Ada survey akhir tahun, dimana Amerika Serikat (AS) menempati puncak daftar tersebut, dengan 24 persen jumlah orang percaya AS menjadi bahaya terbesar bagi perdamaian. Sedangkan Pakistan menduduki posisi kedua, dengan 8 persen suara, diikuti China dengan 6 persen suara. Sementara itu, Afghanistan, Iran, Israel, dan Korea Utara berada di posisi keempat dengan 5 persen suara. Bahkan 13 % orang Amerika sendiri yang terlibat pada jajak suara ini, menganggap negara mereka sendiri merupakan ancaman terbesar bagi perdamaian.
Amerika sebagai dalang dibalik terganggunya stabilitas dunia, bukan hanya soal kebijakan perang secara fisik, tetapi juga konsep pemaksaan kepada perekonomian dunia juga kerap menganggu stabilitas pasar dunia. Sebut saja kehadiran pengatur finansial seperti The Federal Bank, yang menaksir nilai saham bagi negara-negara yang mengekor kepada kebijakan AS.
Sebagai polisi dunia sejak menang dalam perang dunia II, sekarang di tempatkan oleh "jaringan independen dunia" sebagai aktor dari matinya perdamaian dunia. Walaupun survey tersebut lebih berat kepada kawasan negara arab, tidak melirik negara dari asian dan pasifik sebagai pemberi nilai, namun virus kediktatoran AS merusak tatanan demokrasi dan nilai sosial masyarakat daerah asia, termasuk Indonesia. Sebut saja, kebijakan pemberian utang luar negeri yang membebani negara berkembang. Kemudian, kebijakan pangan, pertambangan freeport ke Papua, seluruhnya, menoreh sejarah gangguan stabilitas rakyat bahkan kekerasan.
Sementara, negara Amerika sebagai corong perdamaian dan kemanusiaan di dunia, justru miris dengan kelakuannya sendiri. Khusus tentang perdamaian Papua, pandangan dialog merupakan resep jitu dari gedung putih, hak asasi manusia juga ikut menjadi agenda mereka. Dibalik semuanya, Amerika pula yang menandai agenda penanganan Papua semenjak kontrak karya freeport, Penentuan Pendapat Rakyat Papua (PEPERA), Operasi Militer dan Otonomi Khusus. Ibarat kepala menunduk sambil menendang kebelakang.