Dentungan penyelesaian masalah Papua sudah di bunyikan oleh berbagai kalangan. Proses pencarian/penjajakan metode, cara dan waktu yang di butuhkan tentunya tak semudah membalikkan telapak tangan. Upaya demi upaya dilakukan. Dari akar rumput di Papua sampai pemerhati masalah masalah sosial hingga pemerintah pusat sendiri telah mengambil langkah langkah penyelesaiannya.
Pintu demi pintu terbuka. Dari rakyat Papua hingga anggota Dewan Pertimbangan Presiden satu suara "Dialog Papua". Dr. Albert Hasibuan, S.H Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan HAM telah menyatakan harapannya dialog dapat dilaksanakan sebelum masa pemerintahan Bapak Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono berakhir pada tahun 2014 sehingga dapat dijadikan sebagai legacyyang baik pada pemerintahannya.
Lanjut anggota watimpres ini seperti dilansir situs resmi sekertariatan negara, Dr. Albert Hasibuan menyampaikan wacana untuk melakukan dialog/komunikasi konstruktif (sesuai dengan pertemuan sebelumnya di Wantimpres) terkait dengan kondisi Papua yang saat ini dapat dikatakan sedang mengalami “status quo”, sehingga dengan adanya dialog tersebut diharapkan dapat merubah keadaan status quotersebut serta untuk mewujudkan Papua Tanah Damai dengan membangun kepercayaan antar pihak
Toh, padangan Papua damai via dialog yang dimaksudkan tentunya sesuai dengan visi dan misi pemerintah Indonesia. Maksud dari adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua adalah untuk memberikan perlakuan khusus bagi masyarakat Papua serta untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, namun terdapat berbagai permasalahan dari aspek implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus tersebut. Serta dana Otonomi Khusus yang belum dapat mencapai sasaran yang berakibat terhadap kesejahteraan masyarakat yang terkesan stagnan. Oleh karenanya perlu dilakukan adanya suatu evaluasi dari implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus dan pendistribusian dana Otonomi Khusus yang lebih merata dan tepat sasaran. Selain itu, dengan maraknya bentuk kekerasan yang terjadi di Provinsi Papua, perlu untuk mengetahui sumber permasalahannya, apakah karena kesejahteraan yang tidak merata atau karena adanya masalah ideologi yang menimbulkan adanya gerakan sparatis. Hasil kunjungan kerja tersebut nantinya akan dijadikan nasehat dan pertimbangan untuk disampaikan kepada Bapak Presiden.
Perlu juga diketahui, perjalanan upaya dialog yang telah dilakukan selama ini sudah menjadi trand topik dimana mana. Di Papua sendiri merespon upaya penyelesaian tersebut dengan beragam reaksi. Adanya tokoh agama yang tergabung dalam Road Map kemudian muncul tokoh Papua bikin Negara Federal, kemudian kinerja UP4B yang dianggap menjebatani dialog konstruktif, lalu terakhir adalah niatan TPN/OPM jalin permintaan Presiden RI untuk berunding. Saluran komunikasi kian lancar, antara pemerintah dengan kubu kubu bersebrangan di Papua. Toh, semuanya tak membuat Papua damai, tetapi kian muncul konflik dan keresahan di masyarakat.
Semua orang tentunya masih minim dan belum mampu menganilis konflik Papua secara tepat sasaran. Kebanyakan pandangan atas konflik Papua disebabkan oleh perspekif ideologi sejarah masa lalu saja bahkan soal soal kesejahteraan. Pada kunjungan ke Papua, wtimpres mengatakan bahwa dengan maraknya bentuk kekerasan yang terjadi di Provinsi Papua, perlu untuk mengetahui sumber permasalahannya, apakah karena kesejahteraan yang tidak merata atau karena adanya masalah ideologi yang menimbulkan adanya gerakan sparatis. Hasil kunjungan kerja tersebut nantinya akan dijadikan nasehat dan pertimbangan untuk disampaikan kepada Bapak Presiden.
Memang memandang Papua tak semudah analisis dangkal. Tetapi harus mendekatkan pendekatan ekonomi maupun politik dalam berkaca konflik Papua. Pertarungan modal yang menguasai Papua bagian dari akar masalah yang perlu di bedah sebagai alat untuk menindaklanjuti persoalan konflik Papua. Sejarah yang di maknai kedua belah pihak pun harus ada pemberesan bersama. Maka perdamaian yang dimaksud adalah pertarungan antara menyelamatkan rakyat Papua atau kaum pemodal. Papua Damai untuk siapa?
