PPATK dan "Tipu Muslihat" Rekening Gendut Aiptu Labora Sitorus

[caption id="attachment_270389" align="alignnone" width="594" caption="Ilusi PPATK soal Rekening Labora Sitorus (Photoscape)"][/caption]

Fisik Aiptu Labora Sitorus, polisi pangkat rendahan dari Raja Ampat yang doyan bisnis, perutnya tidak besar, orangnya biasa saja. Tak segendut rekening miliknya yang di ungkap oleh PPATK. Kredibilitas dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bisa saja roboh, bahkan nasibnya sama dengan oknum lembaga negara lainnya yang terganjar suap. Kebohongan publik, PPATK ini, terungkap dari proses persidangan terdakwa Labora Sitorus.

Saya heran saja, PPATK kok bisa menyimpulkan adanya dugaan akumulasi transaksi mencurigakan sebesar 1,5 triliun rupiah tapi kenyataannya, tidak sampai sebesar itu, ujar pengacara Labora Sitorus-Johnson Panjaitan, pengacara kondang tersebut. Johson yang juga pegiat dari perjuangan kemanusiaan ini bahkan menuding PPATK telah melakukan pembohongan publik dan dirinya tentu akan melakukan upaya hukum untuk, menuntut laporan bohong dari PPATK tersebut, yang menyebabkan kliennya harus meringkuk di balik jeruji besi. Apa maksud dari mantan Anggota Dewan Nasional WALHI yang kini membela seorang polisi berbinis kayu illegal di Papua, kemudian menuding PPATK berbohong ke publik. Menurut Johson, hasil laporan analisis keuangan yang menyebutkan adanya besaran uang sekitar 1,5 triliun dalam pemberitaan sebelumnya adalah hal yang tidak benar, karena dalam dakwaan setebal 104 halaman, sama sekali jumlah transaksi pada rekening milik Labora tidak sampai sebesar trilinunan rupiah. Pengacara Panjaitan yang membela Sitorus ini, tak menyebutkan berapa nilai uang yang tertera di BAP dimaksud.

Perlu diketahui, sejak bisnis polisi yang berdinas di Papua ini terbongkar, selain kredibilitas aparat di Papua dipertanyakan, juga mendapat perhatian serius dari negara Norwegia-salah satu negara di Dunia yang pro keadilan ekologi. Sangkaan, dugaan, nada sinis yang selama ini menjadi cerita orang Papua, salah satunya terbukti. Polisi dengan pangkat dan kedinasannya, jerap kali menjiplak apa saja yang dia inginkan. Bisnis illegal di Papua kadang juga berujung perang antar korps pula. Bahkan, jurnalis yang hendak mengklarifikasi berita kepada tersangka Labora pun kena getah. Jurnalis MetroTV Jayapura tak luput dari gertakan aparat ketika hendak mewawancarai Labora.

Sementara Johson Panjaitan sendiri, pernah mendapat ancaman hendak dibunuh polisi sewaktu ke Raja Ampat  sebagai kuasa hukum PT Kawe Sejahtera Mining (KSM) milik suku Kawe.  Tepatnya 10 Juli 2011 silam. Dia mengatakan, pada waktu saya (Johnson Panjaitan) menjalankan tugas sebagai  penegakan hukum, disitu saya bukan berhadapan dengan PT.ASI dimana kita bersengketa. Namun malah berhadapan dengan  dua orang yang berpakaian seragam polisi Raja Ampat  dan memegang senjata dan satu lagi berpakaian preman  sambil memegang samurai. Kini, salah satu anggota personil polisi Raja Ampat yang menjalani persidangan, mendapat dukungan pembelaan dari sosok yang dikala itu nyawanya terancam oleh polisi setempat.

Labora sendiri, seperti diberitakan media nasional, dia menuturkan bahwa kejadian ini membuatnya takut menjadi polisi. Alasannya karena seluruh aktivitas dia diluar kedinasan, selalu dia laporkan ke atasan dan mendapat dukungan dari mereka. Sehingga dia tak takut menjalankan bisnisnya. Bahkan laporan dia ke KPK pun, justru membuat dia semakin terancam dibunuh. Intinya, Sitorus sakit hati dengan kelakukan atasannya.

Akhir Maret lalu, Polda Papua mulai mengusut dugaan keterlibatan Labora Sitorus dalam kasus penebangan hutan ilegal dan penimbunan BBM, setelah PPATK mencurigai transaksi yang dilakukannya sejak 2007 hingga 2012 yang mencapai 1,5trilyun. Sidang perdana kasus Bripka Labora Sitorus akhirnya digelar Kamis (3 Oktober 2013) di Pengadilan Negeri Sorong, WestPapua. Dalam sidang tersebut JPU mendakwa anggota Polres Raja Ampat itu melakukan tindakan penimbunan BBM dan pembalakan hutan secara ilegal. Dalam dakwaan, Labora Sitorus dijerat pasal-pasal terkait pembalakan hutan dan penimbunan BBM. Ada juga dakwaan kumulatif, yaitu pasal pencucian uang.

Bila saja terbukti bahwa kredebilitas PPATK soal rekening gendut Aiptu Labora Sitorus, seperti yang di sampaikan oleh bung Johnson ini, maka genap sudah; Labora Sitorus tidak saja berhenti menebang pohon di Papua (ilegal loging), lanjut menebang atasannya yang kena getah uang haram, bahkan PPATK pun kena tebangan si polisi kelas teri ini.

Jebretttt...!?

Indonesia (pemerintah) seharusnya evaluasi diri sendiri, kenapa bagian Barat pulau Papua begitu ramai dengan peraturan negara yang “salah sasaran”.

Cara rampok konstitusi dengan berbagai dalih. Uang keamanan, uang operasional, uang saku, uang makan, uang rokok, uang dan uang. Jadilah NKRI di tawarkan dengan beragam harga. Dari harga tinggi hingga harga murah.

Bayangkan korupsi di tubuh sipil saja susah di adili apalagi institusi pertahanan negara.

Perjalanan pemberantasan korupsi Indonesia, perampokan uang Papua sengaja di legalkan dengan berbagai alasan; politis, pemberdayaan, kekususan Papua, medan geografis wilayah yang sulit di jangkau bahkan lebih aneh lagi, alasan dana. Butuh dana besar untuk penuntasan korupsi Papua.

Jumlah personel Polri di Papua dan Papua Barat, jika dihitung, jumlah personel 14.000 lebih. Jumlah tersebut bagi kalangan militer RI, jika dibandingan dengan luas wilayah Papua dan Papua Barat yang 3,5 kali luas Pulau Jawa, tidaklah cukup.