pencari suaka asal Papua tersebut merupakan strategi pemerintah untuk membunuh ruang gerak sang diplomat asal Papua tersebut? tentunya tidak mudah meyakinkan dunia walau henya dengan dokumen interpol. Dalam satu kasus, Rasoul Mazrae, seorang aktivis politik Iran yang diakui oleh PBB sebagai pengungsi, ditangkap di Suriah pada tahun 2006 saat ia mencoba melarikan diri ke Norwegia setelah pemberitahuan merah dikeluarkan. Amnesty International mengatakan, Mazrae dideportasi kembali ke Iran, di mana dia disiksa, menurut sebuah laporan oleh Libby Lewis, dari Konsorsium Internasional Wartawan Investigasi. Ia kemudian dipenjarakan selama 15 tahun. Reaksi dari sebagian pengcara hukum di negeri Inggris terkait red notice mengemuka. Menurut mereka, sebuah gugatan tengara menyatakan bahwa kediktatoran dan rezim yang menindas lainnya menggunakan sistem peringatan Interpol untuk melecehkan atau menahan para pembangkang politik sedang direncanakan oleh aktivis hak-hak dan pengacara. Pengkampanye menyatakan bahwa negara-negara nakal telah dibuat tuntutan pidana terhadap aktivis oposisi yang telah diberikan perlindungan di negara lain dan kemudian berusaha menangkap mereka dengan mendapatkan "pemberitahuan merah" dari tubuh polisi global. Gugatan Class Action Terhadap Interpol Mark Stephens, seorang pengacara Hak Asasi Manusia terkenal di Inggris, mengatakan kepada msnbc.com bahwa sistem pemberitahuan merah dapat memungkinkan Interpol untuk tanpa disadari menjadi "kaki tangan sehingga penyiksa dan pembunuh dalam rezim yang menindas."  Untuk itu, para pengacara Inggris yang juga pemerhati hukum kembali merencanakan sebuah gugatan terhadap kepolisian dunia yang saat ini telah mengedarkan identitas diri dan siap menangkap. Di tengah kemarahan memuncak dalam komunitas hukum, yang berbasis di Inggris, melalui upaya mendapatan hak dan keadilan atau kampanye untuk mengajukan gugatan class action Internasional sekarang mencari orang-orang ( negara yang ada interpolnya ) yang menuduh pemberitahuan merah mereka secara politik termotivasi untuk mengambil bagian dalam gugatan class action terhadap Interpol. Saat ini ada sekitar 26.000 pemberitahuan merah yang beredar. Sementara mereka hanya dirancang untuk memperingatkan polisi negara lain 'kekuatan yang satu negara anggota Interpol telah mengeluarkan surat perintah penangkapan, beberapa negara akan mengambil tersangka ke dalam tahanan berdasarkan pemberitahuan merah saja. Jika berhasil, kasus ini berpotensi akan membuat Prancis mematuhi kekuatan hukum terkait Interpol untuk putusan-putusan pengadilan untuk pertama kalinya. Itu akan memiliki implikasi tidak hanya untuk para pembangkang politik, tetapi juga bisa menciptakan rintangan hukum tambahan bagi negara manapun yang diduga untuk mengekstradisi teroris, pembunuh, penipu internasional, dan penjahat lainnya yang berbasis di negara lain. Jago Russell, kepala eksekutif Ujian Internasional Fair ( Class Action ), menekankan bahwa negara-negara anggota Interpol 190 termasuk "negara-negara yang secara rutin melanggar sistem peradilan pidana mereka kepada individu menganiaya." Meskipun demikian, tidak ada pengadilan yang independen di mana seseorang dapat menantang pemberitahuan dan "tidak ada obat untuk kerusakan yang dapat menyebabkan pemberitahuan," katanya. Minta Penghapusan Beni Wenda dari Incaran Interpol Protes hukum internasional saat ini menyoroti kasus Wenda pada khususnya, dan mencoba untuk membantu mendapatkan pemberitahuan merahnya dihapus. Dia melarikan diri dari penjara sebelum dihukum dan melarikan diri Indonesia pada tahun 2002. Menurut mereka, perjalanan Beni Wenda ke Inggris, di mana ia diberikan suaka karena penindasan Indonesia terhadap dirinya atas dasar politik, menurut kelompok pengacara hukum yang kini mengajukan gugatan ke pengadilan Internasional. Iran, Suriah, Myanmar, Sudan, Belarus dan Zimbabwe - semua secara luas dikecam atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah mereka - adalah anggota Interpol dan masing-masing negara saat ini memiliki pemberitahuan merah terdaftar di situsnya. "Organisasi-organisasi internasional yang kuat dengan kemampuan untuk menghancurkan kehidupan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka," tulis Russell dalam email. http://worldnews.msnbc.msn.com/_news/2012/01/23/10167327-interpol-faces-legal-threat-for-helping-oppressive-regimes-hunt-dissidents "Kredibilitas Interpol sendiri bergantung pada mekanisme akuntabilitas yang tepat untuk kasus