Desain kebijakan di Indonesia saat ini lebih pada kapitalisasi semata, ruang pasar (ekonomi) dikedepankan. Ketika LHK berada dibawah kementerian kordinator perekonomian, tak ada harapan bagi penyelamatan hutan dan lingkungan di Indonesia sebab arahnya lebih pada profit. Begitu juga dengan NKB kementerian dan lembaga, bagaimana jalan bila kepala polri saja masih PLT. Indonesia 5 tahun mendatang, bila tidak pertegas aturan, apalagi membiarkan baku tabraknya aturan terus menerus, masa depan hutan dan lingkungan kian suram. Mereka yang mengalami dampak ini adalah masyarakat adat yang kebanyakan menyatu dengan hutan mereka.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
