Teka-teki Papua dalam 24 Jam

[caption id="attachment_268514" align="aligncenter" width="700" caption="Papua Dalam Gambar Bercerita (Arkilaus Baho Present)"] [/caption] Rating pandangan terkait persoalan Papua kembali memuncak bahkan serentak di suarakan dari berbagai kalangan. Politisi, Gereja, Kepolisian, Kementerian, Akademisi, Pemangku Adat, dan Pejabat Otsus. Simak teka teki Papua dalam 24 jam berikut ini.

Sekretaris Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Langgeng Sulistyo mengatakan informasi mengenai dinamika politik, hukum dan keamanan di Papua masih belum tersampaikan secara menyeluruh. Sementara ini yang ada berita mengenai perlakuan pemerintah terhadap Papua, tetapi tidak ada berita tentang pembangunan sekolah di sana, kata Sesmenko Polhukam Langgeng saat membuka Pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Pusat di Kemenko Polhukam. Pemerintah ingin mempercepat pembangunan, tetapi ada beberapa pihak yang mencegah itu terjadi. Karena ada beberapa kelompok yang menginginkan Papua untuk berpisah dari Indonesia.

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Tito Karnavian mengatakan, ideologi Papua Merdeka telah mengakar kuat di kalangan warga Papua. Sulit untuk diubah dalam waktu sehari. Silahkan ideologi Papua Merdeka, yang penting jangan tembak-tembak, kata Tito Karnavian saat ditemui SULUH PAPUA, dikediamannya di Jayapura, Minggu (22/9/2013). Menurut dia, pihaknya terus melakukan pendekatan terhadap kelompok garis keras Papua Merdeka untuk kembali ke dalam NKRI. Pendekatan itu bersifat persuasif tanpa kekerasan. Ya kita dekati mereka, misalnya Lambert Pekikir di Keerom atau Goliath Tabuni di Puncak Jaya.

Koordiantor Tentara Pertahanan Organisasi Papua Merdeka Lambert Pekikir mengatakan, persoalan Papua Merdeka bukan masalah kesejahteraan. Tapi masalah politik, dimana status Papua harus dikembalikan lewat referendum, jadi kalau ditanya, apa mau OPM, saya jawab, referendum, katanya. Baginya, dalam konsep OPM, bukan dialog Papua Jakarta atau penyerahan diri OPM kepada NKRI, melainkan sebuah perundingan dengan di dalamnya hadir pemerintah Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta negara-negara anggota PBB. Di sini Resolusi PBB No. 2504 yang dikeluarkan Majelis Umum PBB tanggal 19 November 1969 harus diubah. Bahwa Pepera dulu tidak sah, cacat hukum, dan manipulasi sejarah, itu fakta.

Pengamat politik Yudi Latief menyatakan permasalahan separatisme di Papua merupakan buah dari akar masalah yang tak kunjung tuntas sejak pertama kali Papua terintegrasikan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Usai Papua tergabung dalam NKRI, dalam perjalanannya terdapat banyak pengabaian oleh negara seperti ketiadaan pengakuan terhadap nilai spesifik orang Papua, minimnya akses orang Papua meraih peluang ekonomi, baik di tingkat daerah regional maupun internasional, juga sistem penguasa dan militer yang tidak disukai orang Papua selama ini, ujar Yudi dalam diskusi bertajuk Membangun Papua dengan Karakter Pancasila di Universitas Pancasila, Jakarta, Senin (23/9).

Bicara Papua maka akan langsung terbayang pada kekayaan alam yang melimpah ruah dari darat hingga laut. Namun propinsi itu masih lekat dengan gangguan keamanan akibat separatisme dan perang antar suku. Papua sering diberi stigma gelap karena kulitnya hitam, SDM rendah, manusianya masih miskin dan primitif. Tapi Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan kebudayaan 257 suku bangsa, kata Dosen Universitas Papua, Bernarda Meteray.

Kepala Dinas Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua Rifka Haluk, S. Sos. MM mengaku, kesejahteraan masyarakat di Papua belum tersentuh dan belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kalau kita lihat di Papua kesejahteraan masyarakat memang sangat memperihatinkan sekalipun banyak dana yang bergulir beberapa tahun lalu, untuk itu kami harus berperan secara serius dalam melihat persoalan ini, Kata Kepala Dinas Sosial dan Masyarakat. Terisolir Provinsi Papua Rifka Haluk,S.Sos kepada wartawan, Senin 23/9 di kantor Gubernur Papua.

