Debat capres 15 Juni 2014, adrenalin saya kambuh ketika mendengar jawaban capres Jokowi menjawab pertanyaan Prabowo soal kontrak asing. Jokowi jawab: dia tetap menghormati kontrak-kontrak asing yang sudah ada sampai masa waktunya habis. Menurut Jokowi, dirinya justru fokus pada konyrak baru. Cenderung mengelak bahwa kontrak masa lalu bukan perbuatan dirinya.
Debat kali ini mempertemukan capres vs capres. Seputar ekonomi dan kesejahteraan sosial, topik kali ini. Grand desain ekonomi nasional diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Dari kebijakan soal utang luar negeri, pajak dan retribusi, penanganan pembangunan pasar, segalanya demi kemaslahatan rakyat.
Paparan capres kali ini, Prabowo lebih unggul daripada Jokowi. Menurut Prabowo, kebocoran uang dimana-mana digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dia berani menutup kebocoran itu. Dari sesi kesatu hingga keenam, Prabowo sepertinya lebih tegas memandang masalah Indonesia sebagai kebutuhan mendesak yang ditata sejalan dengan konstitusi UUD 1945. Sementara Jokowi berkutat pada pengalamannya soal kartu sehat, cerita jalan-jalan ke pasar, ke Papua. Harga semen yang mahal sudah didengungkan kebanyakan orang, diulas ulang Jokowi.
Konsep Prabowo lebih tertata dibanding Jokowi. Dari paparan soal bagaimaina mengelola perekonomian bangsa demi sejahterahkan rakyat, jelas, Prabowo menyebut dimana kesalahannya, yaitu kekayaan indonesia dibawa keluar, harus dikembalikan. Sumber uang dari pengelolaan pangan, hutan yang rusak dikelola untuk lapangan kerja baru. Pertumbuhan ekonomi meningkat dengan cara menutup kebocoran, dan mengembalikan kekayaan indonesia untuk rakyat sendiri, demikian inti dari debat yang keluar dari Prabowo.
Capres Jokowi kurang wawasan tentang grand ekonomi kedepan. Tapi, mencari kelemahan Prabowo, Jokowi Juaranya. Misal, soal PPDI, dan statemen bahwa dia lahir besar dan dididik di Indonesia, ini sepertinya lebih pada intrik semata dan jauh dari semangat berdebat.
Prabowo berani mengakui gagasan Jokowi soal ekonomi kreatif, Jokowi tak mau akui perjuangan masyarakat desa yang didukung Prabowo sehingga lahir UU Desa. Bahkan, menolak visi Prabowo kasi uang 1 miliar ke desa, karena menurut Jokowi UU desa sudah atur. Walau Prabowo sudah bilang bahwa visinya sudah ada sebelum berlakunya UU itu.
Mengerikan sekali karena Jokowi tak akan berbuat banyak soal kontrak karya asing. Seperti kita tau, pemerintah sekarang sudah sepakat akan perpanjang kontrak freeport hingga tahun 2041, walaupun penandatangananya masih tahun 2019 mendatang. Jawaban Jokowi diatas membuktikan bahwa dia hanya ambil pusing dengan kontrak yang dia teken sendiri ketimbang ngurusi konyrak yang diteken orang lain.
Prabowo berani menutup kebocoran dengan menegosiasikan ulang perusahaan asing. Ini visi-misi Prabowo uang melapis niatnya menyelesaikan masalah kontrak yang tak becus dan sehingga menimbulkan malapetaka ekonomi indonesia. Selain menutup kebocoran, dia juga yerbuka pada investasi asing yang konon tak membudayakan kebocoran. Jelas suda, siapa capres berkepribadian perubahan dan capres asongan, alias ketika menjabat, dia hanyalah boneka sehingga tak punya kemampuan mengubah sistem setan yang mengikat NKRI.