keluar gulma kekerasan, tetapi jika Interpol menolak untuk menempatkan rumah sendiri agar akhirnya bisa sampai ke pengadilan untuk langkah dan tindakan permintaan," tambahnya. Ada tantangan hukum untuk mendengar keputusan Interpol di pengadilan beberapa negara di masa lalu, tetapi telah gagal "untuk memegang organisasi ke rekening," tulis Russell. Russell berharap bahwa pengadilan dengan yurisdiksi atas sejumlah negara, seperti Pengadilan Eropa untuk Hak Asasi Manusia, akan mengambil pandangan yang berbeda. "Ini akan tidak diragukan lagi menjadi proses yang panjang dan sulit tetapi dengan ribuan orang yang terkena merah pemberitahuan ( red notice ) setiap tahun dan, dengan aturan hukum yang dipertaruhkan, itu akan bernilai melawan," katanya. Tanggapan Benni Wenda dkk Pada tahun 2011, ia menjadi sadar bahwa Interpol telah mengeluarkan pemberitahuan merah. Menurut mereka rincian pemberitahuan yang telah dibuat publik oleh Interpol, Wenda dicari untuk "kejahatan yang melibatkan penggunaan senjata / bahan peledak" oleh Polda Papua. Menurut Wenda, ia dituduh menghasut serangan terhadap sebuah kantor polisi dan membakar bangunan yang mengakibatkan kematian sejumlah orang meskipun ia mengatakan ia tidak di Indonesia pada saat itu. Wenda mengatakan dia disiksa, ditahan secara terisolasi, dan hakim dan jaksa meminta suap antara penyimpangan lainnya selama persidangan. Wenda percaya pemberitahuan merah sebagian berusaha untuk mencoba untuk mencegah dia dari bepergian ke luar Inggris untuk menyoroti penderitaan orang Papua Barat. Sebuah laporan oleh Klinik Allard K. Lowenstein Hak Asasi Manusia Internasional di Yale Law School pada tahun 2003 menemukan bahwa "orang Papua Barat telah menderita pelanggaran persisten dan mengerikan" di tangan pemerintah Indonesia sejak daerah itu dicaplok pada tahun 1969. Hal ini juga menuduh militer Indonesia dan pasukan keamanan terlibat dalam "kekerasan yang meluas dan pembunuhan." Tim peneliti menyimpulkan bahwa bukti-bukti historis dan kontemporer "sangat menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan perbuatan terlarang dengan maksud untuk menghancurkan orang Papua Barat, dimana melanggar Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida." "Umat-Ku menangis ' Wenda mengatakan bahwa umat-Nya terus menjadi "dibunuh, diperkosa dan disiksa." "Saya pikir Indonesia hanya mencoba menghentikan saya dan kampanye saya, saya pikir itu alasannya. Saya pikir ini hanya motivasi politik,." Kata Wenda msnbc.com. "Aku tidak teroris, saya tidak kriminal yang nyata teroris atau kriminal?. Ini Indonesia sendiri. "Umat-Ku menangis ... Itulah mengapa saya naik dan turun negeri, berkeliling dunia, mengatakan yang sebenarnya. Human Rights Watch Laporan 2012 juga menyoroti bahwa AS memberikan "bantuan militer yang luas untuk Indonesia" dan menambahkan bahwa "impunitas bagi anggota pasukan keamanan Indonesia tetap menjadi perhatian serius, dengan tidak ada yurisdiksi sipil atas tentara yang melakukan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia." Jennifer Robinson, yang berbasis di London pengacara hak asasi manusia dan anggota Pengacara Internasional untuk Papua Barat, kepada msnbc.com dalam email bahwa "tuduhan yang membentuk dasar dari surat perintah Interpol adalah tuduhan bermotif politik yang sama diajukan terhadap Benny pada tahun 2002 - dan biaya yang sama yang menjadi dasar dari keputusan Inggris untuk memberinya suaka politik ".

132764613784578245

Salah satu pengacara Inggris, Jennifer Robinson

Entah gugatan pengacara internasional terhadap interpol dapat terwujud, kasus Beni Wenda bikin semangat perubahan hukum internasional. Begitu juga pelajaran berharga bagi siapa saja yang kemudian hari menempuh perjuangan suaka sebagai bentuk protes maupaun kekecewaan. Surat edaran polisi Indonesia yang kini beredar di berbagai negara, akankah berakhir dengan penangkapan atau hanya berlalu begitu saja karena sudah ada beberapa tersangka korupsi yang juga punya nasib sama tetapi belum tertangkap. Terlebih lagi, tindakan kepolisian benar-benar melecehkan upaya pembicaraan masalah Papua akhir-akhir ini yang di teken presiden Indonesia. Pembebasan Tapol/Napol, pemulihan para DPO TPN/OPM dan pembebasan tanpa syarat merupakan titik utama merubah suanan saling benci selama ini untuk duduk bersama bicara Papua. Prinsip ini mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Red Notice hanyalah kerjaan murahan elit militer negeri ini yang tak suka dengan PAPUA DAMAI.