[caption id="attachment_311862" align="aligncenter" width="526" caption="Presiden Indonesia (SBY) sebagai tamu kehormatan pada PIF 2014 di Fiji (foto:WPLO/WPNCL)"][/caption]
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengawali kunjungan kerja ke negara regional Pasifik. Sebagai tamu kehormatan pada Forum Pembangunan Pasifik (Pacific Island Development Forum), kepala negara dua periode ini juga meneken berbagai komitmen kerjasama antara Indonesia dengan Fiji, PNG dan Salomon Island.
Dari Pulau Denarau, Fiji dimulai pada 18 Juni 2014, kerjasama resmi diteken. Hubungan kerjasama yang kini meningkat antar kedua pihak yang baru saja dimulai, mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak.
Kerjasama Indonesia dengan PNG-FIJI-Salomon Island antara lain perhubungan, insfrastruktur, perbatasan Negara, pengakuan akan kedaulatan Negara masing-masing, pelatihan militer serta pendidikan dan kesehatan.
kerjasama diatas lebih pada upaya Indonesia merangkul negara-negara kawasan Melanesia supaya tak lagi bersuara soal Papua Barat. Berbagai kalangan baik di Pasifik sendiri maupun diluarnya menilai kunjungan tersebut akibat dari selama ini Indonesia dituding secara ilegal menduduki Tanah Papua semenjak PEPERA 1969. Selain itu, Indonesia ingin menjadi pemain utama di Pasifik, menggantikan Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat.
Sebab, selama ini Australia maupun Amerika dan Selandia Baru cenderung meminta transparansi Indonesia terkait masalah hak asasi manusia di Papua Barat. Berbeda dengan sikap negara-negara pasifik lainnya seperti PNG, Salomon dan Fiji yang membisu terkait persoalan Papua.
Dalam hubungan diplomatik statusquo, Fiji, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon tetap diam pada kekejaman di Papua Barat. Mana pernah mereka bersuara tentang pembunuhan aktivis hak asasi manusia, eksploitasi sumber daya alam oleh pihak asing yang didatangkan oleh Indonesia, hancurnya tatanan adat, bahkan aspirasi penentuan nasib sendiri.
[caption id="attachment_311864" align="aligncenter" width="442" caption="SBY pada sesi upacara militer di Fiji (foto: sama diatas)"]
![14031671721129717385](https://assets.kompasiana.com/statics/files/14031671721129717385.jpg?t=o&v=770)
Perdana Menteri Fiji sambut kunjungan kenegaraan ini dengan serangkaian acara, mulai dari parade militer, pengawalan polisi, makan malam kenegaraan dan upacara tradisional. Perlakuan Binimarama terhadap kunjungan SBY tersebut dituding mengabaikan situasi Papua masa kini. Antara lain, kinerja militer Indonesia yang kerap memantau gerik gerik aktivis dan wartawan di Papua, seakan habis dan sirna dengan kunjungan ini. Walau sudah ada kerjasama RI-Fiji, namun beberapa bulan terakhir telah terjadi lonjakan dukungan dari lintas Pasifik untuk penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat demi mendesak Indonesia untuk menggelar referendum kepada Papua Barat. Seruan yang kerap disuarakan dari Pemimpin gereja Kepulauan Solomon, mahasiswa Fiji dan aktivis Papua New Guinea terkait penentuan nasib sendiri.
Terlepas dari niat SBY untuk mempromosikan kerjasama sesuai dengan RUU Otsus Papua kepada kawasan Pasifik, kedatanganya mengundang pemberitaan yang luar biasa dari media pasifik. Berita dari Pasifik mengatakan bahwa Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pindahke Fiji minggu ini demi menopang hubungan di tengah gemuruh (teriakan Papua Merdeka-pen) dari Pasifik tentang kekejaman di Papua Barat, tulis wartawan Fiji, Netani Rika.
[caption id="attachment_311866" align="aligncenter" width="644" caption="SBY (kanan) bersama perdana mentri Fiji, Binimarama (kiri) pada suatu sesi adat kenegaraan (foto:sama diatas) "]
![1403167587654687763](https://assets.kompasiana.com/statics/files/1403167587654687763.jpg?t=o&v=770)
Media tersebut menulis bahwa saat ini, Fiji mencoba menunjukkan diri sebagai sebuah negara paling ramah di dunia sehingga berupaya membuka hubungan kerjasama negara kepada setiap kesempatan. Dalam gaya yang serupa, Fiji menyambut Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pekan ini sebagai tamu utama pada pertemuan Pacific Island Forum di pulau resor Denarau.
Menanggapi kingjungan tersebut, Konferensi Dewan Gereja Pasifik (PCC) memperingatkan bahwa kunjungan kenegaraan tidak harus merusak tanggung jawab masyarakat untuk mencari kebenaran. PCC mengingatkan bahwa kunjungan Yudhoyono harus dilihat dalam konteks yang lebih luas.
Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama, akan berusaha untuk mempromosikan kunjungan Yudhoyono sebagai tanda hubungan bilateral kedua negara meningkat. Tapi pada dasarnya, menurut Dewan Gereja Pasifik itu, kehadiran Indonesia di Forum ini hanya untuk mengaburkan penilaian pemimpin pasifik terkait masalah Papua Barat. Dewan gereja menilai kunjungan kerjasama kali ini hanyalah upaya basa basi (tra penting) yang sengaja ditunjukkan oleh perdana menteri yang pernah di kudeta oleh negara Australia itu.
[caption id="attachment_311865" align="aligncenter" width="648" caption="Suasana dari Pacific Island Development Forum meeting 18 Juni 2014"]
![14031672571186596650](https://assets.kompasiana.com/statics/files/14031672571186596650.jpg?t=o&v=770)
Disaat yang sama, organisasi pembebasan Papua Papua Barat (WPNCL) pun mengklaim kedatangan SBY ke Fiji tak akan bisa meredam dukungan negara Melanesia kepada Papua Barat.
Ketika SBY membawa Indonesia ke Pasifik, sebelum berangkat (artikel sebelumnya), jelas Point ke tiga, Yudhoyono mengakui urusan terkait permasalahan Papua kerap dipersoalkan di tingkat internasional dan hal tersebut bisa diatasi dengan cara menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara di pasifik selatan.
Tugas saya adalah meningkatkan kerja sama dan persahabatan serta memberitahukan kebijakan kita tentang Papua,” ujar Presiden Yudhoyono. Dengan demikian, menurut Presiden, tidak akan ada lagi atau setidaknya mengurangi disinformasi dan misinformasi terkait dengan kebijakan Indonesia mengenai Papua dalam konteks hubungan internasional.
[caption id="attachment_311867" align="aligncenter" width="579" caption="SBY perkenalkan rombongganya kepada perdana mentri Fiji"]
![140316771681055185](https://assets.kompasiana.com/statics/files/140316771681055185.jpg?t=o&v=770)