Karni Ilyas kembali memberi ruang khusus bagi perdebatan tentang konflik Papua. Tema yg  begitu menarik sehingga terjadi tarik ulur pemikiran. Bergam pemikiran terkait konflik Papua; Freeport versus Jayapura ( Kongres III ) mengemuka pada persoalan, bahwa otsus sampai dimana, dan penembakan freeport tak pernah henti. Lalu dijawab oleh berbagai kalangan yang hadir pada acara Jakarta Lowyers Club ( JLC ) 8 November 2011. Dibawah ini merupakan pernyataan dari sejumlah pemikiran yang sempat penulis catat dan tentunya menjadi evaluasi bersama, apa dan mengapa konflik Papua membara.
TVONE menghadirkan kalangan pegiat HAM, TNI, POLRI, Eksekutif Papua, Legislatif Nasional serta kalangan freeport. Hadir juga mantan pemangku jabatan Papua dari periode sebelumnya hingga kini. Bahkan, keynote speece mantan wakil presiden Jusuf Kalla pun ikut hadir.
Nama-nama yang dicantumkan disertai pemikirannya akan menarik untuk dibaca, walaupun tidak ditulis dengan lengkap serta jabatannya, pemikiran berikut ditulis diawali dengan pernytaan awal di JLC lalu diakhiri dengan pernyataan akhir peserta diskusi.
Jakarta Lowyers Club 8 Novermber 2011 " Gonjang Ganjing Bumi Papua
Yusuf Kalla: perpanjangan kontrak karya freeport ke-2 tindakan bodoh negara sendiri
Jakarta Lowyers Club: Kontrak karya freeport diperpanjang sepuluh tahun sebelum jatuh tempo. Mestinya habis 2021 sudah ditambah sampai tahun 2041/47
Kontras: mendukung perjuangan buruh freeport
KOMNASHAM: kasus pelanggaran HAM di areal freeport tetap misteri karena pelakunya susah ditemukan
KOMNASHAM: dana dari freeport ke polisi ilegal
Kuasa Hukum PT.FI: Mekanisme perundingan solusi mogok di freeport, karena jalur pengadilan tidak bisa ketemu
Freeport: mengeluh karena tidak bisa produksi
Komisaris Freeport Marzuki Darusman: Timika sudah milik freeport
Komisaris Freeport: Marsuki Darusman, Andi Matalata, Thom Beanal, Alex Berauw
POLRI: medan di Papua sulit sehingga polisi tidak sanggup ungkap pelaku penembakan di freeport
POLRI: 887 personil diterjunkan ke Timika
KAPUSPEN TNI: tidak ada operasi militer di Papua, cuman hanya ada pengamanan perbatasan negara
Ahli Hukum Internasional: Freeport adalah wilayah negara Amerika Serika Serikat yang dianggap tidak sopan.
Pmpinan DPR RI: Papua harus diselamatkan
Wakil Ketua DPR RI: freeport perusahaan raksasa tapi tidak ada manfaat sama sekali
Priyo Budi: Jangan serta merta salahkan polisi, freeport otaknya
Gubernur Papua: terimakasih kepada indonesia atas perhatiannya kepada Papua
Bas Suebu: Indonesia kasi kebijakan ke Papua yang sebenarnya pemerintah pusat juga tidak tahu mekanismenya
Gubernur Papua: imigran yang ke Papua rata-rata miskin smua sehingga pemerintah berupaya tidak saja pada Papua asli
Suebu: birokrasi Papua jangan dihujat, karena disitulah NKRI hancur diPapua
Freddy Numberi: selama ini presiden ke luar negeri diserbu pertanyaan ada apa dengan Papua?
Numberi: NKRI harus hidup, tetapi jangan harga mati
Suebu: UP4B ( upaya persepatan pembangunan Papua dan Papua Barat ) tidak cukup
Diaz Gwijangge: Kasus timika ( penembakan ) dan Jayapura ( pembubaran paksa kongres ) hanya lahan bisnis orang-orang yang punya kepentingan semata di Papua
Mantan Ketua Pansus Otsus Papua: kapolda Papua harus orang Papua yang diangkat oleh Gubernur
Ryas Rasyid: Otsus Papua adalah proyek pengembalian harga diri. Seperti kasus freeport sekarang belum menyentuh otkus (otonomi khusus Papua )
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H