Januari 2014, 70 persen aset Freeport dikelola dalam negeri. Peraturan negara Republik Indonesia mewajibkan demikian. Empat tahun sudah kelonggaran diberikan oleh UU N0.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Tawar menawar (negosiasi) berakhir ketika DPR-Pemerintah menutup pintu kepada perusahaan asal Amerika untuk mengeksport bahan mentah tambang keluar. Ribut pun berlanjut. Kali ini, sebagian pekerja pribumi bersama Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia ikut membela freeport dan minta pemerintah batalkan klausul penertiban eksport.
Sebelumnya, perjalanan empat tahun paska UU Minerba diteken, keributan bukan saja datang dari pihak terkait. Namun diluar darinya juga ada. Ada penembakan misterius yang dilancarkan Mr. bersenjata. Ada pula perang suku antar warga. Sementara perjuangan perburuhan freeport berujung pada penutupan tambang dan Force Majeure. Perusahaan tak kalah pentingnya mengumumkan kerugian, devisit. Negara pun mengaku pemasukan dari freeport menurun. Laporan-laporan freeport per-tiga bulanan pun naik turun. Dari keuntungan hingga kerugian. Sekarang, untung rugi dari segala aspek, akibat diterapkannya UU RI, bagaikan api yang siap kapan saja dinyalakan.
OPM di areal (perusahaan) tak kalah menariknya melakukan penembakan. Aparat negara, yang bertugas di lapangan juga tak kalah mandulnya mengatasi konflik, wajar saja siapa dibalik tembak menembak dan apa maksud mereka, misteri hingga sekarang. Mestinya, dekade 4 tahun lalu, sudah mengemuka dampak negatif dan positif dari pemberlakuan aturan sejak itu.
Pemegang Saham Cemas
Kecemasan para pemegang saham dari freeport mengemuka dari apa yang disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofyan Wanandi. Dia minta agar PT Freeport Indonesia maupun Newmont untuk tetap mengekspor. Kedua perusahaan tersebut merupakan penyumbang devisa yang besar karena volume dan nilai ekspor yang tinggi, katanya. "Kita tolonglah itu Freeport dan Newmont itu kita bantu. Kalau ekspornya turun ini akan berpengaruh sama devisa," ungkap Sofjan di Jakarta, Kamis (19/12). Ia mengatakan dampaknya juga akan membuat rupiah kembali melemah. Sebab likuiditas dolar di dalam negeri semakin berkurang, khawatir dolar bakal makin perkasa hingga Rp 15.000 dan pengangguran akibat PHK.
Untuk pemegang saham di tubuh freeport sendiri (sebelum penerapan UU N0.4/2009) sampai sekarang, freeport menguasai 100 persen saham. Saham pemerintah yang dahulunya ada 10 persen, malah dibeli lagi, dan kini melalui aturan baru, pemerintah kembalikan saham mereka 10 persen, dan 5 persen dijual kepada umum. Petinggi freeport di Arizona pun ikut membeli saham perusahaan ini. Dari sektor pemegang saham (sampai akhir tahun ini), Jelas sudah, siapa yang kwatir dengan regulasi ini.
Alasan lain yang terungkap, takut akan investor pergi. Menurut Wanandi, sekarang setengah mati mencari devisa kalau ini kita tekor lagi, kan langsung dolar kita itu menurun, pendataan kita dalam dolar itu menurun. Jadi itu saya takut sekali kalau terjadi. Rupiah bisa saja 13.000/US$, 14.000/US$ dan bahkan 15.000/US$. Ini tentunya menentukan kurs kita besok.
Walau menjadi kecemasan bagi pihak pemegang saham, pemerintah sendiri menyatakan kenapa perusahaan tidak menyiapkan segala hal ihwal terkait pemberlakuan aturan minerba sejak tahun 2009, silam. Ketua Kaukus Parlemen Papua, Paskalis Kosay sebut pihaknya sudah punya 11 tuntutan kepada pemerintah pusat dan PT Freeport, di antaranya, menuntut keberadaan kantor pusat di Papua, President Direktur sudah saatnya menempatkan orang Papua, Penyertaan saham pemrintah daerah, peninjauan ulang kontrak karya, pelibatan masyarakat adat, dan lainnya termasuk membangun pabrik pemurnian di Papua.
"Kami kemarin bertemu dengan Serikat Pekerja PT Freeport, nah mereka meminta ada toleransi 3 tahun untuk tetap bisa ekspor dengan syarat, PT Freeport harus bangun Pabrik Smelter (pemurnian) di Papua, tidak boleh di tempat lain," kata Anggota Kaukus Papua DPR dan DPD RI, Robert Joppy Kardinal, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/12/2013). Robert menjelaskan, Undang-Undang Otonomi Khusus bisa jadi salah satu celah untuk tetap membuka peluang PT Freeport ekspor keluar negeri. Tapi dengan satu syarat, PT Freeport bangun pabrik smelter alias pemurnian di Papua.
Teori Trickle Down
Paus Franciskus, dari Vatikan baru saja memblejeti teori ini. Tidak ada gunanya dengan cara; ketika ada pemodal yang hadir, kran berkat turun dan dinikmati rakyat. nyatanya, menyisakan kemelaratan. Bahkan kemiskinan pun jadi jualan para penganut teori diatas. Paus Fransiskus I menyerang sistem finansial global yang disebutnya kapitalisme yang tak terkontrol dan "tirani baru"
