Banjir di Jakarta selain hujan deras, karena ada banjir kiriman dari Bogor dan lainnya. Sedangkan freeport dari atas gunung membuang bebatuan limbah ke daerah rendah. Keduanya tak luput dari jejeran aturan penganangananya. Masalh freeport maupun banjir musiman Jakarta belum teratasi sampai sekarang.
Digdaya perusahaan asing dari Amerika seperti freeport maupun newmont, harus diakui, selamanya Indonesia tenggelam. Pasal-pasal negara Indonesia tenggelam kedalam lumpur bebatuan yang tiap hari, jam dan detik mertakan hutan dan daratan Mimika. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2006 menyebut, bila sedimen bebatuan limbah freeport dibuang ke daratan pulau jawa, meratakan Jakarta hingga Bandung. Nah, menangani banjir musiman di Ibu Kota Jakarta saja, tiap tahun, itu saja urusan yang berulang-ulang, tanpa pengentasan tuntas.
Bahwa Penanganan yang rapuh dari penguasanya, membuat negri ini semakin hari tak beranjak dari derajat bawah dalam memenuhi rasa aman maupun kenyamanan warga negara dalam negara mereka. Pola menangani banjir Jakarta yang tidak beres, bahkan berungkali muncul musibah seperti ini, apa bedanya dengan pemerintah menangani PT. Freeport dan Newmont.
Padahal sudah banyak aturan yang menjadi instrumen mengatasi masalah seperti itu. Toh, Indonesia terus tenggelam dari upaya mengatasi masalah pertambangan hingga persoalan banjir. Dan masalah banjir bandang pun terjadi akibat hutan di tebang dan gundul, erosi dan erupsi pun menganga.
Walaupun Jakarta sudah beranjak dari usianya ratusan tahun, toh banjir tak teratasi. Begitu juga sudah ada dua periode kontrak karya freeport, tetapi kepentingan ekonomi nasional Indonesia teru tenggelam. Apakah alam tidak bisa mengenal kompromi? Apakah perusahaan asing di Indonesia tidak bisa diatasi?
Untungya, freeport beroperasi didaerah yang jumlah penduduknya minim, hutan luas dan merupakan tambang terbuka. Coba kalau beroperasi ditengah kepadatan penduduk seperti Jakarta atau tempat lainnya. Wong banjir kiriman saja sudah merepotkan, apalagi banjir limbah yang terus menerus mengalir. Kerepotan manusia dari bencana alam (banjir dan limbah), perlu diakhiri. Tata kelola negara harus tajam keatas.
Musibah yang timul akibat bencana alam memang manusia tidak mampu menerka, atau menundukan kebrutalan alam. Tetapi, banjir Jakarta, saya pikir sudah banyak ahli dan insinyur yang mampu menemukan akar masalahnya. Begitu juga, ahli hukum pertambangan Indonesia telah merumuskan kehendak UU sesuai UUD. Namun pada akhirnya policy (kebijakan) sebagai penentu. Tangani freeport mulai dari UU PMA, UU Pertambangan, UU Otsus Papua hingga PP N0.1 2014, tetap saja, masih memberi keleluasan kepada perusahaan.
Debit air Jakarta itu kecil ketimbang volume pembuangan dari bebatuan freeport. Bila tidak diatasi segera mungkin, selain kita mengaminkan bahwa Indonesia tenggelam dari freeport hingga banjir Jakarta, Jakarta tidak layak menjadi ibu kota khusus negara. Pemerintah Indonesia juga tidak layak berada di Papua karena membiarkan Tanah Papua dikotori industri Asing. Sebab, negara yang layak adalah pemerintahan yang menjamin keberlansungan hidup rakyat, dari gangguan dan ancaman apapun. Itulah pentingnya negara didirikan dengan Undang-undang Dasar.
Tulisan freeport lihat artikel penulis sebelumnya, soal banjir Jakarta lihat liputan kompasianer lainnya.