IKMASOR DIY Desak MOU Pendidikan dan Moratorium Investasi di Tanah Papua

[caption id="attachment_337424" align="aligncenter" width="630" caption="Ketua BPH IKMASOR DIY memberikan cenderamata kepada narasumber seminar (dok.ikmasor2014)"][/caption]

141682344628955450

Pada kesempatan malam keakraban yang diselenggarakan 21-23 November 2014, dengan Thema “Berani Bermimpi Dimulai dari Sekarang”, berbagai refleksi sekaligus pengenalan kepada warga sorong raya yang baru kuliah. Kegiatan ini mulai dari pembukaan, pengenalan kondisi sosial Jogja, pengenalan dunia kampus, pengembangan potensi diri serta pemberdayaan perempuan dan pengenalan organisasi IKMASOR.

Peserta yang hadir 100 lebih. Terdiri dari mahasiswa baru dan kaum muda mudi sorong raya. Meyiapkan generasi muda Papua menjadi pemimpin yang berjiwa visioner. Rangkaian kegiatan tersebut kemudian puncaknya dilakukan seminar dengan judul: Dana Otonomi Khusus Papua untuk Siapa?! Hadir sebagai pemateri adalah salah seorang anggota DPR RI asal Tanah Papua, bung Jimmy Demianus Ijie, SH dan Arkilaus Baho dari Yayasan PUSAKA.

Bertempat di kawasan wisata Kulonprogo, tepatnya di kampung Dolandeso Boro, dari rangkaian kegiatan sejak dimulai, para anggota dan senioritas begitu semangat. Para peserta ditantang untuk menyampaikan ide dan gagasan kritis dalam menyikapi persoalan bangsa. Terutama kebijakan baik dunia kampus maupun pemerintahan. Salah satu yang diminta agar pemerintah memastikannya adalah status hukum rencana pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Mahasiswa mendesak agar pemerintah harus menjelaskan tentang pemekaran agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di sorong raya.

Ketua Panitia Pelaksana kegiatan, Fritson Sagrim mengatakan, kegiatan ini berlangsung begitu meriah dan para peserta begitu antusias mengikuti proses sampai selesai. Lanjut Sagrim, makrab saat ini begitu beda dengan sebelumnya. Sebab, menurutnya, dari segi jumlah peserta, banyak yang ikut. Sedangkan, pembicara dari seminar kali ini dari pejabat nasional dan person yang sama-sama menyingkap tabir masalah Papua saat ini agar Mahasiswa Papua khususnya Sorong Raya memahaminya dengan benar.

Ditempat yang sama, Ketua Paguyuban Sorong Raya, Selvina A. Murafer mengatakan, pihaknya membentuk panitia makrab dan telah berhasil menyukseskan acara ini. Perempuan asal Maibrat ini bilang, fokus utama acara ini menyingkap tiga hal utama yang perlu ditindak lanjuti berbagai pihak.

[caption id="attachment_337425" align="alignnone" width="630" caption="Jimmy Demianus Iji, anggota DPR RI Terpilih menerima surat aspirasi yang diserahkan oleh Ketua BPH IKMASOR DIY Selvina A. Murafer. Seruan terbuka kepada kepala daerah setempat untuk melakukan MOU pendidikan dengan tiap paguyuban di kota studi masing-masing (dok.ikmasor2014)"]

14168240042081120691

[/caption]

Selvina mengurai soal hak-hak mahasiswa mendapat dana pendidikan sebagaimana UUD 1945 telah mengaturnya. Lanjutnya, selama ini, pemda sorong raya tidak konsisten menerapkan kebijakan SDM Tanah Papua melalui dukungan dana pendidikan, untuk memastikan pemda agar lebih konsisten menjalankan amanat UU, mahasiswa Sorong Raya menghimbau kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Sorong Raya untuk melakukan pendantanganan kerjasama berupa MOU dengan perwakilan mahasiwa yang sudah terwadahi.

Ketua Paguyuban melanjutkan, pihaknya juga ikut prihatin dengan ketidakjelasan negara (pemerintah) dalam proses menegakan hukum. Akibatnya, menurut dia, putra asli Papua yang sudah dipilih untuk duduk di Senayan menyuarakan hak-hak orang Papua, malah dihambat dengan alasan tra jelas. Untuk itu, mahasiswa mendesak agar pemerintah segera memulihkan hak-hak yang dirampas.

[caption id="attachment_337427" align="alignnone" width="630" caption="foto bersama keluarga besar sorong raya dengan Narasumber Seminar usai acara (dok.ikmasor2014)"]

1416824617886880937

[/caption]

Selvi juga khawatir dengan berbagai investasi yang ada di Tanah Papua disaat masyarakat Papua belum siap mengelolanya secara mandiri. Maka itu, dia khawatir akan terjadi degradasi yang parah. Baginya, moratorium perlu dilakukan agar masyarakat adat Papua punya kesempatan untuk menginventarisasi hak-hak mereka sebagai wadah untuk mengisi ruang globalisasi yang akan meningkat pada tahun 2015 mendatang. Papua bagian dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sebagaimana pemerintah Indonesia telah mencanangkannya, tegas Evi panggilan akrabnya.

Perlu diketahui, paguyuban Sorong Raya (IKMASOR) meliputi 5 Kabupaten dan 1 Kota. Terdiri dari Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Raja Ampat serta Kabupaten Tambrauw.