Abraham Samad di Hadapan Komisi III DPR-RI
Sampai hari jumat depan, komisi III yang membidangi Hukum menyelesaikan tugasnya memilih, memilah dan menetapkan calon pimpinan ( capim ) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Mereka ( capim ) KPK yang akan di genjot diantaranya; Bambang Widjojanto, Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, Â Aryanto, Zulkarnaen, Yunus Husein, Handoyo Sudrajat, Â Abdullah Hehamahua, ditutup dengan pertanyaan kepada pimpinan KPK sekarang Busyro Muqodas apakah beliau bersedia atau tidak memimpin KPK.
Dihadapan komisi III, mengawali urutan pertama, calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku siap mundur jika dalam setahun tidak bisa menorehkan prestasi sebagai pimpinan KPK. Abraham siap membongkar dugaan korupsi PT Freeport jika terpilih sebagai capim KPK. Ia melihat ada hal yang tidak beres dengan Freeport. "Per tahun yang masuk itu Rp80 triliun. Tetapi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya Rp13 triliun," kata Abraham dalam fit and proper test di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/11/2011/, http://nasional.inilah.com/read/detail/1801379/abraham-janji-bongkar-kasus-freeport ). Soal mengatasi problem kenaikan gaji pekerja freeport saja, negara dalam prakteknya " hanya " menasihati freeport, tanpa tindakan hukum yang benar-benar mengikat freeport. Negara juga lemah dalam mengatasi penembak jitu di freeport. Lalua, ini seorang KPK berumbar bahwa ia akan berantas korupsi di pertambangan Amerika Serikat itu. Bukannya meremehkan kandidat KPK tersebut, tetapi melihat dari pengalaman yang sudah berlalu, orang-orang negarawan yang punya niat berantas freeport, tentunya fakta membuktikan akan dilibas habis oleh jaringan pelindung freeport. Tulisan saya sebelumnya patut dibaca-Gugur Karena Freeport. Tetapi, bisa saja KPK di isi oleh orang-orang tangguh sehingga bisa menggunakan lembaga setara lembaga negara ini untuk memberantas mafia tambang atau sering saya sebut " separatisme korporasi ". Patut di waspadai juga, separatisme tambang tidak akan diam. Sayap mereka sudah tebar kemana-mana. Sumsum politik ( partai politik ), aparat negara ( TNI/POLRI ) adalah agen pertama suburnya separatisme kekayaan alam di Indonesia. Entah Abraham atau siapapun capim KPK yang berani berantas freeport, terutama dia pasti diserbu oleh kekuatan modal di kekuasan negara. Freeport dan skandal politik murahan, itulah tradisinya agar bisa surfif. Bila mantan ketua KPK Antari Ashar dilengserkan karena penguasa takut beliau bongkar skandal pemilu melalui bank century, kabar yang saya dapat, bahwa ketua KPK sekarang juga tidak brani sentuh kasus skandal century. Alasannya; bila bank century di bongkar, ujung-ujungnya pemilu yang memilih pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan rezimnya bermasalah. SBY bisa saja dinobatkan sebagai seorang kepala negara yang " TIDAK LAYAK " karena hasil pemilu tak benar. Eh, menghadapi separatisme pemilu saja, KPK sudah di gonjangganjingkan, apalagi menghadapi freeport yang punya penguasa dunia ( AS ). Suplemen pertumbuhan yang di lancarkan elemen lembaga negara di Indonesia tak bisa dipercaya lagi. Apapun pernyataan mereka ( LN ), itu hanya omong kosong. Sebab, negara sudah dilucuti keberadaannya oleh pasar dunia ( gloalisasi ). Lihat saja, Menakertrans, Mentri ESDM, Menhut, dan lembaga lainnya seperti sekarang ada capim KPK yang berani, dalam kasus freeport, mereka ini hanya sebatas " menasihati " agar perusahaan berbaik hati terhadap pekerja maupun pajak. Padahal, freeport ada di Indonesia dan pakai UU Indonesia, walaupun ada unsur asingnya.
