Freeport pakai dalih investasi gusur masyarakat pribumi. Perkebunan sawit dan berbagai investasi masuk ke Papua gusur orang-orang disekitar demi menjalankan usaha mereka. Pemerintah Indonesia dibawah kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi hendak bikin proyek yang tak ubahnya menggusur peradaban juga. Mentri Jokowi Ingin Buat Papua Seperti Dream Land Versi Australia di Indonesia?
Negri impian (dream land) itulah kesaksian mereka yang bukan asli Aborigin dan menetap di Australia. Harapan semacam itulah yang ingin dikembangkan salah satu mentri cabinet Jokowi-JK untuk Indonesia. Papua dilirik sebagai tanah impian yang hendak di gagaskan. Tak lain dan takbukan, proyek transmigrasi yang sampai sekarang masih menjadi kartu kebijakan Negara Indonesia.
Transmigrasi bukan pengungsi atau buangan. Kebijakan Negara untuk menyediakan wilayah bagi mereka (sebagian rakyat Indonesia) untuk bisa melakukan perjuangan hidup yang baru. Kebijakan tersebut tak lain mirip dengan memindahkan habitat manusia dari tempat yang satu ke tempat lainnya yang sering dilakukan para pengusaha ekstratif.
Kado Jokowi-JK buat Papua antara Transmigrasi atau Proteksi?
Menteri Marwan bilang dirinya ingin buat orang jawa tertarik transmigrasi ke Papua. Si mentri mungkin baru paham soal kebijakan transmigrasi. Selama ini bukan karena faktor tertarik atau tidak ke Papua, tapi ketika otsus berlaku, proteksi masyarakat pribumi dikedepankan sehingga agenda tersebut dianggap bukan solusi bagi Papua.
Dia juga bilang di Papua tanah masih banyak. Kenapa orang nggak (tra) tertarik ke Papua, misalnya karena konflik kesukuan," kata Marwan di Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jl TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2014).
Untuk menciptakan suasana kondusif di Bumi Cenderawasih itu, Marwan mengatakan pihaknya bisa bekerjasama dengan TNI dan Polri. Suasana yang aman bisa membikin orang-orang dari pulau berpenduduk padat tidak takut untuk hidup di wilayah transmigran, Marwan mengingatkan.
Rencana diatas ditanggapi Wakil Ketua Komisi A DPR Papua, Yanni. Dia mengatakan, belum tentu kebijakan itu akan diterima Pemerintah Provinsi Papua. Apalagi menurutnya, sejak diberlakukannya UU Otsus Papua Tahun 2001, proteksi orang asli Papua menjadi paling utama.
Sebab, menurut Yanni, Pemerintah Provinsi Papua melakukan proteksi bahkan menolak untuk Papua dijadikan daerah tujuan transmigrasi. Jika akan ada kebijakan pusat menjadikan Papua tujuan transmigrasi, harus dibicarakan dulu. Belum tentu Papua mau terima transmigrasi,” kata Yanni, Kamis (30/10) malam.
Dikatakan, proteksi masyarakat Papua sangat penting. Apalagi hingga kini masih sebagian besar masyarakat Papua terutama yang ada di wilayah pedalaman belum mampu bersaing dengan orang dari luar Papua. Menurut Yanni, proteksi orang asli merupakan salah satu affirmative action untuk proteksi saudara kita orang asli Papua. Ini untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat setempat, ucapnya.
Imperialisme Negara
Tujuan Imperialisme adalah menggantikan perdaban asli menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis untuk memenuhi keinginan kelompok semata. Cara kerjanya pakai aparat sebuah Negara merdeka. Kebun sawit di Arso kala ingin beroperasi, tentara usir masyarakat di tempat itu dengan dalih bahwa itu markas OPM, sampai sekarang perkebunan yang dulunya punya asset militer tersebut trada keuntungan yang didapat, khususnya orang disekitar.
Program trasmigarasi juga mencederai agenda dunia tentang proteksi orang-orang pribumi yang juga digerakkan oleh pemerintah Indonesia melalui masyarakat hukum adat. Agenda proteksi hak-hak masyarakat adat belum sepenuhnya dilakukan, pemerintah malah dahulukan transmigrasi. Tanpa kebijakan Negara pun, kedatangan orang luar ke sini makin meningkat.
Orang asli Papua di Kabupaten Merauke sampai dengan sekarang, hanya tersisa 40 persen. Sisanya merupakan pendatang dari berbagai daerah. Hal itu disampaikan Bupati Merauke,Romanus Mbaraka ketika memberikan arahan dalam kegiatanBappeda Provinsi Papua yang berlangsung di Swissbelt Hotel Kamis (30/10). “Saya terkadang berdoa dan meminta kepada Tuhan jika masih ada jalan potong untuk masyarakat Papua agar dari waktu ke waktu terus berkembang seperti orang di lokasi transmigrasi, agar bisa memberikan petunjuk lebih lanjut,” katanya.
Selain pendekatan transmigrasi sebagai cara Indonesia bangun Papua di era Jokowi-JK, pada rakor pertama Polhukam bahas pembangunan Papua & separatis. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga.Hasilnya, Tedjo menjelaskan Mendagri menyoroti Papua yang harus dibangun, sementara dari TNI dan Polri masih menyoroti adanya gerakan separatis.
Pada Megawati, terbit kepres pecah belah Papua jadi dua wilayah administratif padahal sudah berlaku uu khusus yaitu otsus Papua. Gerakan Megawati yang berpola devide at impera tersebut menuai berbagai kecaman sampai sekarang. Belum lagi era Habibi yang ingin menjalankan proyek PLTA di Mamberamo dengan tujuan mendatangkan para pekerja dari luar sekaligus lapis dengan agenda transmigrasi. Era SBY justru tinggalkan peta ruang daerah dalam paket MP3Ei yang mendorong bangkitnya pembukaan ruang-ruang adat orang asli bagi kepentingan investasi semata.
Sawah dijual ganti dengan pabrik (Jawa-luar Papua), sagu digusur ganti dengan sawit (sekitar tanah Papua), pohon ditebang ganti ladang sawah (tranmigrasi), kegiatan itu hanya bikin burung cenderawasih (ikon masyarakat asli Papua) kian punah karena mahluk tersebut tidak suka dengan kebisingan alias peradaban baru yang bertolak belakang dengan ciri khasnya.
Sumber media dari mereka yang ada bicara tuh antara lain:
tabloidjubi (Merauke dan Jayapura)