Papua salah satu provinsi yang kaya dengan sumber daya alam yang melimpah. Namum, masyarakatnya masih miskin dan jauh tertinggal dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe, dalam satu kesempatan belum lama  ini. Menurutnya, Papua provinsi yang kaya yang disebut surga kecil jatuh ke bumi. Tapi, kesejahteraan dan pembangunannya masih tertinggal jauh dari daerah lain di negeri ini.

Saat ini sudah sangat mendesak untuk membentuk suatu lembaga khususnya yang bersifat independen untuk menghimpun dana-dana sosial di Papua dan Papua Barat yang  selama ini tersebar dan alokasi pendistribusiannya tidak merata dan tidak efektif. Padahal dana-dana sosial itu jiak dihitung setiap tahunnya mencapai triliunan rupiah dan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan tujuan pemberian dana sosial itu, baik dari alokasi APBD/APBN dan dana sosial dari berbagai perusahaan yang bergerak di Papua dan Papua Barat. Penegasan tersebut dikemukakan Ketua Lembaga MasyarakatAadat (LMA) Kabupaten Merauke, Papua, Ignatius MB Ndiken dan konseptor lembaga independen ini yang juga anggota LMA, Pieter Ndiken, di Jakarta, Senin (23/9).

Dalam pertanyaan yang diajukan di Parlemen Eropa, Liberal Demokrat MEP (Anggota Eropa Parlemen, Member of the European Parliament) untuk Utara Timur Inggeris, Fiona Hall, mengutip laporan TAPOL, Tidak ada tahanan politik? Pembungkaman protes politik di Papua Barat, dan menanyakan atas tindakan yang dimaksudkan oleh Uni Eropa untuk mengekang penangkapan politik dan mendukung kebebasan berekspresi. Kepala Urusan Luar Negeri untuk Euni Eropa, Catherine Ashton, mengatakan dalam  Jawaban bahwa kekhawatiran telah dibangkitkan pada waktu sesi ketiga Dialog EU-Indonesia tentang penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan dan rintangan atas kunjungan ke Papua dari para LSM, organisasi-organisasi internasional dan para wartawan.

Brigadir Kepala (sebelumnya disebut Aipda) Labora Sitorus mengaku rutin mentransfer uang untuk petinggi kepolisian diberbagai satuan. Dari pejabat kepolisian dibawah Kepolisian Daerah Papua Barat hingga pejabat dibawah Direktorat Kepolisian Air Markas Besar Kepolisian ikut terciprat duit hasil bisnis haramnya. Aliran duit haram tersebut pertama kali diendus oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pusat Pelaporan mencium adanya kejanggalan dalam transaksi di sejumlah rekening milik Labora sepanjang 2007-2012. Selama periode tersebut, total transaksi mencapai Rp 1,5 triliun. Dalam transaksi-transaksi mencurigakan ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan, antara lain, menemukan adanya aliran dana ke sejumlah petinggi Kepolisian.

Berbagai pendekatan yang dilakukan pemerintah selama ini dinilai belum mampu mengantisipasi masalah ancaman disintegrasi di Papua. Oleh sebab itu, pemerintah pusat dan daerah disarankan menjadikan sejarah Papua sebagai acuan dasar dalam mengeluarkan kebijakan yang tepat dan bermartabat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Akademisi dari Universitas Cenderawasih, Bernarda Meteray menuturkan, saat ini tengah berkembang semacam pandangan keliru di kalangan elite politik negeri ini dalam memahami permasalahan di Papua. Yaitu, berbagai konflik yang terjadi di sana seringkali dikaitkan dengan lemahnya rasa keindonesiaan orang-orang Papua dalam bingkai NKRI.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGGBP), Socratez Yoman, mengatakan, Otonomi khusus 2001 solusi terbaik  tapi telah gagal total, dan UP4B dan Otsus Plus sebagai cara pemerintah RI menghibur diri kegagalannya selama 50 tahun. Kemudian Pemerintah RI mau cari istilah apa lagi untuk menipu rakyat Papua dan komunitas Internasional. Rakyat Papua sudah kehilangan Trust kepada Pemerintah RI. Apalagi Sri Sultan Hamengkubuwono X, Negarawan dan Bangsawan memberikan kesimpulan jujur pada 15 Mei 2013 bahwa Pemerintah RI telah gagal meng-Indonesiakan rakyat Papua selama 50 tahun.

[caption id="attachment_268515" align="alignnone" width="700" caption="Generasi Muda Papua dari Sorong Raya, Pada akhir malam keakraban, berdiri keliling Api Unggun. Aku Papua dan Globalisasi Menjadi renungan malam. (Arkilaus Baho, publikasi)"]

Aku Papua Dan Globalisasi

[/caption] Seri Berita Lokal, Nasional dan Internasional